Kerja Sama dengan Pemprov Jatim dan CV Gratis Ongkir, Bank Jatim Dorong Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa

author Arlana Chandra Wijaya

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SurabayaPagi, Surabaya - Sebagai wujud dukungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terhadap program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bernama JATIM BEJO (Jawa Timur Belanja Online), emiten dengan kode BJTM tersebut pada hari Senin (4/3/2024) telah melakukan penandatanganan dua perjanjian sekaligus dengan Pemprov Jawa Timur dan CV Gratis Ongkir di Ruang Semeru Kantor Pusat Bank Jatim.

Pertama, Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Jatim dengan CV Gratis Ongkir tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jasa Perbankan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Melalui Marketplace Gratis Ongkir. 

PKS tersebut ditandatangani oleh Direktur Mikro, Ritel, dan Menengah Bank Jatim R. Arief Wicaksono dan Direktur CV Gratis Ongkir Haryopramandito Nandastun Irawan.

Kedua, Perjanjian Teknis antara bankjatim dengan Pemprov Jawa Timur dan CV Gratis Ongkir tentang Pemanfaatan Produk Perbankan Bank Jatim dalam Program Jatim Bejo di Provinsi Jawa Timur melalui Toko Daring Gratis Ongkir. 

Perjanjian itu diteken oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Endy Alim Abdi Nusa, Direktur Mikro, Ritel, dan Menengah Bank Jatim R. Arief Wicaksono, serta Direktur CV Gratis Ongkir Haryopramandito Nandastun Irawan.

Adapun Jatim Bejo adalah salah satu cara optimalisasi digital dalam hal pemanfaatan toko daring untuk pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut juga sebagai upaya dalam peningkatan peran serta pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dan sekaligus menjaga transparansi serta akuntabilitas pengadaan barang/jasa. 

”Nah, tujuan dari perjanjian teknis itu sendiri salah satunya adalah untuk memfasilitasi pemanfaatan produk perbankan Bank Jatim terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah dan UMK serta koperasi dengan metode e-purchasing melalui toko daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” papar Arief. 

Dia menjelaskan, ruang lingkup perjanjian teknis tersebut cukup luas. Antara lain pemanfaatan platform toko daring Gratis Ongkir, layanan konsultasi dan pendampingan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa lewat platform Gratis Ongkir, sampai pemanfaatan produk perbankan Bank Jatim dalam program Jatim Bejo. 

”Pihak Pemprov akan memberikan dukungan data atau informasi yang dibutuhkan oleh CV Gratis Ongkir dan Bank Jatim dalam rangka pemanfaatan toko online Gratis Ongkir. Selain itu, Pemprov bersama Gratis Ongkir dan Bank Jatim juga akan masif melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada seluruh pengguna platform Gratis Ongkir dalam pengadaan barang/jasa Pemprov Jawa Timur,” terang Arief.

Nah, dengan adanya perjanjian teknis ini, Bank Jatim akan mengelola seluruh pembayaran dalam proses transaksi pengadaan barang/jasa melalui toko daring Gratis Ongkir di lingkungan pemerintah daerah. Baik untuk proses pembayaran atas transaksi biasa maupun pembayaran pelunasan kredit untuk debitur. 

”Nantinya, penyedia barang/jasa sebelum memanfaatkan produk perbankan Bank Jatim, terlebih dahulu harus memiliki rekening Bank Jatim dan berdomisili di wilayah Jawa Timur yang terdaftar dalam toko Gratis Ongkir. Setelah itu baru bisa melakukan pengajuan platform/batasan pemanfaatan produk perbankan Bank Jatim melalui Gratis Ongkir dan dapat segera memanfaatkan produk perbankan Bank Jatim berupa Purchase Order (PO) Financing,” tambahnya.

Penyedia barang/jasa yang memanfaatkan KUR PO Financing itu terlebih dahulu harus mengisi formulir dalam menu pinjaman di platform Gratis Ongkir yang akan terhubung dengan aplikasi KUR PO Financing yang dimiliki Bank Jatim.

”Penyedia barang/jasa yang telah mendapatkan pesanan melalui toko online Gratis Ongkir dapat memanfaatkan produk perbankan Bank Jatim berupa PO Financing itu,” imbuh Arief.

Menurut Arief, adanya platform tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjalankan pengawasan dan menjaga transparansi harga barang/jasa. 

”Kami sangat mendukung keseriusan Pemprov Jawa Timur dalam melakukan transformasi digital pengadaan barang/jasa. Dengan adanya sistem seperti ini, pelaku usaha seperti UMK dapat semakin mudah dan cepat dalam menerima pembayaran, ini harus terus kita dorong bersama-sama,” tegasnya. Byb

Tag :

Berita Terbaru

Ekspresikan Potensi dan Lestarikan Budaya dengan Gelar Lomba Desian Batik

Ekspresikan Potensi dan Lestarikan Budaya dengan Gelar Lomba Desian Batik

Selasa, 06 Okt 2026 17:19 WIB

Selasa, 06 Okt 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Lamongan terus mendorong kreativitas generasi muda dan masyarakat dalam…

Tarik Minat Milenial Muda untuk Jaga Keberlangsungan Pertanian

Tarik Minat Milenial Muda untuk Jaga Keberlangsungan Pertanian

Selasa, 06 Okt 2026 17:17 WIB

Selasa, 06 Okt 2026 17:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Seiring dengan kemampuan swasembada pangan serta etos kerja petani yang luar biasa dimiliki Kabupaten Lamongan, Bupati Yuhronur…

Terinspirasi Kampung Malaka Jaya, Ketua Komisi A Dorong Ketahanan Pangan dari Kampung

Terinspirasi Kampung Malaka Jaya, Ketua Komisi A Dorong Ketahanan Pangan dari Kampung

Selasa, 06 Okt 2026 15:37 WIB

Selasa, 06 Okt 2026 15:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dalam upaya membangun ekosistem ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko…

Ledakan di Pakuwon City Surabaya, 41 Bangunan Rusak Parah hingga 5 Orang Luka

Ledakan di Pakuwon City Surabaya, 41 Bangunan Rusak Parah hingga 5 Orang Luka

Selasa, 06 Okt 2026 15:23 WIB

Selasa, 06 Okt 2026 15:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Ledakan keras di RM Nasi Tempong Sri Dewi di kawasan San Antonio, Pakuwon City, Surabaya, yang terjadi pada Selasa (6/10) sekitar…

Pastikan Pembelajaran Efektif, Pemkab Madiun Terus Evaluasi Sekolah Rakyat

Pastikan Pembelajaran Efektif, Pemkab Madiun Terus Evaluasi Sekolah Rakyat

Selasa, 06 Okt 2026 15:13 WIB

Selasa, 06 Okt 2026 15:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Guna memastikan proses belajar dan mengajar berjalan tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…

Per 2026, Pemkab Catat Serapan Pembelian Tembakau di Pamekasan Capai 42.575 Ton

Per 2026, Pemkab Catat Serapan Pembelian Tembakau di Pamekasan Capai 42.575 Ton

Selasa, 06 Okt 2026 15:07 WIB

Selasa, 06 Okt 2026 15:07 WIB

SURABAYAPAGI.com, Pamekasan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, mencatat serapan pembelian tembakau petani oleh pabrikan pada musim tanam tembakau 2026…