SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto – Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2022/2023 di Kota Mojokerto telah final. Pemkot dan DPRD sepakat, skema penerimaan tetap menerapkan sistem zonasi dengan memprioritaskan warga kota. "Kami dan dewan sepakat untuk mendahukukan warga kota,” tegas Kepala Dinas P dan K Kota Mojokerto Amin Wachid.
Sebab, kata Amin, jumlah kuota yang dibuka pada lembaga pendidikan negeri di Kota Mojokerto sangat terbatas jika dibanding jumlah lulusan siswa. Di 9 lembaga jenjang SMP negeri misalnya, jumlah pagu yang dibuka tahun ini sebanyak 2.048 siswa. Namun, jumlah lulusan siswa SD/MI yang berasal dari kota mencapai 2.172 siswa.
”Setelah kami itung-itung, kemungkinan untuk warga luar kota sangat kecil,” ulasnya. Demikian dengan pagu SD negeri yang tahun ini membuka kuota sebesar 1.344 siswa. Sedangkan, jumlah peserta didik yang lulus dari lembaga TK negeri dan swasta menyentuh 2.279 siswa. Berdasarkan data tersebut, baik pagu jenjang SD maupun SMP negeri dapat terpenuhi dari jumlah lulusan di dalam kota.
Sehingga, lanjut Amin, pihaknya juga masih melakukan penjajakan terlebih dulu sebelum menjalin kerja sama untuk menampung calon siswa dari luar kota di wilayah yang berbatasan langsung dengan kota. Bahkan, di tahap awal pendaftaran PPDB yang akan digulirkan Juni nanti, peluang masuknya calon siswa dari luar kota akan ditutup sementara.
”Karena sangat kecil kemungkinannya, sementara akses yang luar kota kita tutup dulu,” bebernya. Amin menyatakan. kebijakan itu terpaksa harus diambil lantaran adanya pergeseran pilihan sekolah pada PPDB tahun ini. Menurutnya, animo calon siswa untuk mendaftar ke sekolah negeri diprediksi akan naik cukup tinggi. Sebab, kata dia, lulusan peserta didik dari sekolah swasta kini mulai bergeser untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan negeri. Dikatakan Amin, fenomena pergeseran pilihan sekolah itu menjadi salah satu imbas dari pandemi Covid-19 di dua tahun terakhir ini.
”Kalau dulu kan lulus dari SD swasta, siswa lanjut ke SMP swasta. Tapi sekarang sudah banyak minta ke negeri, makanya ini yang perlu kami antisipasi,” bebernya.
Sementara itu, PPDB tahun ini nyaris tidak mengalami perubahan dibanding tahun lalu. Karena tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 1/2021. Sebagai pedoman, Per 18 April Wali Kota Ika Puspitasari juga telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Mojokerto (Perwali) 22/2022 yang mengatur tentang PPDB di jenjang TK, SD, dan SMP negeri. Kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Dinas P dan K Kota Mojokerto nomor 422.1/85/417.501/2022 pada 25 April terkait pedoman teknis (domnis). Untuk jenjang SMP negeri, pendaftaran akan terbagi menjadi empat jalur.
Masing-masing terdiri dari jalur zonasi dengan kuota 65 persen. Sedangkan siswanya terbagi pada jalur afirmasi 15 persen, jalur prestasi 15 persen, serta perpindahan tugas orang tua/wali 5 persen. Sedangkan jenjang SD pendaftaran terbagi jalur zonasi 80 persen, afirmasi 15 persen, dan perpindahan tugas orang tua/wali 5 persen.
Koordinator Komisi III DPRD Kota Mojokerto Sonny Basoeki Rahardjo menambahkan, kalangan legislatif secara umum sepakat dengan format PPDB tahun ini. Namun, pihaknya mendorong agar persiapannya dilakukan secara matang agar pelaksanaan bisa berjalan tanpa ada kendala.
"Tahun kemarin sebenarnya sudah berjalan baik, tapi tahun ini harus lebih baik walaupun tantangannya lebih berat,” imbuhnya.
Di samping itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto ini juga meminta dinas P dan K untuk melengkapi sarana dan prasarana pada pendaftaran yang akan dipakukan secara full online. Antara lain dengan memastikan kelancaran jaringan internet dan listrik dengan menyiapkan genset dan server cadangan.
”Bila perlu masing-masing sekolah membentuk posko untuk mempermudah masyarakat mendapat informasi. Atau jika ada keluahan bisa langsung dicari solusinya,” pungkas politisi partai Golkar ini. Dwi
Editor : Redaksi
