LHP BPK Temukan Dugaan Kerugian Negara Rp1 Triliun. Dua Dirjen yaitu Direktur Jenderal (Dirjen) Dirjen Sumber Daya Air (SDA) dan Dirjen Cipta Karya telah Mengundurkan Diri. Indonesia Audit Watch (IAW) Mendesak KPK dan Kejagung Turun Tangan
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap adanya deep state di Kementerian PU. Dia menyebut ada penyelewengan yang dilakukan sejumlah orang dan sudah menjadi kebiasaan.
"Deep state negara dalam negara atau pejabat bayangan," kata seorang pejabat Kementerian PU, yang dihubungi Senin (30/3).
Menurut Wikipidea, Deep state istilah yang merujuk pada jaringan kekuasaan rahasia yang terdiri dari elemen birokrasi, militer, intelijen, dan aparat penegak hukum yang beroperasi di dalam pemerintahan. Kelompok ini diyakini mampu memengaruhi arah kebijakan negara dari balik layar tanpa akuntabilitas publik.
Hal itu disampaikan Dody mengungkap temuan itu usai membaca draf laporan terkait dugaan penyimpangan anggaran di Kementerian PU. Dody mengaku banyak keanehan yang muncul dari draf laporan berjumlah 50 halaman yang diterimanya sejak pagi.
"Saya hanya mau mengkonfirmasikan apa yang disampaikan Bapak Prabowo Subianto itu sangat-sangat benar, deep state itu ada di semua kementerian, terutama PU," kata Dody kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Minggu (29/3/2026).
Dody kemudian ditanya mengenai adanya sosok Dirjen di PU yang dianggap kebal dari hukum atau untouchable. Dia mengakui keberadaan deep state menjadi bukti adanya sosok Dirjen yang untouchable tersebut.
"Ada (deep state dan dirjen untouchable). Ini bukti, bukti yang sudah clear. Bener-bener clear, saya baca buku laporan itu melongo," katanya.
"Saya sudah merasa ada deep state di Kementerian PU tapi saya nggak pernah mengira sejauh ini mereka beraninya, even ke Menteri nggak peduli. Saya benar-benar nggak mengira, kaget aja," sambungnya.
Dody mengaku akan memanggil Irjen Kementerian PU pada Senin hari ini(30/3).
Dugaan Penyimpangan Anggaran
Dia akan membahas draf laporan terkait dugaan penyimpangan anggaran di Kementerian PU.
Dody mengatakan akan menggunakan wewenang sebagai Menteri untuk melakukan audit secara internal. Langkah pertama yang sudah ia lakukan dalam mengamankan anggaran Kementerian PU agar tidak dikorupsi adalah melakukan rotasi jabatan atau tour of duty.
"Sebetulnya yang paling mudah itu sering-sering ganti Kepala Baleg, Kasatker, PPK, karena uangnya di situ kan. Uangnya memang muter di PPK, Kasatker, Kepala Baleg, tapi memang ada alirannya ke atas. Paling benar diputar aja," katanya.
Dia menyinggung adanya kebiasaan mengenai penyelewengan anggaran di Kementerian PU yang kini menjadi pekerjaan rumahnya untuk dibenahi.
"Aliran itu sudah biasa, kebiasaan yang tidak boleh dilanjutkan dan tidak seharusnya lagi dikerjakan," ujar Dody.
Indikasi Kerugian Negara Rp 1 Triliun
Kini ada dua pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mundur dari jabatannya. Ini menyusul adanya indikasi kerugian negara yang terungkap dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua pejabat itu adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Dirjen Sumber Daya Air (SDA) dan Dirjen Cipta Karya.
Merespons hal ini, Indonesia Audit Watch (IAW) pun mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan menindaklanjuti LHP BPK terkait dugaan kerugian negara Rp1 triliun di Kementerian PU itu.
IAW menyebut, angka temuan awal BPK yang disebut mencapai Rp3 triliun dan kini menyusut menjadi Rp1 triliun tersebut, dinilai harus segera dieksekusi ke ranah hukum pidana korupsi, untuk memperkuat jalur administratif internal Kementerian PU .
Di sisi lain, IAW mempertanyakan sikap penegak hukum yang disebut terkesan pasif menunggu, padahal LHP BPK sudah dibagikan ke instansi pemerintah hingga DPR. Menurut IAW, Kejaksaan atau KPK seharusnya bisa langsung melakukan intercept terhadap data LHP BPK tersebut, tanpa harus menunggu aduan formal.
Sekretaris IAW Iskandar Sitorus menegaskan, LHP BPK yang mencatat adanya 'kerugian negara' secara otomatis merupakan bukti permulaan yang sah bagi aparat untuk bergerak
Presiden Prabowo Subianto Tahu
Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung adanya Dirjen yang melawan Menteri. Hal ini disampaikannya dalam wawancara bersama dua jurnalis senior dan empat pengamat di kediamannya di Hambalang, Selasa (17/03).
Menurut Prabowo, praktik-praktik menyimpang tidak bisa lagi dibiarkan dan harus dibenahi secara konsisten pada pemerintahan. Dalam diskusi tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembenahan dari dalam masing-masing institusi.
"Makanya saya, semua kawan-kawan di semua lembaga saya tanya, You (Anda) bersihkan dirimu, atau You (Anda) nanti akan dibersihkan, dan Saya lihat beberapa menteri saya sudah kelihatan sudah mulai benar. Ada orang yang kelihatan soft, tapi ada dirjen-dirjen yang nakal-nakal, langsung dipecat," jelas Prabowo.
Penegasan tersebut kemudian diperkuat dengan contoh di tingkat kabinet. Presiden Prabowo menyinggung langkah yang diambil Menteri Pekerjaan Umum (PU) sebagai bagian dari upaya pembenahan internal.
"Kalau Anda lihat Menteri PU saya sekarang, Pak Dody ya, orangnya kan baik, tapi ada yang mau main-main, dia praaak, dia pecat dua dirjen," ujar Prabowo.
Hal tersebut merujuk pada langkah yang diambil Menteri PU Dody Hanggodo dalam melakukan bersih-bersih.
Dirjen Undurkan Diri
Salah satunya penindakan terhadap pejabat setingkat Dirjen di lingkungan Kementerian PU. Saat ini dua pejabat tersebut diketahui mengundurkan diri setelah melalui proses evaluasi dan pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin berat, sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas di internal kementerian.
Meski demikian, Prabowo mengakui proses pembenahan tersebut tidak berjalan mudah. Ia mengungkap adanya tantangan serius, terutama resistensi dari dalam institusi itu sendiri.
"Kita menemukan deep-state, kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani melawan menteri. Akhirnya kita pecatkan banyak sekali dirjen-dirjen. Ada dirjen-dirjen yang merasa untouchable. Ada lembaga-lembaga yang merasa tidak boleh diaudit. Ini pekerjaan tidak ringan," tutur Prabowo. n erc/jk/cr5/we/rmc
Editor : Moch Ilham
