SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Optimali aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus digaungkan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Surabaya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat adanya kebijakan Pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp 730 miliar untuk tahun 2026 oleh pemerintah pusat menjadi alarm bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk bergerak cepat mencari sumber pendapatan baru.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, menilai PAD Surabaya bisa dipacu terus tumbuh dengan berbagai langkah, selain efisiensi anggaran juga harus dibarengi dengan strategi optimalisasi aset daerah.
Menurut Bahtiyar, banyak aset Pemkot Surabaya berupa tanah dan bangunan yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Padahal, aset-aset tersebut dapat menjadi mesin ekonomi baru dalam meningkatkan PAD jika dikelola dengan sistem modern dan transparan, seperti melalui digitalisasi aset daerah.
“Salah satu jurus dan juga saya berharap ada optimalisasi aset yang saat ini masih banyak belum bekerja untuk PAD kita,” ungkap Bahtiyar Rifai saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Selasa (14/10).
Bahtiyar menuturkan, selama ini banyak aset pemerintah kota yang hanya dipasangi plang bertuliskan “Tanah Milik Pemerintah Kota Surabaya”, tanpa kejelasan rencana pemanfaatannya. Padahal, kata dia, jika aset-aset itu dimanfaatkan secara tepat dan sesuai aturan, akan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
“Kalau di lapangan kan hanya ada plang aset tanah milik Pemkot. Lah tanah ini mau diapakan kan enggak tahu. Sekarang misalkan ada pengusaha warung kopi yang menjahit di Surabaya, enggak apa-apa dimanfaatkan, tetapi kan harus sesuai dengan ketentuannya,” jelasnya.
Politisi dari Fraksi Gerindra itu menekankan pentingnya prinsip keterbukaan dan pemerataan dalam pemanfaatan aset daerah. Aset milik Pemkot, kata dia, harus bisa diakses oleh semua kalangan, bukan hanya kelompok tertentu.
“Yang penting syarat dan ketentuan terpenuhi, ya sudah, enggak ada salahnya. Siapa pun bisa memanfaatkan hal tersebut. Tidak boleh hanya untuk kalangan tertentu,” tegasnya.
Menurut Bahtiyar, dari ribuan aset yang dimiliki Pemkot Surabaya, sebagian besar masih dalam kondisi idle alias belum produktif. Karena itu, ia mendorong agar Pemkot segera melakukan pendataan ulang seluruh aset secara digital, dilengkapi foto, lokasi, dan nilai sewanya.
“Jadi yang perlu dilakukan pertama itu adalah pendataan seluruh aset. Seluruh aset di data, difoto, dan juga tentunya ada appraisal yang nantinya menilai berapa sewanya, berapa rupiahnya nanti yang nantinya bisa dipampang di situ. Sehingga terbuka, tidak ada permainan di situ,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bahtiyar mengusulkan agar Pemkot Surabaya membangun platform digital khusus aset daerah yang berfungsi layaknya etalase online. Dengan begitu, masyarakat bisa langsung melihat data aset tanpa harus datang ke lokasi.
“Saya harap ada website yang nantinya bisa menampilkan seluruh foto-foto dan juga luas wilayah, ada di mana wilayahnya dan juga berapa harganya. Nanti biar masyarakat ketika membutuhkan ini tidak perlu mencari-mencari lagi. Tinggal klik saja di website yang nantinya bisa dikerjakan Pemkot,” ungkapnya.
Sistem ini, lanjut Bahtiyar, tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga memotong rantai birokrasi dan mencegah praktik percaloan dalam pengelolaan aset publik.
“Artinya kan tidak ada permainan di situ. Semuanya kan terbuka, tidak melalui calo. Misalkan mau berkontrak di Kelurahan A, luas tanah sekian, harga sekian, ya sudah. Syaratnya apa? Berkontrak, selesai,” tegasnya.
Selain transparansi, pemanfaatan aset juga dinilai mampu membuka peluang kerja baru di sekitar lokasi aset tersebut. Bahtiyar mencontohkan, jika aset berupa lahan bisa digunakan untuk usaha yang sesuai peruntukan, maka ekonomi masyarakat sekitar juga ikut bergerak.
“Selain pendapatan untuk Pemkot juga ada, otomatis juga ada perputaran ekonomi di situ. Tenaga kerja Surabaya di sekitar situ bisa dijadikan pegawai di warung kopi, laundry, atau usaha lain yang memanfaatkan aset itu,” ujarnya.
Agar sistem digital ini berjalan optimal, Bahtiyar menekankan perlunya kolaborasi antara BPKAD, kecamatan, dan kelurahan. Perangkat wilayah dinilai paling memahami kondisi lapangan dan bisa membantu melakukan pendataan sekaligus verifikasi aset.
“Karena bagaimanapun pemerintah punya birokrasi di bawah. Artinya punya kelurahan, punya kecamatan, yang di situ juga banyak SDM-SDM yang bisa mendata,” katanya.
Ia juga menyarankan agar dilakukan pelatihan (bimtek) bagi petugas lapangan untuk memastikan data yang diunggah ke sistem digital seragam dan akurat.
“Sebelumnya itu mereka harus dilatih dulu. Cara memfotonya ada pelatihan. Jadi biar lebih mudah dan lebih cepat,” jelasnya.
Bahtiyar optimistis, langkah digitalisasi ini bukan hanya realistis, tapi juga sangat memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat. Pemkot Surabaya sudah memiliki pengalaman dalam mengembangkan berbagai aplikasi layanan publik seperti Wargaku dan Klampid New Generation.
“Enggak terlambat. Saya kira masih cukuplah. Ini kan nanti bisa bikin web kan cepat. Ini berbasis web dulu, nanti berkembang, ada updating foto terbaru. Jadi warga bisa melihat foto terkini ketika masyarakat memanfaatkan lahan itu,” ujarnya.
Dengan optimalisasi dan transparansi digital, Bahtiyar meyakini ribuan aset yang selama ini belum produktif bisa menjadi penggerak baru ekonomi kota.
“Aset yang sudah tidur lama ini bisa bekerja untuk Surabaya sehingga PAD ini bisa meningkat,” pungkasnya. Alq
Editor : Moch Ilham
