.jpeg)
SURABAYAPAGI, Surabaya - Rapat Paripurna terkait perubahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) telah digelar secara terbuka di kantor DPRD Provinsi Jatim, Senin, (25/9/2023).
Pada Paripurna tersebut, diketahui 9 fraksi sudah menyetujui rancangan perubahan APBD 2023 yang sedang dibahas tersebut.
Baca Juga: USTDA Hibahkan Rp 31,3 Miliar, Fokus di Pengembangan Teknologi IKN
"Sudah diketahui ya, dari semua pandangan fraksi, 9 fraksi sudah setuju dengan perubahan anggaran 2023 ini. Meski ada beberapa catatan," ujar Adhy Karyono, yang ditemui oleh Surabaya Pagi di Kantor DPRD, Senin, (25/9/2023).
"Dan alhamdulillah kita (pemprov Jatim) ada kenaikan di pendapatan dari Rp28,9 triliun menjadi Rp32,4 triliun," imbuhnya.
Menurutnya, tidak hanya pendapatan saja yang mengalami kenaikan tapi juga pembelajaan uang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov)Jatim 2023 mengalami kenaikan.
"Jadi belanjanya juga ada meningkatan, kenaikan dari Rp31,4 triliun jadi Rp36 triliun," ujar Adhy.
TENGAH_-_SUB_ATAS
Baca Juga: Inspektorat Kabupaten Pasuruan Buka Rakor Pengawasan Daerah
Namun, hal itu tidak menjadi persoalan yang besar, karena pembelajaan yang dilakukan oleh Pemprov berkaitan dengan program-program untuk kesejahteraan masyarakat.
"Kami sudah mengoptimalkan dengan belanja dengan skala prioritas, yang mana untuk mendukung visi dan misi program pemerintah," paparnya.
Diantaranya perentasan kemiskinan ekstrem, upaya menurunan stunting di beberapa daerah tertinggal, dan program-program unggulan dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Jokowi Larang Pemerintah dan Lembaga Membuat Aplikasi Baru
Adhy menilai semua kegiatan pembelajaan sudah optimal untuk mendukung indeks utama, terutama pencapaian indeks dari OPD terkait.
Tak hanya itu, Badan Anggaran (Banggar) Daerah juga sudah menyetujui pembelajaan yang dikeluarkan oleh pemprov
"Banggar sudah setuju, kalau anggaran pembelanjaan pemprov sudah sesuai dan optimal," pungkasnya.ain/ana
Editor : Mariana Setiawati
