SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mantan Menkeu ini dapat tekanan dari publik usai ucapankan Kesejahteraan Guru dan Dosen Menuai Kontroversi. pernyataan itu dinilai Menyinggung masyarakat, meski Kementerian Keuangan tegaskan video yang viral Merupakan hasil manipulasi alias Deepfake. Namanya pun dikaitkan dengan Tunjangan Rumah Anggota DPR RI Rp 50 juta per Bulan
Dalam pidato terakhirnya, Sri Mulyani berterima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan sekaligus menitipkan pesan agar integritas tetap dijaga. Ia lalu pamit dan meminta ranah privasinya dihormati setelah tak menjadi pejabat negara.
Hingga Rabu (10/9), banyak pengguna X yang mengunggah tulisan terima kasih kepada Sri Mulyani atas dedikasi dan pekerjaannya selama ini.
Beberapa pengguna X memuji Sri Mulyani. Mereka menyebut Sri Mulyani sebagai menteri terbaik yang pernah ada serta sangat menginspirasi.
Sejumlah pengguna X juga mengunggah salah satu kalimat yang dituliskan Sri Mulyani pada akun Instagramnya: Jangan pernah lelah mencintai negeri ini.
Seorang nitizen bahkan menulis, di balik angka dan kebijakannya, Bu Sri Mulyani meninggalkan pesan tentang kehilangan yg lebih dalam: rasa tak terlindungi di negeri yang ikut dijaganya berdekade lamanya.
"Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa," ujar Sri Mulyani usai serah terima jabatan di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda 1, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
4 Menteri tak Minta Privasi
Tercatat jajaran menteri yang di-reshuffle oleh Prabowo:
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan,
Menteri Keuangan: Sri Mulyani,
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding,
Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi, serta
Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo.
Empat menteri itu tak minta hak istimewa privasinya.
Budi Arie, Menkop misalnya, saat sertijab menerangkan pengabdiannya sebagai Menteri Koperasi telah berakhir. Ia pun mengandalkan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi baru. Menurut Budi Arie, Ferry bukanlah orang baru di lingkungan Kemenkop dan telah memahami seluk-beluk koperasi.
Ia pun menyampaikan terima kasih dan permintaan maaf kepada pegawai Kemenkop saat menjabat sebagai Menteri Koperasi ada kebijakan dan sikap yang kurang berkenan. Budi Arie pun menyebut bahwa ia manusia biasa yang tak luput dari kekurangan.
Baru Bicara Hak Privasinya
Sri Mulyani setelah resmi tidak berstatus menjadi Menteri Keuangan baru bicara hak privasinya.
Catatan Litbang Surabaya Pagi, pergantian pos di kementerian keuangan terbilang mengejutkan meskipun berkali-kali Sri Mulyani diisukan mundur.
Sempat tersirat kabar bahwa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengundurkan usai penjarahan yang terjadi di kediamannya, Jalan Mandar, Bintaro Sektor III, Tangerang Selatan, saat demo akhir Agustus.
Sebelumnya, Sri Mulyani telah mendapat tekanan kuat dari publik usai ucapannya soal kesejahteraan guru dan dosen menuai kontroversi. Pernyataan itu dinilai menyinggung masyarakat, meski Kementerian Keuangan menegaskan video yang viral merupakan hasil manipulasi alias deepfake.
Nama Sri Mulyani pun dikaitkan dengan tunjangan rumah DPR RI yang mencapai Rp 50 juta per bulan. Besarnya tunjangan tersebut memicu demonstrasi besar-besaran di Jakarta dalam beberapa hari terakhir
Kediamannya dijarah pada Minggu dini hari (31/8/2025), menyusul aksi serupa di kediaman sejumlah anggota DPR RI.
Tak Sekadar Timbulkan Luka Pribadi
Peristiwa penjarahan tersebut tak sekadar menimbulkan luka pribadi bagi Sri Mulyani, tetapi juga beragam respons publik dari simpati dan dukungan, kritik tajam, hingga kiriman karangan bunga.
Dalam unggahan Instagram lainnya, Sri Mulyani pun menegaskan bahwa perbedaan pendapat adalah bagian sah dalam sistem demokrasi. Dirinya menjelaskan, pemerintah tetap terbuka dan menghormati penyampaian aspirasi, kritik dan masukan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya setelah menghadiri Rapat Kabinet Indonesia Maju yang digelar padaMinggu sore (31/8/2025) di Istana Negara, beberapa jam setelah rumahnya dijarah.
"Dalam sistem demokrasi perbedaan pandangan, pendapat adalah sesuatu yang wajar. Membangun Indonesia sesuai amanat UUD 1945 dan upaya melakukan transformasi adalah proses yang kompleks dan rumit serta panjang," ujar Sri Mulyani dikutip dari akun Instagram pribadinya, Senin (1/9/2025).
Dirinya pun mengatakan bahwa untuk menjaga persatuan dan stabilitas diperlukan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan upaya gotong royong.
Ruang Privasi Pejabat Publik
Menurut seorang pejabat di Kemendagri yang dihubungi Rabu (10/9), ruang privasi pejabat publik ada batasannya. Mereka memiliki hak privasi yang tetap dihormati, meski cenderung lebih longgar daripada masyarakat umum. Ini karena ekspektasi menjadi teladan dan pengawasan publik yang lebih ketat. Bahkan kebebasan pers boleh meliput aspek pribadi pejabat, namun tidak boleh melanggar batas hak privasi keluarga atau menyebarkan informasi tanpa konteks. Apalagi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur data pribadi secara umum, tetapi konteks pejabat publik terkait kewajiban transparansi dan tanggung jawab publik juga perlu diperhatikan.
Kini, Sri Mulyani, sebagai Perbedaan Privasi Pejabat Publik dan Masyarakat Umum . Saat sudah tak menjabat lagi, Sri Mulyani memiliki hak privasi yang lebih kuat dan dilindungi penuh.
Berbeda saat masih menjadi pejabat publik. Hak privasinya lebih longgar karena diharapkan menjadi teladan dan diawasi publik. n jk/erc/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
