SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Komisi B DPRD Kota Kediri meminta adanya evaluasi terhadap direksi PD BPR Kota Kediri. Hal ini dilakukan saat digelarnya rapat dengar pendapat (RDP) di gedung dewan.
Menurut Komisi B yang membidangi perusahaan daerah milik Pemkot Kediri, materi RDP yakni pada pengangkatan diteksi yang disinyalir menyalahi aturan.
RDP dihadiri Ketua Komisi B, Erita Dewi, Katino selaku wakil ketua bersama anggota, Kepala OJK, Bambang Supriyanto, Kabag Perekonomian, Tetuko Erwin Sukarno, Direktur BPR Kota Kediri, Popy Setyaningrum bersama calon direksi.
Awal pembahasan, Katino yang juga Ketua DPC Partai Gerindra langsung mempertanyakan dampak dari rekrutmen direksi bisnis bagi seluruh karyawan di BPR Kota Kediri.
“Ini ada Kabag Bisnis mau mendaftar menjadi direksi bisnis, apakah tidak berdampak harmonisasi karyawan. Baru bekerja beberapa bulan lalu mencari sertifikasi untuk mendaftar. Apakah tidak muncul iri khususnya karyawan lain yang telah lama mengabdi?” tanya Katino, Jumat (9/12/2022).
Bahkan secara terang-terangan, Katino menegaskan dirinya pesimis jika BPR Kota Kediri akan sehat seiring adanya rekrutmen ini. Pihaknya juga meminta Direktur BPR Kota Kediri untuk mundur dari jabatannya.
“Saya pesimis dengan cara manajamen seperti ini. Kenapa tidak menambah tenaga marketing. Selama ini hanya berjumlah 5 orang dan harus menghidupi 35 karyawan termasuk menutupi tunggakan,” imbuhnya.
Sementara Direktur BPR Kota Kediri, Popy Setyaningrum saat dikonfirmasi terlihat buru-buru dan enggan menanggapi jauh pertanyaan wartawan. “Kinerja sampai November, alhamdulilah sudah laba,” ucapnya singkat.
Ketua Komisi B DPRD Kota Kediri, Erita Dewi mengatakan seleksi direksi bisnis ini dianggap tidak sesuai aturan demi kemajuan BPR milik Pemerintah Kota Kediri. Pasalnya, saat dibuka seleksi pendaftaran belum memiliki sertifikasi.
“Ada calon saat dibuka pendaftaran belum memiliki sertifikasi, namun hari ini diumumkan telah lolos. Bila kemampuannya hanya melempar kredit, kenapa diangkat jadi direksi bisnis. BPR ini sebenarnya masih sakit, kuncinya pada SDM,” terangnya.
Bahkan Erita Dewi yang juga ditunjuk sebagai Ketua Pansus BPR Kota Kediri juga telah menggeluarkan rekomendasi agar menutup salah satu kantor cabang. “Rekomendasi dari pansus kemarin, harus ada penutupan salah satu cabang. Kebetulan ketua pansusnya saya, tujuannya agar lebih optimal di kantor pusat. Kantor cabang di Ngawi dan Malang, pilih salah satu satu atau keduanya ditutup saja,” terangnya. Can
Editor : Redaksi