Konstituen partai-partai pendukung pemerintah tampaknya mulai tidak solid dalam memandang kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan survei terbaru yang dikeluarkan Media Survei Nasional (Median), hanya konstituen dua partai pendukung yang menjawab arah bangsa di tangan Jokowi sudah benar, yakni konstituen PDI-P dan Nasdem dengan rata-rata di atas 60 persen. Indikasi apa ini?
------------
Laporan : Joko Sutrisno – Ibnu F Wibowo, Editor: Ali Mahfud
-----------
"Sebanyak 75 persen grassroot PDI-P menjawab arah bangsa di masa Jokowi sudah benar, di urutan kedua ada Nasdem sebanyak 63 persen," jelas Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun dalam keterangan, Rabu (18/10) kemarin.
Sementara itu, konstituen partai-partai koalisi lainnya, memiliki persepsi yang relatif lebih rendah. Semisal, konstituen PAN hanya 19,8 persen yang menganggap arah bangsa saat ini sudah benar, PKB sebanyak 32,7 persen, dan Golkar 37,3 persen. "PPP 37,9 persen, Hanura 36,3 persen, dan Perindo sebesar 41,9 persen," tambah Rico.
Tak hanya soal arah perjalanan bangsa di tangan Jokowi, ketidaksolidan konstituen partai pendukung pemerintah juga tampak ketika ditanyakan apakah Jokowi mampu menjalankan tugas sebagai presiden. Hanya PDI-P dan Nasdem yang memiliki persepsi positif di atas 60 persen terhadap kemampuan Jokowi.
"Ada sebanyak 90,5 konstituen Nasdem yang menyatakan Jokowi mampu menjalankan tugasnya, di urutan kedua diduduki PDI-P sebanyak 72,8 persen," sambungnya. Dilanjutkan PKB hanya 54,1 persen, PPP 42,1 persen, Hanura 50,5 persen, Golkar 38,5 persen, dan Perindo 28,3 persen.
Rico menambahkan, dari kedua pertanyaan terkait persepsi terhadap jalannya pemerintahan dan kemampuan Jokowi itu, dapat disimpulkan di antara partai koalisi, loyalitas relatif tertinggi terhadap Jokowi hanya terdapat pada konstituen PDI-P dan Nasdem.
Adapun survei tersebut dilakukan dalam rentang waktu 14 - 22 September 2017, terhadap seribu responden yang telah memiliki hak memilih di seluruh Indonesia. Survei menggunakan metode multi stage random sampling, dengan margin of error 3,1 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Tidak Konsisten
Dengan hasil survei itu, parpol pendukung pemerintah saat ini dikhawatirkan tidak konsisten memberikan dukungan kepada Jokowi di Pilpres 2019. Meski sejumlah partai politik pendukung seperti Golkar, PPP dan Hanura mulai mewacanakan dukungan ke Jokowi di Pilpres 2019. "Konsistensi parpol ini patut diuji," kata pengamat politik Ray Rangkuti.
Jika partai tersebut tidak konsisten dengan dukunganya, maka tidak menutup kemungkinan suara partai untuk Jokowi di Pilpres tidak mencukupi 20-25 persen. Seperti diatur dalam UU Pemilu yang mensyaratkan presidential threshold (PT) 20-25 persen. "Oleh karena itu partai tidak boleh main-main memberikan dukungannya. Jangan sampai last minute berubah dukungan," ujar Ray.
Peneliti dari Lingkar Studi Elektoral (LSE) Abi Rekso menilai Presiden Jokowi patut mewaspadai sikap sejumlah parpol pendukung pemerintah (PDIP, Hanura, NasDem PKB, PKPI, PPP dan P-Golkar). Sebab, belum tentu Jokowi bisa menjaga skema dukungan mereka. "Konteks ini sama halnya pada pertarungan legeslatif sebelumnya, ternyata PDIP sebagai partai pemenang tidak bisa menjadi ketua DPR-RI. Itu artinya tidak ada jaminan mutlak akan jumlah komposisi dukungan suara," ujarnya.
Tetap Bekerja
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku menggunakan hasil survei mengenai kinerjanya sebagai koreksi bagi pemerintah. "Kalau ada survei, ya menjadi koreksi kita mana yang perlu kita benahi, mana yang perlu kita perbaiki, itu yang harus kita kerjakan," kata Presiden Jokowi.
Ia juga menyatakan belum memikirkan tingkat keterpilihan (elektabilitas) maupun soal dukungan. "Survei itu untuk koreksi untuk saya, jangan dilihat hanya elektabilitas saja. Kita ini bekerja, kok mengurusi elektabilitas?" tambah dia.
Ia menekankan bahwa setiap hari fokusnya bekerja berkeliling kabupaten dan provinsi untuk memastikan program-program pemerintah benar-benar dijalankan. "Wong pekerjaan kita setiap hari (bepergian) berganti kabupaten, berganti provinsi, pontang-panting masih mengurus untuk menyelesaikan hal yang memang harus kita selesaikan, harus kita kontrol, harus kita awasi, harus kita selesaikan," kata Jokowi.
Dia juga mengaku tidak ingin memecah konsentrasi pekerjaan dengan upaya mencari dukungan untuk mengikuti pemilihan presiden selanjutnya. "Kalau kita pecah konsentrasi kan juga tidak benar. Saya kira urusan survei itu urusan lembaga survei, urusan penilaian masyarakat terhadap apa yang sudah kita kerjakan, apakah dinilai tidak baik atau dinilai cukup baik atau dinilai baik ya dipersilakan. Tugas saya, saya kira masih banyak," tandas Jokowi. n
Editor : Redaksi