SURABAYAPAGI.COM, Tangerang - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Salah satu langkahnya yakni dengan menggandeng Bank Dunia dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni di sejumlah daerah melalui program National Affordable Housing Program (NAHP) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Hal tersebut sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan juga peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
Baca Juga: PUPR Bangun Bendungan Pertama di Sulbar, Dukung Program Ketahanan Pangan dan Air
"Pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini merupakan salah satu prioritas utama pemerintah," kata Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Rabu (26/10/2022).
Iwan mengatakan, pemerintah bersama Bank Dunia berharap program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Salah satunya dengan menyalurkan Program (BSPS) untuk membantu meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin, terutama berada di sekitar Kabupaten Tangerang, Banten.
“Sekitar 564 unit rumah yang tidak layak huni akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 11,28 miliar,” ujar Iwan.
Sementara itu, Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR K.M Arsyad memastikan, program BSPS NAHP sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni. Adanya rumah yang layak huni diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta mendorong masyarakat hidup sehat bersama keluarga.
Baca Juga: Tak Peduli Aturan, Anggota BPD Ikut Garap Proyek Ipal Komunal Desa Dalegan Senilai Rp 500 Juta
Arsyad sendiri telah melakukan kunjungan lapangan ke penerima bantuan BSPS dalam rangka Implementation Support Mission NAHP ke-14 di Desa Cipaeh, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Banten.
Kepala Project Implementation Unit (PIU) NAHP Chandra R.P Situmorang menambahkan, dalam pelaksanaan program BSPS ini bisa mendorong terwujudnya integrasi program dan kolaborasi dengan stakeholder seperti Pemda dan BAZNAS. Hal tersebut dibutuhkan untuk mengoptimalkan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat penerima bantuan
“Data penerima bantuan untuk penanganan kemiskinan ekstrem inj kami dapatkan dari BKKBN. Kemudian ditindaklanjuti dengan verifikasi berdasarkan nama dan alamat atau by name by address untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sesuai dengan kriteria program," jelas Chandra.
Baca Juga: Pembangunan Tol Yogyakarta – Bawen Bakal Beroperasi di Kuartal I tahun 2025
Practice Manager, Urban Resilience and Land Practice Bank Dunia Ming Zhang menjelaskan, dari hasil kunjungan lapangan tersebut, pihaknya menilai pelaksanaan BSPS NAHP sudah tepat sasaran yakni menyasar masyarakat miskin. Sedangkan peningkatan kualitas rumah sangat diperlukan agar mereka bisa memiliki tempat tinggal yang layak huni.
"Kami sangat puas dan menilai hasil pembangunan lewat Program BSPS NAHP ini sudah tepat sasaran. Selain itu kami harap program ini bisa terus berlanjut dan dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia dan membantu pemerintah mengurangi kemiskinan ekstrem," tandasnya. tgr
Editor : Redaksi
