Menkeu Perintahkan Hajar Beking WP yang Nawar Tagihan Pajak

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat melantik sejumlah pejabat di Kemenkeu terutama di Dirjen Pajak.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat melantik sejumlah pejabat di Kemenkeu terutama di Dirjen Pajak.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mulai ungkap ada wajib pajak bawa baking nawar tagihan. Ia mengajak petugas pajak lawan. Purbaya beberkan baking petugas pajak adalah Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya mengingatkan kasus tiga pejabat sebelumnya yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kasus ini, ia meminta setiap atasan untuk mengawasi bawahannya.

"Mereka di bawah tidak bekerja sendirian, mereka diawasi oleh atasannya. Atasannya harus mengawasi betul kerja bawahannya. Jangan sampai terlibat, tetapi jangan juga sampai dikibulin kalau bawahannya main-main, atasannya nggak tahu," ingat Purbaya, di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Gambir, Kamis siang (22/1/2026).

"Saya yakin dengan teman-teman yang lebih baik nanti ke depan, harusnya target pajak kita bisa dicapai," kata Purbaya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Gambir, Kamis (22/1/2026).

 

Hadapi Beking Terlalu Kuat

Purbaya meminta pegawai pajak melapor kepadanya jika ada wajib pajak atau dunia usaha yang datang untuk menawar jumlah pajak. Jika itu bisa dilakukan, maka penerimaan negara bisa dijaga.

"Saudara semua memimpin unit di garis depan, di situ wajib pajak datang, dunia usaha datang, di situ kepercayaan negara dipertaruhkan. Jadi nanti kalau ada yang nawar-nawar, bawa beking, kasih tahu saya, kita beresin ramai-ramai, bersama," tegas Purbaya.

Purbaya mengingatkan bekingan pegawai pajak adalah Presiden Prabowo Subianto langsung untuk mengamankan penerimaan negara. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak tidak takut dengan siapapun yang mengaku punya bekingan kuat.

"Kalau ada yang ribut-ribut, hajar. Kalau ada yang bawa beking, hajar. Kalau yang bekingnya terlalu kuat, kasih tahu saya. Kita bekingnya presiden langsung jadi Anda nggak usah takut. Kan tidak ada bintang yang lebih tinggi dari presiden kan? Jadi harusnya Anda semua menjalankan tugas Anda, kecuali Anda punya niat sendiri yang tidak bagus," ucap Purbaya.

Saat ditanya lebih lanjut, Purbaya mengetahui dari pegawai pajak bahwa pihak yang suka tawar-menawar memiliki bekingan. Meski tidak dijelaskan lebih lanjut siapa bekingan yang dimaksud.

"Kalau saya tanya bawahan, kenapa nggak gerak? Ada bekingnya. Siapa bekingnya? Diem. Jadi saya agak bingung. Saya sih selama ini nggak pernah dengar ada beking nama-nama yang muncul, hanya samar-samar saja. Itu yang saya tegaskan tadi, kalau ada ya kasih tahu saya, diberesin," tuturnya.

 

Ambil Langkah Strategis

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melantik empat pejabat pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di wilayah Jakarta Utara. Mereka yang dilantik adalah Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Utara Untung Supardi; Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Kanwil DJP Jakarta Utara Gorga Parlaungan; Kepala Seksi Pengawasan III KPP Madya Jakarta Utara Hadi Suprayitno; serta Pejabat Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda, KPP Madya Jakarta Utara Andika Arisandi.

"Saya, Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," katanya.

"Jadi saya ingin kita ambil langkah strategis sampai ke level-level Kakanwil kita mutasikan. Ini juga peringatan untuk pegawai pajak yang lain. Jadi semuanya harus mengawasi dengan lebih seksama tindakan di bawahnya," tambah Purbaya.

Dalam kesempatan itu, Purbaya mengatakan satu orang yang menyimpang bisa merusak kepercayaan rakyat dan kerja ribuan orang. Oleh karena itu, ia tidak segan akan mengenakan sanksi keras bagi pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan.

"Mulai dari mutasi ke wilayah terpencil, sampai penghentian sesuai tingkat pelanggarannya. Ini bukan karena saya emosi atau mau gaya-gaya, tetapi ini karena negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan," tegas Purbaya.

Purbaya kembali mengingatkan kasus tiga pejabat sebelumnya yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kasus ini, ia meminta setiap atasan untuk mengawasi bawahannya. n erc/jk/rmc

Berita Terbaru

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Event HGI City Cup 2026 Surabaya Fest dipastikan berlangsung meriah dengan menghadirkan hiburan musik dan rangkaian turnamen domino y…

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Aparat Satreskrim Polres Gresik berhasil menangkap pelaku pembacokan yang terjadi di wilayah Menganti, Gresik. Setelah sempat m…

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa B…

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Universitas Airlangga (UNAIR) bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Asia-Europe Foundation menggelar peringatan ASEM D…

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas  dengan Layanan Publik

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas  dengan Layanan Publik

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – Meski capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan sepanjang tahun 2025 dalam LKPJ bupati cukup tinggi, namun itu tidak b…

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan pendampingan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tengah menghadapi persoalan hukum, t…