Dana Otonomi Daerah selama 20 Tahun Terakhir, Capai Rp138,65 Triliun

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Diskusi Forum Merdeka 
Barat 9 (FMB 9) yang bertajuk "Otsus Papua Menuju Masyarakat Sejahtera" pada 
Senin (9/8/2021).
Diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) yang bertajuk "Otsus Papua Menuju Masyarakat Sejahtera" pada Senin (9/8/2021).

i

SURABAYAPAGI, Jakarta – Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan di dua provinsi, Papua dan Papua Barat.

Hal tersebut tercermin dari anggaran dana otonomi daerah yang selama 20 tahun terakhir mencapai Rp138,65 triliun. Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Dorince Mehue menyatakan, jika melihat angkanya sebesar itu, seharusnya orang Papua sudah hidup sejahtera.

"Kalau kita melihat angka, seharusnya orang Papua sudah sejahtera," kata Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Dorince Mehue dalam acara Diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) yang bertajuk "Otsus Papua Menuju Masyarakat Sejahtera" pada Senin (9/8/2021).

Ia pun yakin jika dana Otus dikawal dengan baik dan diberikan tepat sasaran, maka akan ada perubahan besar di Tanah Papua. Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua akan terus meningkat.

"Angka IPM kita di Papua untuk sementara ini lagi menanjak naik. Saya berpikir ini pasti masih bisa berubah. Masih ada peningkatan ketika kita semua berkomitmen untuk bisa mengawal otonomi khusus ini dengan baik dan semua dana yang turun akan tetap sasaran," ujar dia.

Kendati demikian, ia pun berharap agar dana Otsus bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Khususnya kaum perempuan dan anak- anak. Sebagai tokoh perempuan di Papua, Dorince melihat bahwa selama 20 tahun dana Otsus di kucurkan masih ada komponen- komponen yang belum tersentuh.

Ia berharap dengan adanya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua akan membuat tata kelola anggaran kebijakan di atas menjadi tepat sasaran, khususnya untuk kaum perempuan dan anak- anak di Papua.

"Saya mau katakan bahwa pelaksanaaan otonomi khusus selama kurang lebih 20 tahun ada komponen- komponen yang benar- benar merasa tidak tersentuh, terutama untuk kami komponen perempuan," tegas dia.

Kegiatan FMB9 juga bisa diikuti secara langsung di FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube). Kegiatan FMB9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube).dd

Tag :

Berita Terbaru

Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo, Mantan Ketua Dewan Mangkir 

Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo, Mantan Ketua Dewan Mangkir 

Selasa, 04 Agu 2026 21:24 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 21:24 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo…

IDI Jember Sebut Telemedicine Homecare Mampu Memangkas Jarak dan Membantu Ke Keputusan Awal Pemeriksaan

IDI Jember Sebut Telemedicine Homecare Mampu Memangkas Jarak dan Membantu Ke Keputusan Awal Pemeriksaan

Selasa, 04 Agu 2026 20:33 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jember memberikan tanggapan terkait implementasi program pelayanan Homecare bagi masyarakat. O…

Jatim Desak Pemerintah Berikan Trauma Healing bagi Korban KMP Mutiara Sentosa II

Jatim Desak Pemerintah Berikan Trauma Healing bagi Korban KMP Mutiara Sentosa II

Selasa, 04 Agu 2026 20:32 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta pemerintah pusat dan Pemprov Jatim memberikan layanan trauma healing sebagai bagian p…

Polrestabes Surabaya Amankan Tiga Pelaku Penyerobotan Ruko di Ngagel

Polrestabes Surabaya Amankan Tiga Pelaku Penyerobotan Ruko di Ngagel

Selasa, 04 Agu 2026 20:30 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Buntut dugaan aksi premanisme yang viral di media sosial terkait penyerobotan Ruko di Jalan Krukah Utara Ngagelrejo Kec. Wonokromo…

Dinilai Langgar Kode Etik ASN, Pedagang Pasar Adukan Kabag Hukum ke Sekda

Dinilai Langgar Kode Etik ASN, Pedagang Pasar Adukan Kabag Hukum ke Sekda

Selasa, 04 Agu 2026 19:57 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 19:57 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Dinilai melanggar kode etik aparatur sipil negara (ASN), Paguyuban Pedagang Pasar se-Kota Madiun mengadukan Kepala Bagian Hukum P…

Korupsi Tunjangan DPRD Ponorogo, Kerugian Negara Capai Rp 3,6 Miliar, Tersangka Diduga Terima Fee 30 Persen

Korupsi Tunjangan DPRD Ponorogo, Kerugian Negara Capai Rp 3,6 Miliar, Tersangka Diduga Terima Fee 30 Persen

Selasa, 04 Agu 2026 18:26 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 18:26 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo-Pengusutan kasus dugaan korupsi penyimpangan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023–2026 t…