SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Walikota Surabaya Tri Rismaharini kembali menjadi sorotan. Bukan lagi soal Pilgub Jatim, karena PDIP lebih memilih Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas untuk mendampingi Gus Ipul, meski Tri Rismaharini sempat memuncaki survei. Namun sorotan terhadap walikota dua periode ini, lantaran ‘mengorbankan’ bangunan tempat ibadah atau masjid demi pembangunan gedung baru DPRD Kota Surabaya setinggi 8 lantai. Bahkan, masjid yang berada di belakang gedung Dewan itu kini dalam proses pembongkaran. Kini, warga Surabaya mulai memprotes Tri Rismaharini, karena pembongkaran masjid tersebut. Apalagi, pembangunan gedung baru DPRD ini menelan dana APBD hingga Rp 59 miliar.
-----------
Informasi yang diperoleh Surabaya Pagi, Selasa (24/10/2017), berdasarkan surat-surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya serta Sekretaris Daerah Surabaya, di atas lahan Balai Pemuda akan dibangun Gedung Type B DPRD Surabaya. Pembangunan gedung baru DPRD ini akan dilakukan mulai awal November 2017 dan direncanakan tuntas 2019 mendatang. Sedang anggaran yang disiapkan Pemkot Surabaya, sekitar Rp 59 miliar secara multiyears (tahun jamak). Proyek prestisius ini digarap PT Tiara Multi Teknik sebagai pemenang lelang.
Sebelumnya, selama dua tahun berturut-turut juga dilakukan pengerjaan proyek pembangunan basement di pelataran tengah. Proyek yang berjalan dua tahun ini dikerjakan PT Cipta Karya Multi Teknik. Untuk tahap pertama basement sisi utara diselesaikan tahun lalu dengan anggaran 19.032.898.000,00 dari pagu Rp. 20.170.613.000,00. Tahun ini tahap kedua dengan anggaran sekitar Rp 20 miliar, kontraktor yang sama mengerjakan basement sisi selatan.
Nah, di saat mulai membangun gedung baru DPRD Surabaya, publik dihebohkan dengan pembongkaran Masjid Assakinah, yang lokasi di belakang gedung dewan eksisting. Ironisnya, masjid yang sudah telanjur dibongkar, tapi tempat pengganti untuk fasilitas ibadah belum kunjung disediakan.
Melihat hal itu, Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyikapi pembongkaran masjid tersebut. Ketua GP Ansor Kota Surabaya, HM. Faridz Afif mengaku mendapat keluhan dari sejumlah warga yang bingung saat akan melaksanakan ibadah shalat. Padahal sehari-hari mereka biasa shalat di masjid tersebut. Terlebih pada hari Jumat, ke mana masyarakat akan melaksanakan shalat Jumat. Menurutnya, seharusnya Pemkot Surabaya bijak dengan merelokasi fasilitas ibadah itu sebelum membongkar masjid.
“Kami akan surati Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Kami minta Bu Risma segera menyiapkan fasilitas ibadah sementara, sampai bangunan masjid yang baru selesai dibangun. Jangan sampai pembangunan gedung baru mengorbankan ibadah masyarakat,” tegas tokoh muda NU yang akrab disapa Gus Afif ini, Selasa (24/10) kemarin.
Afif berharap nantinya bangunan masjid yang baru harus lebih besar dari yang sudah dibongkar. Karena idealnya, harus seimbang antara bangunan perkantoran dan ruang pribadi anggota dewan dengan masjid yang ada di lingkungan tersebut. Setidaknya, pemkot bisa mencontoh Pemprov Jatim atau DPRD Jawa Timur, di sana tempat ibadahnya cukup representatif.
Ia juga mengingatkan jangan sampai nantinya masjid yang baru di bangun di basement atau di lantai parkir seperti yang banyak terdapat di mal maupun pusat perbelanjaan. Menurutnya, masjid adalah tempat suci, rumah Allah, sehingga harus ditempatkan secara terhormat. “Jangan sampai nantinya masjid yang baru nanti dibangun di basement atau tempat parkir. Harus di lantai tersendiri dan harus lebih bagus dari bangunan fisik masjid yang lama. Kalau masjidnya bagus, Insya Allah, ibadahnya lebih khusyuk,” imbuh alumni pasca sarjana Unair itu.
Kritisi Kinerja Dewan
Selain itu, GP Ansor juga mengkritik rencana pembangunan gedung baru DPRD Kota Surabaya yang akan menghabiskan dana APBD 59 miliar. Menurut Afir, itu mubazir alias pemborosan. Karena faktanya, selama ini anggota dewan jarang berada di kantor. Padahal domisili mereka umumnya di Surabaya. Sedang gedung yang sekarang juga masih bisa difungsikan guna menunjang kinerja dewan.
Afif melanjutkan, anggota DPRD Kota Surabaya lebih sering beraktivitas di luar kantor, baik itu melakukan kunjungan kerja (kunker) maupun studi banding ke luar kota. Belum lagi dengan aktivitas mereka sebagai kader maupun pengurus partai. Praktis dalam seminggu paling hanya satu atau dua hari anggota dewan berada di kantor.
“Harapan kami, dengan bangunan baru yang megah nanti, anggota dewan lebih betah berada di kantor. Dengan begitu, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi lebih mudah menemui wakilnya tersebut,” pungkas putra mantan anggota DPRD Kota Surabaya, Ali Yakub tersebut.
Kritikan juga datang dari Dewan Penasihat Pemuda Demokrat Indonesia Jatim, Budi Harjanto. Menurutnya fasilitas anggota DPRD Kota Surabaya bakal tambah mewah. Mereka tidak hanya dapat tunjangan transportasi, tapi para wakil rakyat ini dipastikan mendapatkan fasilitas ruang baru. Fasilitas gedung baru yang rencananya untuk keperluan ruang pribadi 45 anggota DPRD dan pembangunannya menghabiskan uang rakyat Rp 60 miliar.
“Selama ini, kinerja wakil rakyat masih jauh dari harapan rakyat. Tetapi fasilitas mereka terus saja ditambah,” terang Budi Harjanto.
Seharusnya anggota DPRD Kota Surabaya sebagai wakil rakyat, meningkatkan kinerjanya untuk menjalankan fungsinya. “Bukan menambah fasilitas untuk keperluan mereka. Apalagi, pembahasan anggaran tidak melibatkan kepentingan rakyat secara langsung. Pembahasan anggaran saja, banyak rakyat yang tidak mengetahui,” sesal dia.
Sudah Disetujui Dewan
Terpisah, Lilik Arijanto Kabid Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, mengatakan, untuk melaksanakan pembongkaran masjid, Pemkot Surabaya telah melakukan serangkaian koordinasi dan konsultasi dengan pihak DPRD dan Sekwan DPRD Surabaya.
Artinya, pembongkaran masjid ini telah melalui berbagai pertimbangan. Termasuk lokasi alternatif pengganti masjid yang hingga saat ini masih belum didapatkan. “Mulai dari sisi perencanaan, sebenarnya kami sudah berkoordinasi dengan dewan, terkait semua hal. Setelah clear baru kami lelangkan, itu pun juga kami masih koordinasikan lagi dengan Sekwan soal waktu pelaksanaan dan pembongkaran masjid itu,” jelas Lilik.
Saat berkoordinasi dengan Dewan dan Sekwan, lanjutnya, sempat dicarikan alternatif. Tetapi tak ditemukan lokasi yang memungkinkan. ”Sempat ada alternatif di bawah basement tapi juga tidak memungkinkan, sampai akhirnya Sekwan sepakat dibongkar meskipun belum ada lokasi alternatif,” terangnya.
Dengan demikian, Lilis menegaskan, pelaksanaan pembongkaran Masjid di lingkungan DPRD Surabaya yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan perluasan gedung DPRD Surabaya telah melalui tahapan sebagaimana mestinya.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya M. Mahmud mengatakan pembangunan gedung baru ini untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan rakyat. “Anggaran disiapkan sejak APBD 2016 lalu, sampai selesai pembangunannya,” terang Mahmud. Tahun ini rencananya akan dibangun 3 lantai dengan anggaran Rp 25 miliar, dan sisanya akan dilanjutkan tahun depan dengan anggaran Rp 35 miliar.
Politisi Partai Demokrat ini menerangkan kebutuhan gedung baru untuk sejumlah kebutuhan dewan. Karena fasilitas gedung dewan saat ini dianggap kurang representatif. n ifw/alq
Editor : Redaksi