Dapodik dan Dana BOS Terhambat Imbas 21 Sekolah di Tulungagung Tanpa Kepala Sekolah

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi. Salah satu sekolah di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. SP/ TLG
Ilustrasi. Salah satu sekolah di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. SP/ TLG

i

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Baru-baru ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung tengah di landa dilema pasca banyaknya kekosongan jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) di wilayahnya tersebut, hingga menyisakan persoalan serius. Saat ini, dari total 139 sekolah yang sebelumnya kosong jabatan kepala sekolah, sebanyak 118 sudah terisi Plt. Namun, sisanya masih menunggu surat keputusan (SK) penugasan.

Meski pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah (kepsek) dipastikan bisa menandatangani ijazah, hingga kini masih ada 21 sekolah yang belum memiliki kepsek sama sekali.
 
“Masih ada 21 sekolah yang belum ada pejabat kepsek-nya. Saat ini masih proses pengajuan dan menunggu SK,” ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tulungagung, Deni Susanti, Rabu (22/04/2026).

Sebanyak puluhan sekolah tersebut terdiri dari 2 taman kanak-kanak (TK), 17 sekolah dasar (SD), dan 2 sekolah menengah pertama (SMP). Kondisi ini tak hanya berdampak administratif, tetapi juga menghambat operasional sekolah. Selain itu, ketiadaan kepala sekolah membuat sejumlah proses krusial tersendat. Di antaranya, sinkronisasi data pokok pendidikan (dapodik) yang mensyaratkan keberadaan kepsek sebagai penanggung jawab. Sehingga, pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga turut terhambat.

Meski demikian, disdik memastikan tidak ada masalah terkait legalitas ijazah siswa. Pihaknya menegaskan, Plt kepsek tetap memiliki kewenangan menandatangani ijazah. Hal itu sudah dikonsultasikan dengan Kementerian Pendidikan.
“Untuk tanda tangan ijazah, Plt kepsek diperbolehkan,” tegasnya.
Saat ini, dinas telah mengajukan sejumlah nama kepada Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Namun, pengisian kepsek definitif juga tidak bisa dilakukan cepat karena terbentur syarat administratif.

Pihaknya juga menyoroti adanya sekolah yang bahkan belum memiliki Plt kepsek. Dan jika dibiarkan, kondisi tersebut berpotensi memicu kebingungan di tingkat sekolah, terutama terkait kewenangan penandatanganan dokumen resmi. tl-01/dsy

Berita Terbaru

Thariq Ungkap Perintah Maidi Berikan Proyek PL kepada Rochim

Thariq Ungkap Perintah Maidi Berikan Proyek PL kepada Rochim

Sabtu, 05 Sep 2026 17:16 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 17:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun – Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Thariq Megah, mengungkap adanya perintah dari Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, untuk memberikan p…

Komisi A DPRD Jatim Minta PMT Balita Rp4,5 Miliar Tak Sekadar Bagi-bagi Makanan

Komisi A DPRD Jatim Minta PMT Balita Rp4,5 Miliar Tak Sekadar Bagi-bagi Makanan

Sabtu, 05 Sep 2026 15:20 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 15:20 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA — Komisi A DPRD Jawa Timur meminta program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bergizi bagi balita dengan anggaran Rp4,5 miliar tidak c…

Tanamkan Kebiasaan Sehat Sejak Dini, Anak PAUD Surabaya Belajar Sambil Bermain

Tanamkan Kebiasaan Sehat Sejak Dini, Anak PAUD Surabaya Belajar Sambil Bermain

Sabtu, 05 Sep 2026 11:52 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 11:52 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Surabaya diajak membangun kebiasaan hidup sehat melalui aktivitas bermain, bergerak, dan …

Rapat Kerja Forum APEKSI, Ning Ita Sharing Fleksibilitas TKD dan Harmonisasi Hubungan Pusat Daerah

Rapat Kerja Forum APEKSI, Ning Ita Sharing Fleksibilitas TKD dan Harmonisasi Hubungan Pusat Daerah

Sabtu, 05 Sep 2026 05:57 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 05:57 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto- Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita mendorong kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang lebih fleksibel agar dapat…

Tim Tipikor Enam Jam di Kantor PDAM Kota Madiun, Klarifikasi Laporan Meter Air

Tim Tipikor Enam Jam di Kantor PDAM Kota Madiun, Klarifikasi Laporan Meter Air

Jumat, 04 Sep 2026 22:30 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 22:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Madiun Kota mendatangi kantor PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun, Jumat (…

Harpelnas 2026, BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo Perkuat Komitmen 3M Untuk Pekerja

Harpelnas 2026, BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo Perkuat Komitmen 3M Untuk Pekerja

Jumat, 04 Sep 2026 18:26 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:26 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo— Suasana berbeda terlihat di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ponorogo, Jumat (4/9/2026). Puluhan peserta yang datang untuk m…