SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Poros baru yang dimotori Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) belum menyerah di Pilgub Jatim 2018. Bahkan, poros ini bakal menjadikan Bupati Bojonegoro Suyoto sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan Moreno Soeprapto, pembalap yang juga anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, sebagai Calon Wakil Gubernur (Cawagub). Majunya Suyoto yang menantang Wagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Mensos Khofifah Indar Parawansa, justru menimbulkan kecurigaan adanya pemain tambang minyak di belakangnya. Terlebih lagi, mantan Ketua DPW PAN Jatim itu cukup mengakar di sana. Apakah pemain minyak ini juga menjadi bandar politik dan penumpang gelap di Pilgub?
------------
Laporan : Ibnu F Wibowo – Riko Abdiono, Editor : Ali Mahfud
------------
Kecurigaan pemain minyak tersebut didasari kondisi mahalnya biaya politik. Untuk menggelar Pilkada di level provinsi, cagub dan cawagub butuh modal puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Sebelum isu adanya blok minyak, lebih dulu mencuat isu adanya blok emas setelah Bupati Banyuwangi Azwar Anas mendapat rekom untuk menampingi Gus Ipul.
Menurut pengamat politik asal Unair Suko Widodo, masalah bandar yang berada di belakang para peserta Pilkada masalah klasik yang perlu untuk segera dicarikan solusinya. "Karena begini, keberadaan bandar ini lingkaran setan, biaya politik yang mahal menjadikan parpol membutuhkan suntikan dana tambahan dari para bandar. Sementara para bandar pasti tidak akan mau memberikan dananya cuma-cuma, imbal baliknya mereka akan meminta apapun yang mampu menguntungkan mereka. Bisa regulasi yang menguntungkan lini bisnis mereka, bisa juga proyek-proyek pemerintah yang turun kepada mereka," ungkap Suko Widodo kepada Surabaya Pagi, Senin (25/12/2017).
Suko juga menekankan para bandar ini akan selalu berusaha untuk keluar menjadi pemenang pada setiap kondisi. "Pokoknya, elite parpol dan para bandar. Mereka ini kalah menang, tetap menang. Yang rugi, ya masyarakat," tegas doktor lulusan Unair tersebut.
Belum Final
Menanggapi hal itu, Bendahara DPW PAN Jatim Agus Maimun mengatakan mencuatnya nama Suyoto sebagai Bacagub Poros Tengah bukan hal baru. Sebelumnya, menurut Agus Maimun, PAN sudah memiliki beberapa nama dari internal untuk dijagokan di Jatim. Diantaranya Ketua DPW PAN Jatim Masfuk dan anggota DPR RI Anang Hermansyah.
"Nama Pak Suyoto sendiri mencuat karena prestasi dan keberhasilan beliau. Selama dua periode beliau memimpin Kabupaten Bojonegoro, kemajuan dan keberhasilannya teruji. Banyak lembaga kredibel yang telah mengakui hal tersebut. Sudah terbukti jadi," kata Agus Maimun.
"Tapi, yang perlu digarisbawahi di sini, formulasi Cagub-Cawagub Poros tengah belum final. Akan ada pembicaraan lebih lanjut setelah tahun baru," tambahnya.
Khofifah Pro Rakyat
Terkait bandar yang menjadi penumpang gelap dalam Pilgub Jatim, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto memastikan bahwa kelak kebijakan dari Khofifah yang didukung Partai Demokrat akan tetap diarahkan kepada masyarakat. Agus Dono menegaskan Khofifah akan melanjutkan kebijakan-kebijakan Pakde Karwo dan Partai Demokrat di Jatim yang selama ini berpihak kepada rakyat.
"Tagline kita selama ini kan APBD untuk rakyat. Itu akan terus berlanjut. Bahkan, kalau menurut saya, akan lebih dikembangkan lagi agar lebih mengarah ke rakyat pada kalangan menengah dan menengah ke bawah," tegas Agus Dono dihubungi terpisah.
"Masyarakat di kalangan tersebut inilah yang butuh perhatian khusus dari pemerintah. Mereka butuh kemudahan akses permodalan dan pelatihan pengembangan kemampuan. Jadi tidak hanya terfokus pada mereka para pengusaha kakap," tambahnya.
Sosok Khofifah, dipandang Agus Dono, juga merupakan tokoh yang sangat peduli terhadap masalah sosial. "Karena beliau ini kan Menteri Sosial, jiwa sosial beliau, baik untuk lingkungan maupun masyarakat. Sudah tidak perlu diragukan," jelasnya.
Janji Tim GI
Terpisah, Ketua Tim Sukses Gus Ipul-Anas Hikmah Bafaqih juga menyampaikan hal sama. Menurutnya, dalam berbagai kesempatan Gus Ipul sudah menjanjikan bahwa kelak apabila terpilih dirinya akan sangat memperhatikan sektor riil dan tidak kalah dengan tekanan dari para pengusaha kakap.
"Pada saat pertemuan dengan ribuan nyai Malang Raya, beliau menegaskan akan menghentikan izin untuk toko waralaba franchise besar demi lebih mengembangkan sektor UMKM dan sektor riil lainnya. Memberi kesempatan agar masyarakat bisa turut menikmati kemajuan ekonomi. Gus Ipul adalah bagian dari pemerintahan saat ini. Jadi, sudah tentu sangat paham terkait apa yang perlu dikembangkan," tandas Hikmah.
Bagaimana terkait kebijakan di sektor property dan pertambangan? Hikmah meyakinkan bahwa kebijakan Gus Ipul di sektor tersebut akan tetap berpihak kepada masyarakat. "Nanti dalam visi dan misi yang akan dipaparkan juga akan terlihat bagaimana concern Beliau terhadap lingkungan yang sudah pasti luar biasa. Hanya saja, Visi Misi tersebut belum boleh kami publikasikan. Nantilah awal tahun depan akan kami beberkan semua," ungkapnya. n
Editor : Redaksi