IWAPI Minta Perluasan Penyebaran UMKM dengan Digitalisasi Perlu Disertai Pelatihan Go Online yang Sesungguhnya Sekaligus Kemudahan Perijinan UMKM di Surabaya
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Sudah dua hari, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armudji dilantik. Janji usai pelantikan, Jumat (26/2/2021) kemarin, prioritaskan memulihkan ekonomi di masa pandemi Covid-19 dengan menonjolkan UMKM di Surabaya. Untuk itu, mantan Kepala Badan Perencana dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya akan melakukan pendataan pelaku UMKM hingga tingkat RT dan RW. Selain itu Pemkot Surabaya juga dituntut untuk memberikan stimulus, pelatihan konkrit dan go online-kan kepada setiap UMKM agar geliat ekonomi Surabaya bisa tumbuh.
Dengan pendataan pelaku UMKM, agar Pemkot bisa lebih maksimal membantu dan mengembangkan usaha kecil dan menengah. “Inilah yang harus kita tahu sehingga ada sinergi dengan pemerintah, nanti ke depan dengan pelaku UMKM,” tambah Eri Cahyadi, Minggu (28/2/2021).
Program Eri ke depannya setelah mengetahui jumlah pasti UMKM yang menjadi kekuatan ekonomi kampung, maka dia akan melihat potensi pasar dan menyeleksi produk pelaku usaha supaya jangan sampai mereka memproduksi barang yang tidak diperlukan pasar.
Tapi jika ada UMKM terlanjur membuat produk yang tak diperlukan pasar, maka Pemkot Surabaya akan meminta mengganti produknya dan memberikan pelatihan supaya sesuai keinginan pasar. Intervensi pemkot inilah yang ke depannya berimbas pada penghasilan pelaku usaha agar setara dengan UMK kota. “Sehingga kita bisa tahu betul satu orang di Surabaya ini setiap keluarga pendapatannya berapa, apakah sudah UMK-nya Surabaya atau belum,” terang Eri.
Digitalisasi UMKM
Ia pun menjelaskan bahwa UMKM adalah salah satu faktor yang mampu mencegah resesi. “UMKM adalah usaha yang mampu merangkul banyak pihak. Bisa dimulai dari rumah,” tutur Eri.
Untuk itu, setelah melakuka pendataan, dirinya akan melakukan perluasan penyebaran UMKM dengan digitalisasi. “Digitalisasi bisa menjangkau pasar lebih luas. Sebab selama ini nggak semua UMKM bisa digitalisasi. Jadi harus bisa meluaskan informasi soal digitalisasi,” imbuhnya.
Di sisi lain, Eri menyampaikan bahwa selama pandemi, banyak pegawai dirumahkan. Ia melihat bahwa UMKM adalah jalan keluar. “Ada ratusan yang tidak bekerja. Sehingga UMKM bisa mendorong masyarakat untuk meningkatkan kemampuan warga,” imbuhnya.
Eri mencontohkan semua perlengkapan seperti toileteries dan lain sebagainya harus bekerjasama dengan UMKM Surabaya. Ia berharap hal tersebut mampu meningkatkan perekonomian warga. “Sehingga, perekonomian warga bisa berputar untuk warga. Pemkot bisa mendorong warga untuk berkreasi lebih kreatif. Jadi saya berharap betul ada sinergi antara Pemkot dan UMKM. Saya bisa dibantu keinginan dan harapan warga apa saja. Apapun yang bikin UMKM lebih melesat,” tukasnya.
Melonjak Drastis
Dari data Dinas Koperasi dan UMKM Surabaya sendiri, dalam satu tahun terakhir, ada peningkatan pelaku usaha mikro dari angka 11 ribu meningkat sampai 40 ribu. Bahkan, sejak tahun 2018, anggaran yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya untuk menggelorakan UMKM mencapai Rp 11 Miliar.
Sedangkan, total pelaku usaha UMKM yang terdata di Dinkopum Surabaya dan Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkopukm) Jawa Timur, mencapai 385.054 pelaku usaha. Dari 385 ribu pelaku usaha itu, UKM binaan Pemkot sendiri terdata lebih dari 40.000 kelompok UMKM yang dikendalikan Creative Industri Pahlawan Ekonomi Surabaya.
Nanik Heri, Ketua Bidang Creative Industri Pahlawan Ekonomi Surabaya, mengatakan memang jumlah UMKM saat tahun 2020 lalu meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya. Ia menuturkan jika memang kenaikan tersebut tidak dapat dipungkiri karena memafaatkan peluang ditengah pandemi.
“Karena banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang dirumahkan dari pekerjaannya, sehingga mereka mencoba berwirausaha. Cuma terus terang yang naik di tahun lalu memang kebanyakan di usaha makanan, sedangkan yang handcraf ini beralih menjual masker. Hal ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Wali Kota yang baru nantinya,” ujar Nanik saat ditemui di standnya, Minggu (28/2/2020).
Sembari diajak melihat koleksinya, Nanik menuturkan jika adanya bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat serta kota untuk UMKM, khususnya binaan pemkot. Namun menurutnya ada tidak merataan dari Pemkot Surabaya dalam memberikan bantuan tunai tersebut.
“Tidak merata karena ada beberapa UMKM yang tidak dapat. Disatu sisi mungkin dari pendataannya gimana saya kurang tau juga. Ada yang UMKM nya mapan malah mendapat bantuan, kemudian yang butuh malah kelewat,” ungkapnya.
Menurut Pemilik UMKM Surabaya Kenangan, ini ada persyaratan bagi pemilik usaha mikro untuk bisa mendapat bantuan. Salah satu syarat utama adalah tidak memiliki hutang di bank swasta. “Unjuk besaran nominalnya bermacam macam mulai dari yang Rp. 300.000,- per bulan, Rp. 600.000,- per 2 atau 3 bulan, hingga langsung senilai 2,4 Juta,” ucapn Nanik.
Perhatikan Pelaku Usaha Kecil
Berbeda dengan Nanik, bagi Wahyu Darmawan, berpesan kepada Wali Kota Eri Cahyadi dan Armuji untuk lebih konkrit dalam menggelorakan pelaku UMKM. Terlebih para pelaku UMKM yang terdampak adanya PPKM Mikro yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.
Hal itu yang dirasakan Wahyu Darmawan, pemilik Kedai Ketan Punel yang lokasi usahanya berada di Jalan Raya Darmo. "Dalam setahun ini, Jl. Raya Darmo sudah 4 kali ditutup. Itu cukup berpengaruh sih ke pendapatan kita," ujar Wahyu.
Meski begitu, dirinya sangat optimis bahwa roda perekonomian dapat dibangkitkan bila Wali Kota Eri Cahyadi bisa memberikan solusi di tengah pandemi ini. "Ya coba kita diberikan ruang untuk dapat bergerak. Nantinya Pemkot Surabaya bisa bekerjasama atau mencari solusi dengan pihak Kepolisian terkait penutupan di beberapa jalan itu," harapnya.
Hal itu disampaikan olehnya lantaran pemasukan yang diperoleh oleh Wahyu menurun hingga menyentuh angka 75%. "Biasanya rame rame itu habis maghrib. Apalagi kalau weekend. Tapi ya itu tidak bisa kita dapatkan kalau jalanan ditutup," tutur Wahyu.
Selain itu, Wahyu juga mengusulkan kepada Pemkot Surabaya dibawah Wali Kota Eri, agar pelaku UMKM layak mendapatkan prioritas utama vaksinasi. Pasalnya, pelaku UMKM juga kerap kali berinteraksi dengan konsumen yang berarti masuk dalam pelayanan publik. "Harapan kami bisa masuk dalam prioritas vaksinasi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kami. Dengan begitu, penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi akan membaik secara bersamaan," tutup Wahyu.
Belum Melek Digital
Sedangkan, rencana digitalisasi UMKM yang digadang-gadang Wali Kota Eri, direspon antusias oleh Ketua Umum DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Surabaya Reny Widya Lestari.
Menurut Reny, pemerintah dalam hal ini Pemkot Surabaya harus membantu memecahkan strategi pemasaran masing-masing pelaku UMKM yang tiap sektor memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Salah satunya melakukan digitalisasi atau go online.
"Masih banyak pelaku UMKM yang belum go online. Bukan karena tidak mau, tapi masih banyak yang belum melek internet. Sebenarnya itu adalah solusi pemasaran di kala pandemi seperti ini," papar wanita alumni SMA Negeri 9 ini, Minggu (28/2/2021).
Dengan timbulnya keresahan tersebut, dirinya berharap pada Eri Cahyadi yang baru saja dilantik sebagai Wali Kota Eri untuk segera action. "Coba adakan pembinaan dan pelatihan go online yang sesungguhnya. Itu konkrit. Lakukan pendataan lalu terapkan," imbuhnya.
Selain itu, Reny berpesan terkait perizinan mendirikan usaha sendiri yang dicanangkan oleh Pemkot Surabaya. Pasalnya, beberapa pelaku usaha mikro juga belum mengetahui soal perizinan mendirikan UMKM.
"Mas Wali Kota Eri Cahyadi dengan Pemkotnya bisa memperjelas lagi terkait perizinan mendirikan UMKM. Disamping itu juga, perizinan terhadap produk dan keamanan usaha lebih di sosialisasikan," terang Reny.
Selain itu, Reny juga menghimbau Pemkot Surabaya lebih aware pada pelaku UMKM. "Jika Pemerintah mengadakan acara atau hajatan apapun. Sing penting produk-produk mereka dipakai langsung,” lanjutnya. alq/mbi/mg-arb/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
