SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Semakin mendekati Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018, kondisi politik di Jawa Timur semakin memanas. Semula hanya ribut soal dukungan partai politik (parpol) terhadap Saifullah Yusuf (Gus Ipul) atau Khofifah Indar Parawansa. Namun, kini benar-benar menyeret keterlibatan kyai-kyai Nahdhatul Ulama (NU). Tak hanya saling kritik, tapi juga mulai terjadi ‘perang ayat’. Ini terlihat manuver politik KH. Asep Saifuddin Chalim, jubir Tim 9 kyai pendukung Khofifah maupun Forum Komunikasi Kiai Kampung Jawa Timur (FK3JT) yang dimotori KH. Fahrur Rozi, selaku pendukung Gus Ipul. Jika diteruskan, dikhawatirkan akan berdampak konflik horizontal di masyarakat. Politik identitas seperti di Pilkada DKI lalu, bisa terulang di Jatim.
----------------
Laporan : Ibnu F Wibowo – Riko Abdiono, Editor : Ali Mahfud
----------------
Antropolog politik asal Unair Linggar Rama Dian Putra memandang, seharusnya kyai-kyai tersebut tidak menggunakan ayat maupun istilah agama untuk melegitimasikan argumennya. Sebab, menurut Linggar, ayat suci cenderung dapat menjadi multi tafsir.
"Memang, kyai masuk ke dalam praktik politik ini hal yang tidak bisa terhindarkan. Karena itu hak asasi mereka. Tapi, akan lebih bijak ketika para kyai tidak menggunakan ayat untuk melegitimasi dan mobilisasi ummat," jelas Linggar ditemui Surabaya Pagi, Rabu (8/11) kemarin.
Menurut Linggar, dampak fatal dari penggunaan ayat sebagai alat mobilisasi ummat dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. "Selain itu, para Kyai juga tidak boleh lupa kalau banyak jamaahnya yang menunggu untuk para Kyai kembali memimpin mereka sebagai Pemimpin spiritual," tegas Linggar.
Senada, pengamat politik asal Unair Yayan Sakti Suryandaru. Menurutnya, saat ini peran kyai sudah terlalu jauh masuk ke dalam praktik politik praktis. Sebelumnya, para kyai hanya berperan sebagai pemberi nasihat dan saran saja pada beberapa kebijakan politik. "Habis pada level memberi nasihat, lalu ke memberikan rekomendasi. Sekarang, ikut memilih juga. Lama-lama ini bisa jadi kyai terjun langsung," cetus Yayan.
Bahkan, menurut Yayan, kiblat politik dari dua tokoh yang ada saat ini dapat dipandang sebagai tindak lanjut dari Muktamar NU di Jombang yang pada waktu itu menimbulkan polemik. "Coba dilihat yang ada di balik dua tokoh itu. Kan harusnya tidak seperti itu," tegasnya.
Anggota Fraksi Nasdem-Hanura DPRD Jatim M. Eksan juga memiliki pandangan sama. Menurut Eksan, NU seharusnya bisa benar-benar mengambil sikap menjadi penengah dalam Pilkada Serentak 2018. "Jadi, kalau bicara Pilgub Jatim, jangan sampai politik internal NU ikut mencampuri politik praktis yang terjadi. Politik internal NU yang belum selesai di Muktamar Jombang, biarlah tetap menjadi politik internal NU. Jangan dibawa ke ranah lain," harap Eksan.
Kyai vs Kyai
Awal mula perang ayat ini saat Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Mojokerto, KH Asep Saifuddin Chalim, menyatakan bahwa mendukung Khofifah Indar Parawansa sebagai Cagub Jatim 2018 hukumnya adalah fardhu ain. Pernyataan tersebut ia sampaikan di hadapan sejumlah kiai kondang dan ribuan jamaah Muslimat NU pada Istighosah Kubro di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Mojokerto, Sabtu (4/11) lalu.
Dalam konsep hukum Islam, fardhu ain berarti wajib dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka orang tersebut berdosa. Ibadah shalat 5 waktu dan puasa Ramadhan termasuk fardhu ‘ain. Ini menjadi tingkatan tertinggi.
Koordinator FK3JT KH Fahrur Rozi langsung mengkritik keras Kyai Asep. Pria yang akrab disapa Gus Fahrur ini menyebut sikap Kyai Asep tersebut tidak elok. Menurutnya, kaitan Pilgub Jatim tidak seharusnya dikaitkan dengan hukum agama yang dalam hal ini adalah hukum fardhu ain. "Urusan wajib itu hanya berlaku bagi rukun Islam, seperti membaca syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji. Kalau ngomong dukungan Pilgub tidak perlu menghubungkan dengan agama," tegas Gus Fahrur, sapaan akrab KH Fahrur Rozi, kemarin (7/11).
Karena itu, Gus Fahrur mendesak Kyai Asep menarik pernyataan tersebut. "Itu sangat keliru dan wajib ditarik pernyataan itu. Ini karena sudah meresahkan umat," lanjutnya. Pasalnya, lanjut dia, penggunaan ayat dan hukum agama cenderung dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Terlebih lagi, apabila digunakan kepada lawan yang seiman.
KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU menegaskan, dua kandidat yang akan bertarung di Pilgub Jatim 2018 adalah pribadi Gus Ipul melawan Khofifah. Bukan NU melawan NU. Ia mengungkapkan hal itu untuk meluruskan anggapan yang bertarung di Pilgub Jatim adalah NU melawan NU. "Itu anggapan yang salah," tandas Aqil.
Menurut Aqil, Gus Ipul memang menjadi salah satu ketua PBNU, sedangkan Khofifah sebagai Ketua PP Muslimat NU. Gus Ipul yang berpasangan dengan Azwar Anas didukung PKB dan PDI Perjuangan (PDIP). Sedangkan Khofifah disebut-sebut bakal didukung Partai Demokrat, Nasdem, Golkar dan Hanura.
KH Sholahudin Wahid, Ketua Tim 9 pendukung Khofifah sependapat dengan pemikiran Ketua Umum PBNU. "Kader NU yang akan maju di Pilgub Jatim, jangan sampai membuat warga Nahdiyin terkotak-kotak. Pilihlah mana kandidat yang dikehendaki, yang penting jangan sampai merusak silaturahmi," pesan Gus Solah.
Tunggu Putusan Cawagub
Sementara itu, parpol pendukung Khofifah di level Jawa Timur masih menunggu kepastian siapa yang bakal dipilih sebagai calon wakil gubernur (Cawagub), pendamping Khofifah di Pilgub Jatim 2018. Hingga saat ini, ada dua nama yang menguat yakni Bupati Trenggalek Emil Dardak dan Bupati Ponorogo Ipong Muhlissoni.
Ketua DPD Partai Hanura Jawa Timur Kelana Aprilianto mengatakan proses saat ini sudah mengerucut pada penggodokan dua nama final. Hanya saja proses tersebut dilakukan di level DPP. "Komunikasi antar bakal koalisi berlangsung intensif. Hanya saja, itu semua ada di level DPP. Karena memang untuk Pilgub, kewenangannya memang di DPP," kata Kelana ketika ditemui, Rabu (8/11) kemarin.
Komunikasi di level provinsi, menurut Kelana juga tetap berlangsung. "Hanya saja, masih sebatas by phone. Kami semua menunggu keputusan DPP. Siapa yang tengah digodok? Nanti dulu itu," jelasnya.
Senada, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Muzammil Syafii juga masih enggan menyebutkan nama-nama tokoh tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa saat ini proses seleksi sudah terus berlanjut. "Jadi, pasca penggodokan oleh para Kyai kemarin, nama-nama yang terbaru berdasarkan penyaringan dikirimkan ke pada partai-partai di pusat. Ini untuk dipertimbangkan dan dipilih siapa yang jadi Cawagub Khofifah. Untuk nama-nama, nanti dulu. Belum itu," kata Muzammil.
Anas Percaya Diri
Sementara itu, Cawagub pasangan Gus Ipul, Abdullah Azwar Anas, tidak khawatir dengan pemilih di wilayah Mataraman dalam Pilgub Jatim 2018. Menurut Anas, sambutan masyarakat di wilayah itu sangat baik dan di luar dugaannya. “Hasil survei kami justru tinggi di kawasan Mataraman. Itu di luar dugaan saya,” kata Anas setelah menjadi pembicara utama dalam lokakarya di Yogyakarta, kemarin (8/11).
Wilayah Mataraman berada di Jawa Timur bagian barat dengan karakter masyarakat yang abangan, bukan santri. Berbeda dengan Gus Ipul dan Anas yang berasal dari kalangan santri dan NU. Kata Anas, sambutan dan hasil survei yang menggembirakannya itu merupakan pertanda perubahan warna dalam Pilgub Jatim 2018 dibandingkan dengan pilkada sebelumnya.
Menurut Anas, Pilgub Jatim 2018 akan diikuti 15,5 juta pemilih generasi milenial dan pemula, yang tidak terikat dengan hubungan tatap muka. “Mereka terikat pada kesamaan gagasan dan pandangan melalui media sosial,” jelas Bupati Banyuwangi ini. n
Editor : Redaksi