SURABAYAPAGI.COM, Pamekasan - Kabupaten Pamekasan terancam tidak mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Jawa Timur 2023. Sebab, anggaran yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan dinilai sangat kecil.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional (KONI) Pamekasan Djohan Susanto di kantor KONI Pamekasan pada Rabu (1/2/2023). Ia mengatakan, biasanya organisasi yang dipimpinnya itu mendapatkan anggaran sekitar Rp 4 miliar lebih namun dikabarkan di tahun ini anggaran yang diberikan semakin menurun menjadi hanya Rp 1 miliar saja.
”Tahun lalu hanya Rp 2,5 miliar karena ada refocusing. Tahun ini informasinya malah semakin turun Rp 1 miliar,” kata Djohan.
Sementara pada tahun 2021, KONI Kabupaten Pamekasan mendapatkan anggaran Rp 4 miliar.
Menurutnya, dengan anggaran minim itu, akan kesulitan untuk berlaga di Porprov. Maka dari itu, pihaknya menyatakan bahwa lebih baik tidak berpartisipasi.
”Tahun lalu, dengan Rp 2,5 miliar saja kami itu tertatih-tatih,” ujarnya.
Djohan menuturkan biaya untuk ikut serta dalam kompetisi tingkat regional tersebut tak sedikit. Mulai persiapan Pusat Latihan Kabupaten (Puslatkab) hingga pelaksanaan butuh biaya besar.
”Bahkan, jika diperinci, untuk satu bulan, biaya yang harus dikeluarkan KONI Pamekasan bisa mencapai Rp 140 juta,” terangnya.
Kendati demikian, pihaknya mengaku akan tetap berkonsultasi dengan pemerintah agar atlet dari Kabupaten Pamekasan masih bisa tampil di event bergengsi tersebut.
”Kami masih akan menghadap ke Bapak Wabup Fattah Jasin. Jika sudah final, ya mau gimana lagi. Absen dulu,” tuturnya.
Prestasi Kabupaten Pamekasan pada Porprov VII Jawa Timur 2022 tahun lalu patut diapresiasi. Pasalnya, Bumi Gerbang Salam menempati peringkat 14 dengan jumlah perolehan medali 12 medali emas, 13 perak, dan 15 perunggu.
Ia menyampaikan bahwa keikutsertaan kontingen Kabupaten Pamekasan sangat bergantung pada pemerintah. Oleh Sebab itu, jika anggaran yang disediakan minim, maka tidak akan maksimal.
”Kami tidak memaksakan ini. Lebih baik tidak ikut saja,” ujarnya.
Selain itu, Puslatkab bagi atlet juga terpaksa harus molor dari jadwal yang semula dijadwalkan berlangsung pada Januari. Bahkan, kegiatan tersebut berpotensi tak bisa digelar akibat minimnya anggaran yang diberikan oleh Pemkab.
Djohan menerangkan, pada 2022, jumlah dana yang dibutuhkan dalam kegiatan Puslatkab hampir menyentuh Rp 900 juta pada. Ia menilai, jumlah tersebut sepertinya tak akan jauh berbeda dengan kebutuhan di tahun ini.
”Informasi terakhir sepertinya KONI Pamekasan hanya akan mendapatkan Rp 1 miliar,” ucapnya.
Melihat pelaksanaan kompetisi tahun lalu, KONI Kabupaten Pasuruhan merasa kewalahan. Dana yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan menuju Porprov VII Jatim. Sehingga, menuntut lembaga yang menaungi cabang olahraga (cabor) itu untuk berhemat. pmk
Editor : Redaksi
