SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dalam kaitan Pilgub, keputusan final yang diambil selalu bergantung secara total kepada DPP Partai. Kondisi demikian, apakah dapat dikatakan bahwa semangat desentralisasi tidak terasa di lingkungan partai politik.
Menurut pakar komunikasi politik asal Unair Suko Widodo, sepakat bahwa desentralisasi tidak lagi berlaku di partai politik. Seluruh keputusan yang diambil, akan selalu Jakarta-sentris.
"Dampaknya, sense of public setempatnya gak ada. Itulah kenapa parpol gagal membumikan diri dan tingkat kepercayaan publik pada parpol amat rendah," kata Suko, Jumat(1/12).
Hal tersebut, di sisi lain, menurut Suko juga menjadikan pengurus parpol di level daerah tidak mandiri serta tidak memiliki otoritas untuk melayani masyarakat lokal. "Apalagi beberapa parpol juga sangat dinasti sistem. Seperti PDIP, Demokrat, PKB, dll. Itu sangat tidak sehat," jelasnya.
Suko lebih lanjut menjelaskan bahwa seharusnya parpol kembali mengingat fungsinya dalam praktik demokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah melayani publik melalui mengakomodasi aspirasi publik.
"Parpol harusnya hadir menemani nasib rakyat. Paham keluhan rakyat. Karena itu parpol lewat pengurusnya harus lakukan komunikasi politik secara intensif. Yang terjadi, parpol hanya datang saat pilihan. Hanya butuh ketika ada pemilihan. Maka itu hubungan parpol dan rakyat menjadi transaksional. Jangan salahkan rakyat jika tidak loyal pada parpol. Salahe dewe," tegas Suko.
Secara terpisah, pengamat politik asal Universitas Brawijaya Malang Wawan Sobari berpendapat bahwa sentralisasi yang terjadi pada banyak partai politik di Indonesia sah-sah saja. Menurutnya, secara sistem, sistem pemerintahan dan sistem partai politik sangat berbeda. Sehingga tidak mengharuskan adanya desentralisasi.
"Apalagi kalau di UU tidak mengatur demikian. Jadi, tidak ada yang bisa dipersalahkan. Hanya saja, akan lebih baik apabila DPP dalam setiap pengambilan keputusan tetap dengan memperhatikan suara dari daerah. Kenapa? Karena yang paham kondisi dinamika dan geografis politik di suatu daerah itu adalah pengurus di daerah tersebut," jelas Wawan.
Disamping itu, Wawan juga memandang bahwa masalah utama yang sering kali terjadi di dalam partai politik adalah figur Ketua Parpol terlalu mendominasi. "Kan seringnya kalau sudah jadi Ketua Partai, sudah menganggap kalau sudah bisa mengatur dan memiliki secara penuh partai tersebut. Itu salah, harusnya dia tetap sadat bahwa menggerakkan mesin partai perlu sinergi banyak pihak. Kalau di negara maju, Ketua Partai tidak ada yang berkuasa penuh," cetusnya. ifw
Editor : Redaksi