Tepat pada 20 Oktober 2017 ini, Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) memasuki usia tiga tahun. Tak bisa dipungkiri, duet Jokowi-JK telah membangun infrastruktur secara masif mulai Sumatera, Jawa hingga Papua. Namun apakah ini ada dampaknya ke rakyat? Faktanya masih banyak ketimpangan terjadi. Ekonomi pun hanya tumbuh di kisaran 5,0 persen. Bahkan, utang menumpuk hingga Rp 1.258,67 triliun dalam kurun waktu tiga tahun ini. Di sisi lain, konflik sosial-politik masih terlihat di kancah politik nasional maupun daerah. Lantas, apakah ini berarti Jokowi-JK gagal mengemban amanah rakyat?
----------------
Laporan : Joko Sutrisno – Tedjo Sumantri, Editor: Ali Mahfud
----------------
Dari data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan yang dirangkum Kamis (19/10/2017), total outstanding utang pemerintah hingga September 2017 sebesar Rp 3.866,45 triliun. Jumlah utang ini naik Rp 40,66 triliun, dibanding Agustus 2017 yang sebesar Rp 3.825,79 triliun.
Sementara bila dibandingkan dengan posisi 2014, saat pemerintahan Jokowi mulai bekerja, jumlah tersebut membengkak Rp 1.258,67 triliun dari Rp 2.607,78 triliun. Pada 2015, total utang pemerintah pusat sebesar Rp 3.165,13 triliun dan naik menjadi Rp 3.515,46 triliun di periode 2016.
Jika posisi utang saat ini Rp 3.866,45 triliun dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta jiwa, maka satu orang menanggung utang sekitar Rp 15,46 juta. "Ini sudah lampu kuning, jadi harus di rem," kata Bhima Yudhistira, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
Ia menyebutkan, realisasi pembangunan infrastruktur yang selesai atau commercial operation date masih di bawah 10%, dan sisanya masih dalam proses perencanaan dan lelang sebesar 41%. "Penggunaan utang dalam membangun infrastruktur juga menuai pro dan kontra, hal ini dikarenakan dampaknya ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian," tambah dia.
Selain itu, lanjutnya, juga tidak sejalan dengan upaya menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, per Maret 2017 tercatat jumlah orang miskin secara nasional justru bertambah 6.900 orang. Selanjutnya, juga terkait dengan ketimpangan atau rasio gini juga tidak mengalami penurunan yang signifikan. Di mana, masih di kisaran 0,39.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro, mengungkapkan hal senada. Menurutnya, meskipun cukup agresif dalam pembangunan infrastruktur dalam tiga tahun ini, dampaknya belum terasa bagi masyarakat. Salah satunya penciptaan lapangan kerja. "Kita butuh infrastruktur yang menciptakan kesempatan kerja dalam jangka pendek. Bangun jalan tol misalnya, bagus untuk meningkatkan daya saing kita, tapi yang bekerja itu padat modal semua, seperti buldoser, bahan baku impor, jadi penyerapan ke tenaga kerja kurang," tuturnya.
"Dampaknya ke pertumbuhan ekonomi juga belum ada, buktinya ekonomi masih tumbuh 5,0 persen. Penyerapan tenaga kerja sekarang kurang dari 200 ribu orang karena pembangunan infrastruktur menggunakan tenaga mesin," lanjut Ari.
Tak Solid
Melihat hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik keras pemerintahan Jokowi-JK. Ia menilai Jokowi masih gagal menyatukan Kabinet Kerja. "Kalau saya mengevaluasi pemerintahan ini, yang belum mantap itu soliditas. Yang kedua, janji kampanyenya memudar," ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2017).
"Soliditas pengelolaan kabinet itu memudar. Soliditas pengelolaan pemerintah secara umum itu memudar. Dugaan saya ini janji-janji kampanye tidak terlalu di-internalisasi di kalangan anggota kabinet sehingga itu menjadi dasar persatuan kerja," imbuh dia.
Fahri menyebut kekompakan di kabinet Jokowi memudar. Menurut Fahri, Jokowi harus memperbaiki hal ini di sisa masa kerjanya. "Sebab, survei mengatakan ada kekecewaan publik, ada perasaan tidak jelas masa depannya pada tingkat kesejahteraan dan daya beli yang menurun. Ini hati-hati sebab ekonomi sangat berbahaya sekali, sebab dia men-trigger sektor-sektor lain," jelas Fahri.
Fahri berani mengatakan soliditas kabinet Jokowi memudar bukan tanpa alasan. Menurutnya, tak ada pihak lain yang membantu Jokowi dalam hal ini. "Dugaan saya Pak Jokowi gagal sebagai solidity maker. Pak Jokowi kurang nge-grip orang-orangnya dan tidak ada yang membantu Jokowi nge-grip kabinet. Kalau kita lihat pertengkaran-pertengkaran, ini kan nyata," terang Fahri.
Lebih lanjut, Fahri menyebut Jokowi harus memperbaiki soliditas kabinetnya karena sudah masuk ke tahun politik. Dia menduga mungkin ada menteri-menteri yang lebih fokus berpolitik ketimbang membantu kerja Jokowi. "Orang-orang dalam kabinet itu mungkin sudah punya pikiran tentang 2019 yang berbeda-beda. Nah, itu bisa berbahaya, tambah kacau kabinetnya. Waspada aja Pak Jokowi," ugkap Fahri.
Isu HAM
Sebelumnya, Amnesty International Indonesia (AII) mengevaluasi tiga tahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam penuntasan isu dan kasus Hak Asasi Manusia (HAM). Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, capaiannya tidak menggembirakan, malah cenderung jalan di tempat.
Padahal, Jokowi-JK memasukkan isu penyelesaian persoalan HAM dalam dokumen nawacita. Kini, Jokowi hanya punya sisa dua tahun untuk merealisasikan janjinya. Sejumlah isu yang disoroti adalah pelanggaran HAM oleh aparat, kebebasan berekspresi, berkeyakinan, dan beragama, penuntasan kasus HAM masa lalu, hukuman mati, dan peranan Indonesia dalam isu HAM regional ASEAN.
Pembelaan Jokowi
Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan, akan terus bekerja membangun Indonesia berdasarkan sembilan program prioritasnya bersama JK. Program tersebut diberi nama Nawacita. "Tugas saya bekerja keras mewujudkan yang kita rencanakan," ucap Jokowi kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (19/10).
Terkait kepuasan rakyat terhadapnya, Jokowi pun membiarkan masyarakat yang menilai kinerjanya selama tiga tahun memimpin Indonesia. "Silakan masyarakat yang menilai," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu. n
Editor : Redaksi