SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Pemprov Jatim berupaya mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo. Salah satunya dengan mengejar peningkatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi.
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan, sertifikat ini menguntungkan pekerja di Jawa Timur. Karena tidak hanya untuk memenuhi standar internasional tapi bisa meningkatkan daya saing. “Sehingga bisa menghindari masuknya tenaga kerja asing ke Jatim,” ungkap Wakil Gubernur Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf saat membuka Seminar Nasional dengan tema Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Industri Konstruksi Melalui Magang Menuju Indonesia Kompeten di Hotel Shangri-La Surabaya, Kamis (19/10).
Seminar itu juga mengundang nara sumber Djoko Santoso dewan pengawas LPJKN (lembaga pengembangan jasa konstruksi nasional), Yaya Supriyatna direktur bina kelembagaan direktorat jenderal bina konstruksi kementerian PUPR, Heru Subagyo dari DPP APEI (asosiasi profesional elektrikal Indonesia), Dr Ir Isnandar pengurus LPJKP Jatim, Hermanto Dardak ketua umum persatuan insinyur Indonesia, Indrajaya Manopol Dirut PT Nindya Karya (BUMN).
Gus Ipul, sapaan lekat Wagub Jatim ini menjelaskan, era globalisasi menuntut tenaga kerja memiliki keahlian yang terstandar dan diakui. Bila tidak, kesempatan kerja dalam negeri akan diisi oleh tenaga kerja asing. Untuk memenangkan persaingan tersebut, tenaga kerja konstruksi dalam negeri harus punya sertifikat. “Kita semua tentunya tidak ingin tenaga kerja asing berjaya di Indonesia. Kita harus menjadi tuan rumah dan pemenang di negara sendiri,” tegasnya.
Sementara itu Ketua LPJK Jatim Gentur S. Prihantono, menyampaikan, saat ini dari total 8 juta pekerja konstruksi yang ada di Indonesia, sudah bersertifikat 514 ribu orang. Terdiri dari 166 ribu tenaga ahli (minimal S1) dan 348 ribu tenaga terampil seperti mandor, tukang dsb. Sedangkan pekerja konstruksi di Jatim yang sudah bersertifikat sebanyak 15 ribu orang, dari total target sebanyak 60 ribu orang. “Sebenarnya banyak pekerja kita yang sudah berkompeten, hanya saja masih banyak yang kurang paham akan sertifikasi ini, termasuk malas mengurus prosesnya,” terangnya.
Pemprov Jatim, lanjutnya, terus mendukung program sertifikasi bagi pekerja konstruksi termasuk upaya yang dilakukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi provinsi jatim (LPJKP). Ia juga mengusulkan agar sertifikasi ini bisa dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta. “Mungkin kita harus sedikit ‘memaksa’, termasuk mengajak kerja sama kontraktor sehingga biaya sertifikat pekerjanya bisa difasilitasi oleh mereka,” katanya. rko
Editor : Redaksi