Menkeu Perintahkan Hajar Beking WP yang Nawar Tagihan Pajak

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat melantik sejumlah pejabat di Kemenkeu terutama di Dirjen Pajak.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat melantik sejumlah pejabat di Kemenkeu terutama di Dirjen Pajak.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mulai ungkap ada wajib pajak bawa baking nawar tagihan. Ia mengajak petugas pajak lawan. Purbaya beberkan baking petugas pajak adalah Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya mengingatkan kasus tiga pejabat sebelumnya yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kasus ini, ia meminta setiap atasan untuk mengawasi bawahannya.

"Mereka di bawah tidak bekerja sendirian, mereka diawasi oleh atasannya. Atasannya harus mengawasi betul kerja bawahannya. Jangan sampai terlibat, tetapi jangan juga sampai dikibulin kalau bawahannya main-main, atasannya nggak tahu," ingat Purbaya, di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Gambir, Kamis siang (22/1/2026).

"Saya yakin dengan teman-teman yang lebih baik nanti ke depan, harusnya target pajak kita bisa dicapai," kata Purbaya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Gambir, Kamis (22/1/2026).

 

Hadapi Beking Terlalu Kuat

Purbaya meminta pegawai pajak melapor kepadanya jika ada wajib pajak atau dunia usaha yang datang untuk menawar jumlah pajak. Jika itu bisa dilakukan, maka penerimaan negara bisa dijaga.

"Saudara semua memimpin unit di garis depan, di situ wajib pajak datang, dunia usaha datang, di situ kepercayaan negara dipertaruhkan. Jadi nanti kalau ada yang nawar-nawar, bawa beking, kasih tahu saya, kita beresin ramai-ramai, bersama," tegas Purbaya.

Purbaya mengingatkan bekingan pegawai pajak adalah Presiden Prabowo Subianto langsung untuk mengamankan penerimaan negara. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak tidak takut dengan siapapun yang mengaku punya bekingan kuat.

"Kalau ada yang ribut-ribut, hajar. Kalau ada yang bawa beking, hajar. Kalau yang bekingnya terlalu kuat, kasih tahu saya. Kita bekingnya presiden langsung jadi Anda nggak usah takut. Kan tidak ada bintang yang lebih tinggi dari presiden kan? Jadi harusnya Anda semua menjalankan tugas Anda, kecuali Anda punya niat sendiri yang tidak bagus," ucap Purbaya.

Saat ditanya lebih lanjut, Purbaya mengetahui dari pegawai pajak bahwa pihak yang suka tawar-menawar memiliki bekingan. Meski tidak dijelaskan lebih lanjut siapa bekingan yang dimaksud.

"Kalau saya tanya bawahan, kenapa nggak gerak? Ada bekingnya. Siapa bekingnya? Diem. Jadi saya agak bingung. Saya sih selama ini nggak pernah dengar ada beking nama-nama yang muncul, hanya samar-samar saja. Itu yang saya tegaskan tadi, kalau ada ya kasih tahu saya, diberesin," tuturnya.

 

Ambil Langkah Strategis

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melantik empat pejabat pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di wilayah Jakarta Utara. Mereka yang dilantik adalah Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Utara Untung Supardi; Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Kanwil DJP Jakarta Utara Gorga Parlaungan; Kepala Seksi Pengawasan III KPP Madya Jakarta Utara Hadi Suprayitno; serta Pejabat Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda, KPP Madya Jakarta Utara Andika Arisandi.

"Saya, Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," katanya.

"Jadi saya ingin kita ambil langkah strategis sampai ke level-level Kakanwil kita mutasikan. Ini juga peringatan untuk pegawai pajak yang lain. Jadi semuanya harus mengawasi dengan lebih seksama tindakan di bawahnya," tambah Purbaya.

Dalam kesempatan itu, Purbaya mengatakan satu orang yang menyimpang bisa merusak kepercayaan rakyat dan kerja ribuan orang. Oleh karena itu, ia tidak segan akan mengenakan sanksi keras bagi pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan.

"Mulai dari mutasi ke wilayah terpencil, sampai penghentian sesuai tingkat pelanggarannya. Ini bukan karena saya emosi atau mau gaya-gaya, tetapi ini karena negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan," tegas Purbaya.

Purbaya kembali mengingatkan kasus tiga pejabat sebelumnya yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kasus ini, ia meminta setiap atasan untuk mengawasi bawahannya. n erc/jk/rmc

Berita Terbaru

Trump, Ancam Pengusaha SPBU Turunkan BBM

Trump, Ancam Pengusaha SPBU Turunkan BBM

Selasa, 30 Jun 2026 21:08 WIB

Selasa, 30 Jun 2026 21:08 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan ultimatum tegas kepada para pengecer BBM atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar…

Kejaksaan Kalah Praperadilan Lawan Mantan Pj Gubernur

Kejaksaan Kalah Praperadilan Lawan Mantan Pj Gubernur

Selasa, 30 Jun 2026 21:06 WIB

Selasa, 30 Jun 2026 21:06 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Hakim tunggal Pengadilan Negeri Makassar menerima permohonan praperadilan yang diajukan mantan Pj Gubernur Sulawesi Selatan…

Puan Minta Difokuskan Pelatihan Manajerial

Puan Minta Difokuskan Pelatihan Manajerial

Selasa, 30 Jun 2026 21:05 WIB

Selasa, 30 Jun 2026 21:05 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Ketua DPR RI Puan Maharani, mulai bicara pelatihan calon manajer yang telah dilakukan. "Pertama-tama, kami di DPR menyampaikan…

BPK Prihatin Belanja Negara Meningkat

BPK Prihatin Belanja Negara Meningkat

Selasa, 30 Jun 2026 21:03 WIB

Selasa, 30 Jun 2026 21:03 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyoroti peningkatan kebutuhan belanja negara di tengah ruang fiskal yang semakin…

Kapten Timnas Belanda Akui di Injury Time, Terdesak

Kapten Timnas Belanda Akui di Injury Time, Terdesak

Selasa, 30 Jun 2026 21:02 WIB

Selasa, 30 Jun 2026 21:02 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Belanda dikalahkan Maroko lewat adu penalti 2-3 setelah bermain 1-1 sepanjang 120 menit. Tiga penendang penalti Belanda gagal…

Ekonomi Nadiem Berkecukupan, Disuruh Bayar Rp 809,5 Miliar

Ekonomi Nadiem Berkecukupan, Disuruh Bayar Rp 809,5 Miliar

Selasa, 30 Jun 2026 20:57 WIB

Selasa, 30 Jun 2026 20:57 WIB

"Perbuatan dilakukan secara terencana, terstruktur dan sistematis, mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar." Purwanto S Abdullah, Ketua Majelis…