SURABAYAPAGI.com, Mojokerto– Pemerintah Kota Mojokerto terus memperkuat penyatuan dan integrasi data penduduk sebagai fondasi dalam penyusunan kebijakan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Penyatuan Data Penduduk untuk Mendukung Kebijakan dan Pelayanan Masyarakat yang menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas secara daring, di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Selasa (25/9/2026).
Mengusung semangat “Satu Data, Satu Identitas, Satu Pelayanan”, kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkot Mojokerto membangun tata kelola pemerintahan yang semakin terintegrasi dan berbasis data.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, kebutuhan terhadap data yang terintegrasi semakin penting seiring semakin kompleksnya urusan pemerintahan yang harus dikelola daerah. Mulai dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, hingga pencapaian indikator kinerja utama kepala daerah.
Menurutnya, sistem integrasi data yang dibangun harus mampu memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam menentukan sasaran, menyusun perencanaan, menetapkan target, hingga mengukur capaian pembangunan secara lebih tepat.
“Yang kita harapkan melalui sistem ini, target-target yang menjadi kewajiban pemerintah daerah benar-benar berbasis pada data yang akurat. Sehingga apa yang kita rencanakan dan targetkan, dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki, bisa memberikan capaian yang lebih optimal,” tutur Ning Ita.
Ia menambahkan, selama ini penyusunan program dan target pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kemampuan anggaran yang tersedia. Dengan adanya basis data yang kuat, pemerintah dapat mengetahui secara lebih tepat kebutuhan masyarakat, sasaran intervensi, serta target yang realistis dan terukur.
“Jangan sampai kita bekerja hanya sebatas business as usual. Kita ingin setiap kebijakan memiliki dasar yang jelas, tahu apa yang kita miliki, tahu apa yang kita butuhkan, dan tahu target yang harus dicapai,” imbuhnya.
Menurut Ning Ita, integrasi data juga penting untuk memastikan berbagai program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang tepat. Salah satunya dalam penyaluran bantuan sosial.
Ia menjelaskan, sumber bantuan yang diterima masyarakat berasal dari berbagai kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, baik dalam bentuk bantuan sosial maupun program pemberdayaan dan bantuan lainnya. Karena itu, keberadaan data tunggal sosial ekonomi menjadi penting untuk mengetahui kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh.
“Ketika kita tidak memiliki data tunggal sosial ekonomi, kita akan kesulitan melakukan tagging atau melihat satu orang menerima bantuan apa saja dan dari berapa sumber. Ini yang sangat kita butuhkan,” jelasnya.
Dengan data yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala, pemerintah daerah juga akan lebih mudah melakukan verifikasi ketika terdapat perbedaan atau bias data dalam berbagai indikator pembangunan.
Ning Ita mencontohkan data terkait stunting maupun tingkat pengangguran terbuka. Menurutnya, data pemerintah daerah yang bersumber dari kondisi riil di lapangan perlu dapat dikomunikasikan dengan data statistik yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Harapannya, ketika ada perbedaan data yang signifikan, kita bisa duduk bersama dengan BPS. Kita memiliki data yang akurat dan faktual, sehingga bisa didiskusikan bersama dan tidak sekadar beradu argumen,” katanya.
Penyatuan data penduduk diharapkan tidak hanya menghasilkan data yang terkumpul dalam satu sistem, tetapi mampu menghadirkan satu sumber data yang dapat digunakan lintas sektor untuk mendukung perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi pembangunan.
“Impian saya, melalui integrasi data ini kita bisa bekerja berdasarkan kondisi yang benar-benar ada di lapangan. Kita tahu masyarakat kita, kita tahu kebutuhannya, dan kita bisa menentukan intervensi yang tepat. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat juga semakin mudah, cepat, dan tepat sasaran,” pungkas Ning Ita. dwi
Editor : Redaksi
