SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Pilgub Jatim 2018 belum memasuki tahapan penetapan calon. Apalagi kampanye. Namun baliho pasangan calon (paslon) sudah bertebaran di mana-mana. Tak hanya di berbagai sudut kota Surabaya, tapi juga di sejumlah daerah di Jawa Timur. Paling mencolok baliho pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) – Azwar Anas. Paslon yang diusung PDIP dan PKB ini, sepertinya abaikan aturan KPU. Kesan Gus Ipul takut kalah dengan lawan politiknya dalam pilkada Jatim 2018. Gus Ipul, sampai semalam ( 26/12) terkesan mencuri start kampanye. Dia tidak hanya menebar baliho, tapi juga menghadiri pertemuan massa dalam jumlah besar, terkesan mirip kampanye.
Laporan : Ibnu F Wibowo – Aidid, Editor : Ali Mahfud
Setidaknya terlihat dalam dua hari terakhir. Gus Ipul hadir di tengah-tengah acara Halaqoh Kubro 20 ribu Tahfizhul Quran yang digelar Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Masjid Al Akbar Surabaya. Senin (25/12) dan dilanjut Selasa (26/12) kemarin. Dalam acara Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Islamic Center Surabaya, undangan yang hadir menyatakan kental bernuansa politik. Tampak tim relawan Gus Ipul membawa suvenir berupa payung bergambar Gus Ipul-Mas Anas. Gus Ipul juga mengaku, pada acara itu juga membawa Kopi Gus Ipul.
Pada hari yang sama, Gus Ipul juga tampak di tengah ribuan mubhalighoh, ibu Nyai Pengasuh Pesantren, serta aktivis perempuan NU se Kabupaten Gresik di Pondok Pesantren Daruttaqwa, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Gresik. Acara yang dikemas dengan Halaqoh dengan mengumpulkan ibu-ibu tokoh perempuan NU se Kabupaten Gresik itu bernuansa politis. Karena mulai start acara isinya dukung mendukung terkait pencalonan Gus Ipul-Anas.
“Kalau nanti Gubernurnya Gus Ipul-Anas maka semuanya akan beres. Insya Allah Fatayat dan Muslimat akan memberi dukungan untuk kemenangan Gus Ipul-Anas,” ujar M Qosim Ketua DPC PKB Gresik yang juga Wabup Gresik.
Ketua DPD PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar mewajibkan kepada seluruh warga Fatayat dan Muslimat Gresik memilih Gus Ipul-Anas. “Kenapa kok wajib. Karena Gus Ipul maju atas perintah ulama NU. Makanya Gus Ipul wajib menjadi Gubernur Jawa Timur,” ujar Halim di hadapan ribuan Fatayat dan Muslimat.
Gus Ipul tak mau kalah. Di hadapan massa pendukungnya, ia mengklaim selama dirinya menjabat sebagai Wagub Jawa Timur sudah menutup sebanyak 47 lokalisasi yang tersebar di Jawa Timur. Dan para pekerja seks komersial (PSK) sudah diberikan pendidikan pengembangan ekonomi sebagai pengganti pekerjaan mereka. “Pemberantasan lokalisasi sudah kita lakukan. Kami sudah mendidik khusus untuk di didik keterampilan agar mereka bekerja halal,” kata Gus Ipul seperti berorasi politik.
Baliho Bertebaran
Sementara itu, Pengamatan Surabaya Pagi, Selasa (26/12), pada beberapa titik di Kota Surabaya baliho serta billboard paslon yang hendak berlaga pada Pilgub Jatim dapat dengan mudah ditemukan. Di Bundaran Waru misalnya, di lokasi perbatasan antara Kota Surabaya dan Kab. Sidoarjo tersebut billboard yang memasang foto pasangan Gus Ipul-Anas terpampang di jalur yang menuju arah Kota Surabaya.
Baliho-baliho ukuran sedang yang menunjukkan gambar pasangan Khofifah-Emil Dardak juga dapat ditemukan dengan mudah. Salah satunya terletak di sudut perempatan traffic light Jln. Kertajaya Indah. Begitu juga dengan La Nyalla, baliho-baliho berukuran kecil dan sedang maupun besar yang memuat foto Ketua Kadin Jatim tersebut juga dengan mudah ditemukan. Yang terbesar, dapat ditemukan di sekitar perlintasan kereta api Jln. Margorejo dengan menggunakan media billboard.
Menanggapi fenomena tersebut, Ketua KPU Jatim Eko Sasmito mengatakan bahwa KPU saat ini belum bisa menindak hal-hal tersebut. Sebab, menurutnya, saat ini tahapan penetapan peserta Pemilu belum dimulai. "Kalau sudah ditetapkan dan sudah sah, kami bisa menindak itu. Lah ini kan ditetapkan saja belum. Kami tidak punya kewenangan untuk itu. Karena ya itu tadi, regulasi kami berlaku apabila sudah ada penetapan peserta pemilu. Saya yakin dari Bawaslu pun sama," kata Eko dikonfirmasi terpisah.
Dengan demikian, menurut Eko, kewenangan beralih di tangan Pemerintah Daerah masing-masing. "Tentunya berkait dengan perizinan. Apa ada izinnya atau tidak. Jadi selama sebelum masa penetapan calon, untuk baliho atau billboard calon lebih tepat untuk ditanyakan ke Pemda masing-masing," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Eko juga menjelaskan bahwa kampanye yang akan dilakukan setiap pasangan calon yang hendak berlaga di Pilkada Serentak bakal dilakukan dengan menggunakan dana dari KPU. Masing-masing pasangan calon akan mendapatkan porsi merata pada hampir seluruh elemen kampanye mereka.
“Mulai dari alat peraga kampanye seperti misalnya baliho itu akan mendapatkan jumlah yang sama dari KPU. Biayanya juga dari KPU. Kemudian, kampanye melalui media itu juga dari kita. Baik media cetak maupun elektronik,” papar Eko.
Editor : Redaksi