SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan instansi vertikal mencermati perkembangan situasi politik menjelang akhir Oktober 2026.
Unsur pimpinan DPRD Surabaya itu menyarankan penguatan mitigasi melalui penyusunan perkiraan kejadian atau kirka, serta mempertimbangkan penundaan sementara agenda penertiban yang berpotensi memicu gesekan di tengah masyarakat.
Menurutnya, langkah antisipasi diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memastikan dinamika politik dan penyampaian aspirasi publik tidak berkembang menjadi konflik di lapangan.
“Saya berharap kepada seluruh stakeholder di Kota Surabaya, baik pemerintah kota maupun instansi-instansi vertikal yang ada di Kota Surabaya, mencermati situasi ini dengan baik. Untuk itu, saya berharap segala rencana penertiban, penyegelan, hal-hal yang bisa menjadi pemantik disharmonisasi di tengah masyarakat itu sebaiknya ditunda terlebih dahulu,” ujarnya ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Sabtu (24/10/2026).
Politisi yang akrab disapa Mas Toni ini menilai, perkiraan kejadian atau kirka dapat menjadi instrumen untuk membaca potensi kerawanan dan menyiapkan langkah antisipasi.
Melalui pemetaan tersebut, pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi sosial sebelum menjalankan agenda yang berpotensi mengundang konsentrasi massa.
Dalam konteks ini, sejumlah agenda penertiban di Surabaya, termasuk rencana penertiban pemilah sampah di kawasan Keputih dan penertiban gudang buah di kawasan Tanjungsari oleh Satpol PP, perlu dicermati dari sisi waktu pelaksanaan serta potensi dampaknya terhadap situasi sosial.
Pertimbangan tersebut lanjutnya, bukan berarti mengabaikan tujuan penertiban atau aturan yang berlaku. Namun, pemerintah perlu memperhitungkan kondisi aktual di lapangan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan kebijakan berjalan tertib serta tidak memicu ketegangan yang dapat diantisipasi sebelumnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya mencermati agenda yang berpotensi mengumpulkan massa atau memicu perlawanan.
Menurutnya, keputusan mengenai waktu pelaksanaan perlu mempertimbangkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian ialah rencana penertiban gudang buah di kawasan Tanjungsari. Di tengah dinamika politik menjelang akhir Oktober, koordinasi dan pemetaan kerawanan dinilai penting agar pelaksanaan penertiban dapat mempertimbangkan kondisi di lapangan.
Di sisi lain, Arif Fathoni mengingatkan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Penyampaian aspirasi oleh mahasiswa maupun kelompok masyarakat perlu dihormati, sementara pemerintah daerah tetap berkewajiban menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat.
Karena itu, menjaga kondusivitas tidak harus dimaknai sebagai pembatasan ruang demokrasi. Pemerintah dapat mengedepankan komunikasi, koordinasi lintas instansi, serta pemetaan potensi kerawanan agar kebijakan dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi sosial.
Legislator Golkar ini lantas berharap seluruh pemangku kepentingan di Surabaya mengedepankan kehati-hatian dalam menghadapi dinamika akhir Oktober.
“Ini semata-mata dilakukan agar situasi kamtibmas, situasi trantibum di Kota Surabaya, bisa terpelihara dengan baik,” pungkasnya. Alq
Editor : Redaksi
