SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tak gubris usulan dari MPR untuk mencopotnya sebagai Menkeu.
Ia malah mengklarifikasi atas ketidakhadirannya dalam dua kali undangan rapat dengan pimpinan MPR untuk membahas anggaran MPR.
"Undangan dua kali, yaitu pada tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen," ujar Sri Mulyani dalam akun Instagram resminya @smindrawati, Rabu (1/12/2021).
Sementara itu, pada rapat tanggal 28 September 2021, agenda itu bersamaan dengan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Sri Mulyani wajib dan sangat penting. "Maka dari itu, rapat dengan MPR diputuskan ditunda," ungkap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Sri Mulyani juga menyinggung mengenai anggaran. Menurut dia, seperti diketahui tahun 2021 ini Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Hal ini menyebabkan seluruh anggaran kementerian/lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali.
"Tujuannya adalah untuk membantu penanganan Covid-19, di mana klaim pasien melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah," paparnya.
Dia menyatakan, anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bantuan sosial (bansos), membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.
Terkait anggaran untuk pimpinan MPR, Sri Mulyani memastikan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. "Kami menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Dia menegaskan Kementerian Keuangan dan dirinya berkomitmen akan terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani dampak pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian.
Anggaran untuk pimpinan MPR
Sebelumnya, Stafsus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan terkait pernyataan Fadel mengenai ketidakhadiran Sri Mulyani dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR membahas anggaran MPR.
“Undangan rapat dua kali yaitu tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga diwakili Wakil Menteri Keuangan. Tanggal 28 September 2021, bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN dan Menkeu harus hadir, dengan demikian diputuskan rapat dengan MPR ditunda,” jelas Yustinus kepada awak media di Jakarta, Rabu (1/12/2021).
Kemudian mengenai anggaran MPR, seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran Kementerian/Lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk membantu penanganan Covid-19 dikarenakan biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi (dari Rp 63,51 triliun menjadi Rp 96,86 triliun), akselerasi vaksinasi (Rp 47,6 triliun), dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.
“Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4,” tegas Yustinus.
Ia juga memastikan bahwa anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR tetap didukung sesuai mekanisme APBN
Jokowi tak akan Berani
Ditempat terpisah, Pangamat Politik Ujang Komarudin menilai Presiden Joko Widodo tidak akan berani melengserkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jajarannya kabinet Indonesia Maju.
Menurut dia, Sri Mulyani merupakan salah satu Menteri yang paling disukai oleh orang nomor satu di Indonesia itu.
“Ini meski Pimpinan MPR meminta Sri Mulyani dicopot. Saya tak yakin Sri Mulyani diganti. Karena dia salah satu menteri yang dipakai Jokowi," kata Ujang Rabu (1/12).
Menurut dia, apa yang dilontarkan pimpinan MPR iti dianggap percuma saja. Sebab, eks Gubernur DKI Jakarta itu tetap mempertahankan, Sri Mulyani.
"Mungkin akan terjadi istilah "Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu". Karena bisa saja, Sri Mulyani masih akan dipertahankan Jokowi di kabinetnya," tuturnya.
Ujang menyebut sudah sejak lama publik meminta wanita kelahiran Bandar Lampung itu untuk segera digantikan.
Namun, hingga saat ini Mbak Sri masih tetap bekerja membantu, Pak Jokowi. Sebab, kata dia, Jokowi masih membutuhkan tenaga Sri Mulyani.
MPR tak Berhak
Sedangkan Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai MPR RI tidak berhak menekan Presiden Jokowi mencopot Menkeu Sri Mulyani. Ini sudah melampaui batas kewenangan.
Menurutnya, soal pencopotan itu merupakan kewenangan orang nomor satu di Indonesia itu.
“Tidak perlu ditekan-tekan minta Jokowi copot Sri Mulyani, MPR tidak punya hak soal itu,” kata Jamiluddin, Rabu (1/12/2021).
Dosen Universitas Esa Unggul itu menilai, sikap MPR marah-marah dan meminta Sri Mulyani dicopot sudah melampaui batas.
“Jadi, MPR sudah melampaui batas kewenangannya ketika meminta Jokowi memecat Sri Mulyani,” ucapnya.
Menurut Jamiluddin, Pimpinan MPR seolah tidak memahani tugas dan fungsinya setelah UUD 1945 diamandemen.
“Seperti tidak memahami tugas sebagai MPR, yang sudah diatur dalam UUD 45 yang diamendemkan,” ungkapnya.
Karena itu, Jamiluddin menyarankan Presiden Jokowi mengabaikan permintaan pimpinan MPR tersebut.
“Kalau hal itu dituruti akan menjadi preseden buruk dalam kehidupan tata negara di Indonesia,” tandasnya.
Sebelumnya, MPR RI mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Aalasan MPR mendesak Jokowi mencopot Menkeu karena angganran MPR dipangkas.
Dalam berita di harian kita kemarin, Wakil Ketua MPr RI Fadel Muhammad minta Menkeu dicopot. Ini disampaikan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/11/2021).
“Alasan diri MPR minta Jokowi memecat Sri Mulyani karena minimnya anggaran MPR RI, padahal saat ini MPR memiliki 10 orang pimpinan,” ujar Fadel. n jk, 07,er
Editor : Moch Ilham
