SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya tak akan melupakan Jokowi dan menjadikannya sebagai bahan pembelajaran di internal partai.
"Sudah barang tentu PDIP tidak akan pernah melupakan Jokowi sampai kapan pun. Bahkan dalam semua kegiatan pengkaderan, pelajaran berharga dari kehadiran Jokowi menjadi studi kasus untuk dibahas," kata Deddy kepada wartawan, Selasa (16/6/2026).
Dia mengatakan sejumlah pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan politik Jokowi. Termasuk soal kekuasaan, ambisi, hingga dinamika demokrasi.
"Bahwa manusia bisa berubah jika sudah candu terhadap kekuasaan, ketenaran dan kekayaan. Kedua, orang bisa berbohong dan menipu dengan sempurna dalam jangka waktu yang lama, cukup pura-pura lugu dan sederhana padahal menyimpan ambisi dinasti lintas generasi," ucap Deddy.
"Ketiga, bahwa kekuasaan dan syahwat kekuasaan itu sangat memabukkan dan bisa membuat orang membengkokkan semua fondasi demokrasi dan hukum negara. Dalam konteks itulah di internal PDIP seorang Jokowi tidak akan pernah dilupakan tapi jadi pelajaran pahit di masa depan," sambungnya.
Deddy juga menegaskan secara ruang publik, PDIP tidak akan secara aktif membicarakan Jokowi. Kecuali, kata dia, ada hal-hal yang perlu ditanggapi secara politik.
"Perdebatan soal PDIP dengan Jokowi itu secara sistematis dan konsisten dilakukan oleh petinggi-petinggi PSI selama berbulan-bulan ini untuk keuntungan politik mereka sendiri," ujarnya.
Menurutnya, PSI terus mencoba mengaitkan kedua pihak untuk kepentingan politik. Dia menilai strategi tersebut sebagai upaya membangun simpati publik melalui konflik politik.
"Mereka pikir hanya dengan membenturkan PDIP dengan Jokowi, maka PSI dan Jokowi akan semakin mendapat simpati publik. Ini taktik murahan yang bisa dipikirkan oleh para petinggi PSI, sebab mereka tidak tahu bagaimana membesarkan partainya melalui pengkaderan, penguatan organisasi dan kerja keras di lapangan," katanya.
"Mereka hanya tahu jalan pintas membajak kader partai lain atau membuat sensasi narasi di media dan media sosial. Jadi saya serukan, lebih baik para kutu loncat yang sekarang memimpin PSI agar mulai belajar membangun partainya dengan keringat dan darah," sambungnya.
Jokowi Studi Kasus Pembelajaran
PDIP terus membicarakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) karena ia diposisikan sebagai studi kasus pembelajaran internal, simbol penyalahgunaan kekuasaan yang merusak demokrasi di mata partai, dan aktor politik yang manuvernya—seperti rencana blusukan keliling Indonesia—dinilai masih memiliki daya ungkit elektoral.
Deddy sebut beberapa alasan spesifik mengapa PDIP terus menyoroti Jokowi.
PDIP menjadikan rekam jejak Jokowi sebagai studi kasus dalam pengkaderan dan konsolidasi internal partai. Mereka membahas perjalanan karier sang mantan presiden sebagai pembelajaran berharga mengenai dinamika hubungan antara partai dan kadernya.
PDIP secara konsisten menuding Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power) demi memuluskan kepentingan politik keluarga dan kroninya. Hal inilah yang melatarbelakangi pemecatan Jokowi secara resmi dari keanggotaan PDIP.
PDIP terus mengawasi dan menanggapi agenda blusukan Jokowi ke berbagai daerah. PDIP menilai pergerakan tersebut sarat muatan politis, termasuk upaya mendongkrak suara partai politik tertentu (seperti PSI) serta potensi menciptakan "matahari baru" yang dapat membayangi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Framing oleh Bestari Barus
PDIP mengingatkan agar langkah politik Jokowi tidak sekadar berorientasi pada kepentingan elektoral semata. Mereka menuntut agar Jokowi juga bertanggung jawab atas warisan beban negara dan kerusakan sistem hukum yang ditimbulkan dari berbagai kebijakannya selama menjabat
Politikus PDIP Guntur Romli menegaskan Jokowi tak pernah dibahas dalam internal PDIP. Dia mengatakan Jokowi telah dipecat PDIP.
"Jokowi sudah tidak pernah diperbincangkan di PDI Perjuangan. Tapi kalau ada yang masih mau mengaitkan Jokowi dengan PDI Perjuangan seperti framing yang dilakukan Bestari Barus, kami harus menjelaskan, bahwa Jokowi dipecat oleh PDI Perjuangan, bahwa Jokowi bukan mundur, bukan pergi, bukan meninggalkan PDI Perjuangan, tapi dipecat dan dikeluarkan oleh PDI Perjuangan," ucap Guntur.
Dia menegaskan hubungan antara PDIP dan Jokowi telah berakhir setelah partai menjatuhkan sanksi pemecatan. Menurutnya, Jokowi telah melanggar AD/ART partai.
"Jokowi bukan mundur, pergi atau meninggalkan PDI Perjuangan, tapi Jokowi dipecat dan diusir dari PDI Perjuangan. Jokowi adalah malin kundang," ujarnya.
Guntur juga menilai berbagai persoalan terkait Jokowi tak lagi berkaitan dengan PDIP. Dia menyebut Jokowi seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat atas kebijakan yang diambil selama menjabat Presiden RI.
"Kalau rakyat sekarang mengalami kesulitan, maka silakan tagih tanggung jawab Jokowi yang katanya mau keliling. Kalau PDI Perjuangan sudah tegas, karena Jokowi melanggar, kami pecat. Nah silakan rakyat, apa mau menyambut Jokowi atau malah mau menagih janji," imbuhnya.
Jokowi Terus Diperbincangkan
Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bestari Barus menyikapi pernyataan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang menyebut partainya sudah melupakan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). PSI menyinggung nama Jokowi yang terus diperbincangkan.
"Ya alhamdulillah, kalau orang sudah lupa itu udah nggak inget gitu loh, tapi kan masih terus ngomongin aja," kata Bestari kepada wartawan, Senin (15/6).
Bestari mengatakan PDIP belum melupakan sosok Jokowi. Ia mengungkit kemenangan Jokowi dalam pemilu bukan lantaran PDIP, melainkan karena rakyat.
"Belum melupakan gitu kan, belum move on-lah, belum move on, ya kan? Jadi ya kami cukup prihatin dengan rasa yang dialami oleh PDIP atas hengkangnya Pak Jokowi ke partai kami," kata Bestari.
Ketua DPP PSI Bestari Barus mengatakan penyematan jaket PSI ke Jokowi menjadi penanda Jokowi tak lagi bersama PDIP. Bestari mengatakan penyematan jaket akan dilakukan Ketum PSI Kaesang Pangarep.
"Tetapi nanti, setelah disematkan jaket itu dan diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum, itu menjadi permakluman publik sebesar-besarnya bahwa Pak Jokowi sudah bersama PSI dan tidak lagi bersama PDI," kata Bestari kepada wartawan, Sabtu (13/6).
Dia mengatakan rencana Jokowi menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PSI telah disampaikan sebelumnya oleh Kaesang dalam sejumlah kunjungan. Termasuk di Sumatera Selatan dan Lampung. n jk, erc, rmc
Editor : Redaksi
