SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - CEO Polmark Indonesia Eep S. Fatah, terlibat Diskusi "Ngobrolin People Power" 14 Februari 2024 di Cikini, Jakarta Pusat. Eep S. Fatah, menilai sejak reformasi, cawe-cawe presiden paling jauh dalam Pilpres, terjadi pada Pilpres 2024 ini.
"Sepanjang sejarah reformasi, terutama sejak ada pemilihan presiden secara langsung 2004, di 2024 ini lah untuk pertama kali kita saksikan presiden cawe-cawe dengan amat sangat jauh," tambah Eep.
Pendiri sekaligus pemimpin di PolMark Research Centre Eep Saefulloh Fatah menilai Presiden Joko Widodo merupakan individu paling berdebar-debar jantungnya menjelang hari-H pencoblosan Pilpres 2024 pada 14 Februari mendatang.
“Orang pertama yang paling deg-degan Jokowi. Terlalu banyak yang dijadikan pertaruhan,” kata pria yang akrab disapa Kang Eep.
Diskusi ini dilakukan bersama Masyarakat Jurdil di TPS yang diselenggarakan Santri Spartan di kawasan Cikini.
Eep mengatakan menurut survei PolMark pada November 2023, terbuka dua putaran pelaksanaan Pilpres 2024. Karena itu, Eep menilai 2024 adalah titik yang sangat penting untuk demokrasi Indonesia.
“Ini bisa jadi titik nadir atau titik balik. Titik nadir Tuhan menakdirkan bahwa yang ditetapkan pemenang adalah orang-orang yang semestinya kita lawan. Saya berdoa sama seperti doa banyak orang. Itu tidak terjadi. Kalau itu terjadi terbayang setelah 2024 apa yang terjadi di Indonesia,” kata dia.
Eep mengajak masyarakat jangan sampai memberikan kesempatan kepada pengkhianat demokrasi menjadi presiden dan wakil presiden. Dia menyiratkan jangan sampai paslon nomor urut dua di Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpilih.
“Jujur saja Ganjar atau Anies jadi presiden, kita harus ingatkan mereka berdua tidak boleh berkhianat lagi seperti ini,” jelas dia.
Masyarakat, lanjut Eep, perlu juga membuat komitmen politik kepada Ganjar dan Anies untuk membuat UU lembaga kepresidenan yang membatasi kekuasaan presiden di masa krusial ujung pemerintahan.
“Itu wajib. Wajib punya UU pendanaan politik. Yang mengatur, membatasi, mentransparansi uang kegiatan politik dikumpulkan, dibelanjakan, dan larangan melakukan repayment previledge. Negara Afrika, seperti Burundi punya aturan seperti ini, Indonesia belum. Karena presiden yang terpilih langsung, SBY dan Jokowi tidak bisa menundukkan kekuatan yang menolak aturan semacam ini. Kalau partai sepakat menolak dan presiden tidak bisa menundukkan partai-partai itu, selesai kita,” kata dia.
Menurut Eep, perlu UU pemilu yang lebih mendetailkan larangan dan apa yang dibolehkan presiden, menteri, dan pejabat secara mendetail.
“Jadikan 14 Februari hari yang sangat penting, hari perlawanan. Mereka yang melawan kekuasaan yang zalim dan brutal harus menang. Kalau mereka menang, yang kita hadapi adalah titik balik demokrasi,” kata Eep.
Pendiri sekaligus pemimpin di PolMark Research Centre Eep Saefulloh Fatah menilai Pilpres 2024 ini merupakan pemilihan presiden paling kejam sepanjang sejarah reformasi. Menurut dia, Presiden Joko Widodo, telah tanpa malu menunjukkan keberpihakannya sebagai kepala negara.
"Beberapa hal umum yang pertama saya menyaksikan Pak Jokowi ingin menang tetapi tidak ingin menggunakan cara demokrasi. Ini kesimpulan yang pertama. Saya bisa salah, tetapi sejauh ini itulah kesimpulan yang tepat yang bisa saya rumuskan," kata pria yang akrab disapa Kang Eep.
Menurut dia, Indonesia kini memiliki Presiden Jokowi yang sangat menantang di ujung pemerintahannya. Dia menambahkan Jokowi menantang orang untuk berpikir waras untuk punya keberanian melawan ketika kekuasaan yang pongah dan kuatnya itu ada dan konkrit.
Eep berpendapat keterlibatan presiden dalam Pilpres 2024 ini sulit dibantah. Ia mengatakan ada fakta maupun pernyataan langsung dari Presiden Jokowi sebelumnya.
***
Dalam minggu terakhir ini saya lebih banyak mengutip lengkap beberapa tokoh dan penyelenggara negara. Alasannya, suasana jelang coblosan makin panas.
Pernyataan seperti yang dinarasikan CEO Polmark Indonesia,di atas menurut saya bukan sekedar penjelasan situasi politik terkini. Tapi ada opini yang keras terhadap presiden Jokowi.
Pernyataan keras seperti yang dilontarkan Eep Saifullah seperti itu membenarkan kebebasan berpendapat dihargai pemerintahan Jokowi?
Dilansir dari buku Literasi Digital (2023) oleh Herry Syafrial, kebebasan berekspresi itu penting karena setiap manusia memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat ide, opini, perasaannya agar didengar oleh pihak lain dalam usaha untuk memenuhi keinginannya yang hakiki.
Menurut akal sehat saya, kebebasan berekspresi bisa memberikan pengetahuan baru dan insight yang lebih luas karena kemudahan aksesnya.
***
Dalam sejarah yang saya catat, pada awal 1998. siapa sangka Jendral Besar Soeharto akan lengser keprabon. Presiden Soeharto lengser dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh BJ Habibie.
Peristiwa ini ditandai perekonomian Indonesia hancur. Banyak tenaga kerja harus menjadi pengangguran. Gerakan mahasiswa bermunculan sebagai kekuatan social. ABRI waktu itu menjelma menjadi alat penguasa yang sangat represif.
Itu people power di Indonesia. Akankan tanggal 14 Februari nanti bakal ada people power lagi?
Minggu ini ada narasi yang beredar di media sosial. Narasi gerakan "salam empat jari" mengajak masyarakat tak memilih Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Dilihat di media sosial, Sabtu (27/1), gerakan empat jari ini mengajak masyarakat memilih antara paslon nomor urut 1 Anies-Cak Imin atau Ganjar-Mahfud.
Dinarasikan pula bahwa gerakan empat jari mencerminkan sila keempat yang berarti kerakyatan dipimpin oleh dan untuk rakyat melalui mufakat dan demokrasi. Di samping itu, simbol empat jari menggambarkan asa kekuatan politik baru melawan politik dinasti.
Soal people power, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang kini sudah almarhum mengingatkan para intelektual di Indonesia akan bahaya people power, menyusul adanya temuan transaksi janggal Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu. "People power itu selalu dimulai dengan kemewahan elite,'ucap Rizal Ramli dalam acara diskusi public secara virtual yang diselenggarakan Paramadina Public Policy Institute dan LP3ES bertemakan "Masa Depan Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan (Berkaca pada kontroversi 349T di Kementerian Keuangan RI), Rabu (12/4/2023).
Rizal menceritakan tumbangnya Raja Louis XVI dan ratunya di tangan rakyat akibat korupsi. Diungkapkan Rizal Ramli, kemewahan Louis XVI dan Ratu Antoniette berbanding terbalik dengan tindakan ke rakyat yang bahkan menjadi simbol raja paksa, diktator dan koruptor.
Selain itu, kata Rizal Ramli, di Malaysia juga pernah terjadi people power di mana Perdana Menteri Malaysia Najib Razak harus dilengserkan lantaran pro terhadap China. Selain itu, masyarakat menganggap Najib Razak bersikap hedon dan otoriter.
Menurutnya, Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan tersebut. Menyusul munculnya sikap hedon para pejabat negara dan juga pemerintah daerah yang melukai hati rakyat kecil.
Gaung people power dan salam empat jari ini fenomena. Apakah benar itu bisa terjadi. Wait and see. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
