SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir baru saja menerima laporan terkait Dana Pensiun (Dapen) BUMN. Berdasarkan laporan yang diterimanya, sebesar 65�na pensiun di perusahaan pelat merah bermasalah. Hanya 35% saja perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik.
Erick pun memastikan akan melakukan bersih-bersih dana pensiun BUMN di sisa masa jabatannya.
"Saya mau bersih-bersih, mumpung masih ada waktu," kata Erick, Kamis (12/1/2023).
Ia pun mengakui pengelolaan dana pensiun BUMN rawan diselewengkan.
Maka dari itu, Erick mengumpulkan 41 direksi dari lembaga - lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN pada Rabu (11/1/2023). Ia mengingatkan agar para direksi mewarisi kebaikan, bukan malah meninggalkan masalah, seperti yang telah terjadi dengan ASABRI dan Jiwasray
"Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jaga legacy ini," ujarnya.
Erick kembali menegaskan bahwa pencegahan korupsi yang terbaik, harus dimulai dari orang dalam.
"Dari awal, saya memiliki kesepakatan dengan KPK. Dan kita juga memproses hukum di Kejaksaan," tuturnya.
Ia merasa para direksi penting untuk datang karena ia ingin menekankan pada mereka dua hal: Pertama adalah pencegahan korupsi dan kedua, perbaikan sistem.
Kedua hal ini perlu untuk memperkuat transformasi BUMN yang dalam tiga tahun terakhir terbukti membawa BUMN ke jalan yang lebih baik. Perbaikan positif ini terlihat dari beberapa indikator seperti pertumbuhan aset, ekuitas, pendapatan usaha, dan laba bersih yang terus meningkat.
"Insya Allah dengan sistem yang baik dan insan BUMN yang bertanggung jawab, BUMN bisa terus memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat dan berkontribusi untuk negara," ucapnya.
Erick menegaskan, saat ini dana pensiun BUMN tidak dapat lagi dikelola seperti dulu, yang cenderung tidak transparan, tidak akuntabel, dan sering bocor. Apalagi, Erick mengaku telah bekerja sama dengan BPKP, untuk menyusun blacklist mengenai siapa saja direksi yang terbukti korup.
“Yang bisa mencabut sebuah nama dari blacklist itu, hanya Presiden Republik Indonesia. Karena track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan, atau dana yang dikorupsi. Sekarang saya bekerjasama dengan BPKP untuk menyusun blacklist, siapa saja direksi yang korup, akan masuk daftar ini," terangnya. jk
Editor : Redaksi
