SURABAYAPAGI, Kalimantan - Teranyar, kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial masyarakat terdampak pandemi terjadi di Satker Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat.
Mengentahui hal itu, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mendorong penegak hukum mempercepat proses pengungkapan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi virus corona atau Covid-19.
Baca juga: Noel-Yaqut Bilang, KPK Sudah Gak Punya Malu
"Saya sangat mendukung jajaran kepolisian dan kejaksaan untuk menindak lanjuti setiap keluhan masyarakat tentang pemotongan bansos, berapa pun jumlahnya," tegas Sutarmidji.
Sebagaimana diketahui, saat ini ada dua kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial yang tengah diusut kejaksaan dan kepolisian.
Baca juga: Kejagung Masih Rahasiakan, Pejabat yang Kongkalikong dengan Terduga Korupsi Tambang Rp 47 T
Menurut dia, tidak boleh ada pemotongan terhadap bantuan apapun untuk masyarakat.
"Tidak boleh ada pemotongan apapun terhadap hibah, bantuan sosial atau apapun namanya. Saya tidak akan mengampuni," kata Sutarmidji dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/5/2020).
Baca juga: Ketimpangan Sosial, Korupsi Rp 47 Triliun vs Pengantri Sembako
Sutarmidji mengaku tidak tahu menahu perihal bantuan tersebut, karena dana langsung dari Kementerian Perhubungan.
Editor : Redaksi