SurabayaPagi, Magetan - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Setiap pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) akan berujung pada sanksi tegas, termasuk penangguhan operasional.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan sanksi suspend dapat dijatuhkan apabila ditemukan pelanggaran serius, baik yang masuk kategori Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti keracunan, maupun pelanggaran administratif non-KLB.
“Penangguhan operasional diberikan kepada SPPG yang mengalami kasus KLB atau pelanggaran non-KLB,” ujar Nanik dalam kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan: Strategi Pemberdayaan Peternak dan UMKM dalam Mendukung MBG di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Senin (1/6/2026).
Ia menjelaskan, pelanggaran non-KLB mencakup sejumlah aspek mendasar, seperti tidak tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Selain itu, ketidaksesuaian alur dapur dengan petunjuk teknis, minimnya jumlah mitra pemasok, hingga tidak terpenuhinya sasaran penerima manfaat kelompok 3B ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD juga menjadi perhatian.
BGN menetapkan setiap SPPG wajib memiliki minimal 15 mitra pemasok. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, sanksi penangguhan dapat langsung diberlakukan.
“Jika mitra kurang dari 15, kami siap melakukan suspend sementara. Kepala SPPG harus memastikan standar ini dipenuhi,” tegasnya.
Menurut Nanik, kebijakan tersebut tidak semata-mata untuk menjaga kualitas layanan gizi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Seluruh mitra pemasok diharapkan berasal dari lingkungan sekitar SPPG agar perputaran ekonomi lokal dapat tumbuh.
“Program MBG tidak hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga mendorong ekonomi rakyat. Karena itu, mitra pemasok harus berasal dari sekitar dapur agar manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh masyarakat setempat,” pungkasnya.
Editor : Redaksi