Jakarta, Surabayapagi.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (BBM) menawarkan dua solusi kepada pemerintah untuk mengurangi dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang membenani masyarakat miskin.
AHY menyebutkan, solusi pertama yang ditawarkan Partai Demokrat kepada pemerintah adalah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tepat sasaran.
Menurut AHY, pemberian BLT terbukti bisa menaikkan daya beli masyarakat, ketika harga BBM dinaikkan oleh pemerintah.
"Pertama, bantuan kepada rakyat, yang ekonominya lemah, atau BLT; jumlah uangnya harus cukup, tepat sasaran, dan harus bebas dari politik. BLT; produk kebijakan Presiden SBY, yang dulu ditentang oleh sebagian kalangan; justru sekarang ditiru dan terbukti menjadi penyangga utama, daya beli masyarakat," kata AHY dihadapan kadernya saat Rapat Pemimpin Nasional (Rapimnas) di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022).
Sedangkan, solusi yang kedua adalah, AHY meminta agar pemerintah berani menurunkan harga BBM ketika harga minyak dunia turun. Pasalnya, tidak ada alasan bagi pemerintah, untuk tetap mempertahankan kenaikan harga BBM justru sangat membebani masyarakat miskin.
"Kedua, alasan dan waktu, untuk menaikkan harga BBM, juga harus tepat. Jika harga minyak mentah dunia menurun, turunkan kembali harga BBM kita. Jangan sebaliknya, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM justru dinaikkan," tambahnya.
Partai Demokrat memang memahami kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM karena akan menyelamatkan fiskal negara. Subsidi BBM harus dikurangi, agar beban APBN bisa ditekan.
"Demokrat mengerti, ada persoalan dengan kesehatan APBN, dan ruang fiskal negara. Karena itu, pemerintah memandang perlu, untuk mengurangi subsidi BBM. Namun, di sisi lain, Demokrat juga sangat mengerti, kondisi kehidupan sosial- ekonomi masyarakat, yang tengah menghadapi tekanan berat," jelas putra sulung Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Namun, AHY menandaskan, kenaikan harga BBM bukan satu-satunya cara untuk menyehatkan beban fiskal dan APBN. Menurut dia, pemerintah harus berani mengurangi proyek infrastuktur yang bukan prioritas.
"Sesungguhnya, ada banyak cara, untuk menyelamatkan fiskal, selain menaikkan harga BBM. Misalnya, dengan melakukan realokasi anggaran; penentuan prioritas; termasuk, penundaan sejumlah proyek nasional, yang tidak sangat mendesak," jelasnya. rko
Editor : Redaksi
