Satpol PP Tertibkan PKL Kertajaya, Dewan: Beri Dulu Solusi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Rpat dengar pendapat terkait rencana penertiban pedagang kaki lima (PKL) Kertajaya di ruang Komisi B DPRD Surabaya. SP/HUMAS PEMKOT SURABAYA
Rpat dengar pendapat terkait rencana penertiban pedagang kaki lima (PKL) Kertajaya di ruang Komisi B DPRD Surabaya. SP/HUMAS PEMKOT SURABAYA

i

SURABAYAPAGI, Surabaya – Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Kertajaya 141, Kota Surabaya, Jatim mendapat sorotan dari Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya. Komisi B meminta Satpol PP setempat haruslah memberikan solusi dulu sebelum melakukan penertiban PKL  di Jalan Kertajaya 141 tersebut.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, mengatakan, PKL tersebut sudah lama berjualan di Jalan Kertajaya 141, sehingga pihaknya tidak sepakat jika PKL itu ditertibkan tanpa solusi. "Jadi tidak hanya ditertibkan saja, tetapi juga diberikan kesempatan untuk tetap berjualan di lokasi itu dengan syarat tempat berjualannya tidak boleh permanen," katanya di Surabaya, Kamis (10/6).

Menurut dia, setelah digelar rapat bersama dengar pendapat di Komisi B, beberapa PKL sepakat untuk mengganti rombongnya yang tidak permanen.  "Jadi mereka (PKL) berangkat pagi untuk berjualan dan sore harinya pulang," katanya

Selain itu, lanjut dia, karena ada kekhawatiran dari Pemkot Surabaya bahwa tempat tersebut akan disewakan PKL kepada pihak lain, maka PKL yang bisa berjualan di Jalan Kertajaya harus ber-KTP Surabaya.

Anas juga sering menyampaikan kepada dinas terkait agar bisa menata Kota Surabaya, baik itu yang ada di dalam gang maupun kampung. "Ini agar Surabaya ini kelihatan tetap bersih dan indah," katanya.

Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Surabaya Piter Frans Rumaseb mengatakan, PKL di Jalan Kertajaya 141 yang rencananya akan ditertibkan itu masih diberikan kesempatan untuk pembenahan. "Mereka minta waktu dua pekan agar diberi kesempatan untuk pembenahan dan setelah itu kami akan mengecek kembali," ujar Piter.sb

Berita Terbaru

Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo, Mantan Ketua Dewan Mangkir 

Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo, Mantan Ketua Dewan Mangkir 

Selasa, 04 Agu 2026 21:24 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 21:24 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo…

IDI Jember Sebut Telemedicine Homecare Mampu Memangkas Jarak dan Membantu Ke Keputusan Awal Pemeriksaan

IDI Jember Sebut Telemedicine Homecare Mampu Memangkas Jarak dan Membantu Ke Keputusan Awal Pemeriksaan

Selasa, 04 Agu 2026 20:33 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jember memberikan tanggapan terkait implementasi program pelayanan Homecare bagi masyarakat. O…

Jatim Desak Pemerintah Berikan Trauma Healing bagi Korban KMP Mutiara Sentosa II

Jatim Desak Pemerintah Berikan Trauma Healing bagi Korban KMP Mutiara Sentosa II

Selasa, 04 Agu 2026 20:32 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta pemerintah pusat dan Pemprov Jatim memberikan layanan trauma healing sebagai bagian p…

Polrestabes Surabaya Amankan Tiga Pelaku Penyerobotan Ruko di Ngagel

Polrestabes Surabaya Amankan Tiga Pelaku Penyerobotan Ruko di Ngagel

Selasa, 04 Agu 2026 20:30 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Buntut dugaan aksi premanisme yang viral di media sosial terkait penyerobotan Ruko di Jalan Krukah Utara Ngagelrejo Kec. Wonokromo…

Dinilai Langgar Kode Etik ASN, Pedagang Pasar Adukan Kabag Hukum ke Sekda

Dinilai Langgar Kode Etik ASN, Pedagang Pasar Adukan Kabag Hukum ke Sekda

Selasa, 04 Agu 2026 19:57 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 19:57 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Dinilai melanggar kode etik aparatur sipil negara (ASN), Paguyuban Pedagang Pasar se-Kota Madiun mengadukan Kepala Bagian Hukum P…

Korupsi Tunjangan DPRD Ponorogo, Kerugian Negara Capai Rp 3,6 Miliar, Tersangka Diduga Terima Fee 30 Persen

Korupsi Tunjangan DPRD Ponorogo, Kerugian Negara Capai Rp 3,6 Miliar, Tersangka Diduga Terima Fee 30 Persen

Selasa, 04 Agu 2026 18:26 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 18:26 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo-Pengusutan kasus dugaan korupsi penyimpangan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023–2026 t…