SURABAYAPAGI, Surabaya - Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Camelia Habibah menyayangkan, hasil asesmen sebagai dasar penempatan pejabat baru dilingkungan Pemkot Surabaya, tidak disampaikan ke publik terutama Komisi A.
"Kami minta hasil asesmen itu diberikan, sehingga kami bisa mengukur, bisa melihat. Karena ini merupakan upaya untuk mempertanggungjawabkan ke publik karena anggaran yang digunakan adalah anggaran publik," jelasnya pada Rabu (12/1).
Politisi PKB tersebut menambahkan, kalau hasil asesmen tersebut disampaikan terbuka oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya, pihaknya bisa melakukan fungsi kontrol, dan memberikan masukan, sehingga kerja pejabat baru nantinya lebih maksimal melayani OPD yang ada.
Camelia Habibah mengkhawatirkan, dengan tidak terbukanya hasil asesmen pejabat baru dilingkungan pemkot Surabaya tersebut membuat kerja OPD tidak efektif.
"Misalnya di kelurahan dan kecamatan, misinya wali kota itu ingin semua kelurahan dan kecamatan semua persoalan selesai di tingkat bawah. Sehingga masyarakat tidak jauh-jauh harus ke dinas atau ke pemkot. Ketika yang ditaruh tidak sesuai dengan assesment atau kemampuan mereka. Justru nanti menghambat, sehingga tidak malah membantu mengoptimalkan tugas ditempat yang baru," ungkapnya.
Namun Camelia Habibah menggaris bawahi kalau penempatan pejabat baru, merupakan hak prerogatif wali kota Surabaya. "Semua itu kebijakan kepala daerah. Cuma kita Komisi A sebagai fungsi kontrol, fungsi budgeting bisa memberikan masukan. Sangat disayangkan ketika kita hasil assessment, pemkot tidak memberikan," tegasnya.
Camelia Habibah juga menyoroti rekrutmen tenaga outsourcing di lingkungan Pemkot Surabaya. "Harusnya rekrutmen itu satu pintu di BKD. Kemudian masing-masing dinas menyampaikan ke BKD kebutuhannya, sehingga outsourcing yang ada itu tepat guna dan tepat sasaran. Bukan seperti sekarang lamaran ke Bagian Umum pakai MBR. Banyak yang bukan MBR tapi punya kemampuan tidak bisa masuk," pungkasnya. Alq
Editor : Mariana Setiawati
