SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Surabaya Survey Centre beberapa waktu yang lalu, masyarakat Jatim menganggap bahwa pemerintah perlu mengadakan perbaikan di beberapa sektor. Diantaranya adalah pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pendidikan gratis, dan pengadaan lapangan kerja
Penelitian itu menunjukkan bahwa 25.6 persen responden menganggap perlu adanya program baru untuk mengentaskan kemiskinan. Kemudian, 20.1 persen responden lainnya menginginkan adanya pembenahan dalam sektor pembangunan infrastruktur. Sementara, secara berturut-turut, pendidikan gratis dan pengadaan lapangan kerja dipandang oleh 17.9 persen dan 12.1 persen responden penting untuk mendapatkan perhatian khusus ke depannya.
Ditemui pada Hari Selasa (26/12), Wagub Jatim Saifullah Yusuf mengatakan bahwa beberapa hal memang tengah menjadi fokus bagi Pemprov Jatim ke depannya. Pengembangan-pengembangan di berbagai sektor seperti kemiskinan saat ini terus digenjot.
"Memang karena itu yang dirasa publik paling perlu untuk diberikan sentuhan terus kami garap. Bukan hanya kemiskinan, persoalan pendidikan dan lapangan kerja juga turut menjadi fokus kami," jelas pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.
"Selain itu, sektor pertanian juga menjadi fokus kami. Bagaimana di tengah ketersediaan lahan terus menurun ini bisa diimbangi dengan produktivitas yang terus meningkat," tambahnya.
Senada, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto juga menegaskan bahwa Partai Demokrat bersama dengan Pakde Karwo akan tetap mengarahkan berbagai kebijakan agar langsung diarahkan kepada masyarakat. Agus Dono menjamin bahwa seluruh elemen masyarakat akan mampu merasakan perkembangan ekonomi di Jawa Timur.
"Tagline Pemprov Jatim selama ini kan APBD untuk rakyat. Itu akan terus dilaksanakan. Bahkan, kalau menurut saya, akan lebih dikembangkan lagi agar lebih mengarah ke rakyat pada kalangan menengah dan menengah ke bawah," kata Agus Dono.
"Masyarakat di kalangan tersebut inilah yang butuh perhatian khusus dari pemerintah. Mereka butuh kemudahan akses permodalan dan pelatihan pengembangan kemampuan. Selama ini kan kalau soal modal, mereka kurang mendapatkan fasilitas terkait pemberian kredit lunak. Pun soal perizinan. Jadi itu yang harus difasilitasi. Tidak hanya terfokus pada mereka para pengusaha kakap," pungkasnya. ifw
Editor : Redaksi