Penganggaran JKN Rp38 Miliar Dinkes Madiun Dipersoalkan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
Gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.

i

SURABAYA PAGI, Madiun - Polemik penganggaran swakelola di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun kembali mencuat. Setelah sorotan terhadap input swakelola di SiRUP, kini alokasi Rp38 miliar untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dipertanyakan karena dinilai tidak selaras dengan pedoman pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

‎Dalam peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman pengadaan barang/jasa menyebut bahwa program JKN Ini termasuk pengadaan  barang/jasa berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas. Jadi Metode pengadaan yang dikecualikan ini tidak termasuk swakelola.
‎
‎"Peraturannya jelas bahwa pengadaan JKN pemerintah daerah melalui metode dikecualikan bukan swakelola. Mengacu pada peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan," kata praktisi pengadaan barang dan jasa Sutrisno, Rabu (25/2/2026).
‎
‎Ia menambahkan, bahwa dengan metode pengecualian dapat meminimalisir risiko dari praktek ‎penyunatan anggaran (Mark-down), manipulasi data, kelebihan pembayaran dan intervensi kepentingan.
‎
‎"Dana yang seharusnya dialokasikan penuh untuk manfaat kesehatan masyarakat dipotong di tingkat administratif sebelum sampai ke penyedia layanan atau penerima manfaat," terang Sutrisno.
‎
‎Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan dr. Heri Setyana, mengatakan anggaran PBJ tahun 2026 yang direncanakan masuk swakelola mencapai kurang lebih Rp45 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp38 miliar dialokasikan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan pengadaan lainnya.
‎
‎“Dari anggaran Rp45 miliar yang direncanakan swakelola itu, Rp38 miliar untuk JKN, sisanya untuk pengadaan lain-lain. JKN tersebut digunakan untuk pembayaran premi BPJS PBID untuk membantu masyarakat kurang mampu,” pungkasnya.mdn
‎

Tag :

Berita Terbaru

Dorong Ketahanan Keluarga dan Tekan Stunting, Pemkab Sidoarjo Optimalkan Peran PPKBD

Dorong Ketahanan Keluarga dan Tekan Stunting, Pemkab Sidoarjo Optimalkan Peran PPKBD

Selasa, 17 Nov 2026 12:55 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 12:55 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Guna mendorong ketahanan keluarga dan menekan stunting, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat peran 346 Pembantu…

Wujudkan Lingkungan Pesantren Sehat, Pemkab Ponorogo Salurkan Bantuan Alat Kesehatan

Wujudkan Lingkungan Pesantren Sehat, Pemkab Ponorogo Salurkan Bantuan Alat Kesehatan

Selasa, 17 Nov 2026 12:49 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 12:49 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Guna memperkuat pelayanan kesehatan dasar dan mendukung terwujudnya lingkungan pesantren sehat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…

Hingga Oktober 2026, Pemkab Madiun Skrining 10.115 Orang Terduga Terpapar TBC

Hingga Oktober 2026, Pemkab Madiun Skrining 10.115 Orang Terduga Terpapar TBC

Selasa, 17 Nov 2026 12:44 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 12:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Setempat mencatat telah melakukan skrining sebanyak 10.115…

Tingkatkan Keselamatan Pengguna Jalan, Dishub Tulungagung Usulkan 3 Pos JPL

Tingkatkan Keselamatan Pengguna Jalan, Dishub Tulungagung Usulkan 3 Pos JPL

Selasa, 17 Nov 2026 12:37 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 12:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Sebagai upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, telah mengusulkan pembangunan…

PMI Kota Mojokerto Buka Kunjungan Edukasi untuk Siswa TK dan SD

PMI Kota Mojokerto Buka Kunjungan Edukasi untuk Siswa TK dan SD

Selasa, 17 Nov 2026 11:32 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 11:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mojokerto memiliki program baru berupa kunjungan edukasi bagi siswa Pendidikan Anak Usia Dini…

Uang Izin Mengalir ke Pimpinan, Eks Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka, Diduga Nikmati Rp687,5 Juta

Uang Izin Mengalir ke Pimpinan, Eks Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka, Diduga Nikmati Rp687,5 Juta

Selasa, 17 Nov 2026 11:23 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 11:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pengusutan dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam penerbitan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral…