Pilgub Jatim Kehilangan Gairah

Meski pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 tinggal delapan bulan lagi, namun hingga kini baru Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terang-terangan mengusung Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai calon gubernur (Cagub). Sedang parpol lainnya masih wait and see. Sedang Khofifah Indar Parawansa yang disebut-sebut akan menjadi pesaing Gus Ipul, masih maju mundur. Meski mengklaim telah mendapat dukungan parpol, wanita yang menjabat Menteri Sosial (Mensos) ini juga belum mendeklarasikan diri maju di Pilgub Jatim yang akan digelar Juni tahun depan. Kondisi ini membuat Gubernur Jawa Timur Soekarwo was-was. Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini mengkhawatirkan masyarakat Jatim tidak bergairah mengikuti Pilgub Jatim 2018. Benarkah demikian? -------------- Laporan: Riko Abdiono-Ibnu F Wibowo, Editor: Ali Mahfud ------------- Kekhawatiran itu muncul setelah melihat perkembangan pilgub Jatim, sampai sekarang belum ada bakal calon Gubernur yang bermunculan. Baru satu calon yang telah mendeklarasikan diri, yakni Saifullah Yusuf (Gus Ipul), yang masih menjabat sebagai Wagub Jatim. Gus Ipul diusung PKB, dan didukung kiai dan ulama NU Jatim. Gus Ipul selain teken kontrak dengan PKB, juga sudah mendaftar ke beberapa parpol yang membuka pendaftaran untuk peserta Pilgub Jatim. Seperti ke Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP dan PPP. Sebelumnya, Soekarwo berharap Pilgub Jatim akan diikuti beberapa bakal calon, sehingga masyarakat mempunyai banyak pilihan. "Faktanya baru ada satu calon. Itu pun belum diketahui siapa pendamping atau wakilnya nanti. Sedang di daerah lain sudah rame, sedang di Jatim masih adem ayem," ucap Gubernur Jatim Soekarwo di sela memberi kuliah umum di Universitas Pertahanan Sentul, Rabu (13/9/2017). Mengenai situasi politik dan keamanan di Jatim menjelang Pilgub Jatim, Pakde Karwo mengatakan, cukup kondusif. “Tapi, yang jadi persoalan calonnya tidak ada,” kata dia. Bagaimana dengan Khofifah? Informasinya, Khofifah tidak bisa lepas dari bayang-bayang Presiden Jokowi. Untuk bisa ikut Pilgub Jatim, Khofifah harus mendapat restu Jokowi, mengingat posisinya sebagai Mensos RI. Namun, Khofifah telah mendapatkan dukungan parpol. "Saya ingin sampaikan kalau dari partai yang memberikan dukungan sudah cukup, jikalau pada saatnya saya mengambil keputusan untuk maju, sudah tinggal memberangkatkan," kata Khofifah di Surabaya, kemarin. Informasi lain menyebutkan, Khofifah telah mendaftar Pilgub Jatim melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. "Benar bahwa Ibu Khofifah telah mendaftar di Golkar. Beliau mendaftar sebagai calon gubernur Jatim," ucap Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham. Dijelaskan, proses pendaftaran tersebut dilakukan sesaat sebelum Khofifah melaksanakan ibadah haji beberapa waktu lalu. Terpisah, Ketum PKB Muhaimin Iskandar Ketum PKB, menyebut Khofifah akan membawa misi yang cukup berat. Salah satunya memenangkan Joko Widodo pada Pilpres 2019 di Jatim. Menurutnya, Jatim akan menjadi andalan Jokowi untuk meraup suara di Pilpres 2019 setelah Ahok Cagub DKI yang dijagokan Jokowi, kalah dengan lawannya, Anis Baswedan. Sedang PKB sendiri yakin bisa koalisi dengan PDIP dengan mengusung Gus Ipul sebagai Cagub pada Pilgub Jatim 2018. Sedang posisi Cawagub diserahkan ke PDIP. "Sudah klik dengan PDIP. Kita sekarang pada posisi menunggu analisis diskusi terutama PDIP untuk siapa yang akan ditetapkan sebagai calon wakil gubernur. Semoga akhir bulan ini sudah ada keputusan dari PDIP mengusulkan Saifullah (Saifullah Yusuf/Gus Ipul) dan siapa (wakilnya)," ungkap politisi alumnus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini, Rabu (13/9) kemarin. PDIP Hati-hati Jika PDIP dan PKB jadi berkoalisi di Pilgub Jatim 2018, di atas kertas akan kuat. PKB memiliki 20 kursi di DPRD Jatim, sedang PDIP 19 kursi. Namun mengapa PDIP tak kunjung menegaskan posisi Cawagub? Kabar yang beredar, kekalahan di Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu menjadi pukulan telak bagi PDIP. Meski menjadi poros dengan dukungan partai terbanyak, namun mereka akhirnya tetap gagal. Hal tersebut menjadi pelajaran penting untuk Pilgub Jatim 2018 agar kejadian serupa tak terulang. Sebab, selain Jakarta, Jatim merupakan daerah strategis yang wajib dimenangkan olehnya dalam konteks Pemilu 2019. Untuk itulah, PDIP dalam hal ini sangat berhati-hati memilih calon gubernur maupun wakil gubernur yang akan diusung. Di antaranya, dengan mengirimkan fungsionaris dari DPP, yakni Ahmad Basarah, untuk melakukan komunikasi dengan kiai-kiai di Jatim. “Kuncinya, PDIP harus mendengar suara kiai dan beberapa tokoh masyarakat lainnya di Jatim. Sebab, di Jatim kiai memiliki pengaruh cukup kuat. Khususnya untuk NU, PDIP seharusnya tak hanya melakukan kunjungan ke kiai struktural, namun juga kultural,” ungkap pengamat politik dari Universitas Trunojoyo, Surokim Abdussalam. Politik Dinamis Sementara itu, pengamat politik asal Universitas Brawijaya Wawan Sobari berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bentuk dari begitu dinamisnya kondisi politik di Indonesia. Wawan menjelaskan bahwa, dengan kondisi demikian, seringkali koalisi yang terbentuk di skala nasional seringkali memunculkan hal yang berbeda di level daerah. “Sejak Pilkada 2005 peta politik nasional tidak selalu mencerminkan peta politik di daerah. Karena kalkulasinya adalah kondisi real politik. Kondisi real di nasional akan sangat berbeda dengan di daerah,” kata Wawan ketika dihubungi. Sehingga, menurut Wawan, hal tersebut menjadikan kondisi peta politik di daerah menjadi sangat cair. Bahkan, ia lebih lanjut menjelaskan bahwa status Khofifah sebagai Menteri yang notabene sebagai pembantu Presiden tidak akan berpengaruh pada koalisi di tingkat nasional. “Karena, Khofifah ini juga menjadi Menteri bukan karena ia PKB. Tetapi, beliau menjadi Mensos karena dahulu menjadi tim sukses dari Presiden Jokowi,” pungkas Wawan. n

Editor : Redaksi