Bupati Sampang Lantik 335 Pejabat Baru di Lingkungan Pemkab Sampang

surabayapagi.com
Bupati Sampang saat melantik Pejabat Tinggi Pratama di Alun Alun Trunojoyo.

SURABAYAPAGI.COM, Sampang - Bupati Sampang H. Slamet Junaidi melantik para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang di Alun Alun Trunojoyo, Kamis (5/1/2023) sebagai manuver untuk memperbaiki citra Kabupaten Sampang.

Dalam sambutannya, H. Slamet Junaidi menyampaikan bahwa sesuai struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru, diwajibkan untuk dilakukan Pelantikan kepada Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas.

Baca juga: Pemkab Sumenep Bakal Kampanyekan Kembali Transportasi Ramah Lingkungan Melalui Madura Ev-Day 2026

Menurutnya, SOTK yang baru memiiki peranan penting dalam sebuah lembaga atau pemerintahan untuk menjelaskan tugas seseorang berdasarkan posisi atau perannya.

”Kepada pejabat yang baru saja dilantik, saya berpesan untuk senantiasa mempelajari tugas fungsi masing-masing, meningkatkan profesionalisme dalam bekerja serta berkontribusi secara maksimal pada instansi masing-masing,” katanya.

Selain itu, H. Slamet Junaidi juga berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk terus berkontribusi positif bagi percepatan peningkatan kinerja perangkat daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat terlaksana lebih baik.

Baca juga: Dirancang Bisa Tampung 1.000 Siswa, Sekolah Rakyat Sampang Ditarget Rampung Akhir Juni

“Kita perlu dukungan pejabat dan sinergitas bersama agar bisa mewujudkan perubahan di Kabupaten Sampang,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Kepala BKPSDM Sampang Arif Lukman Hidayat mengungkapkan bahwa ada sebanyak 335 pejabat yang dilantik kali ini dengan rincian 22 Jabatan Tinggi Pratama, 133 Pejabat Administrasi dan 180 Pejabat Pengawas.

Baca juga: Terjunkan 60  Petugas, Pemkab Sampang Beri Edukasi dan Perketat Awasi Kesehatan Hewan Kurban

Pihaknya menjelaskan bahwa pelantikan tersebut untuk menyesuaikan SOTK baru dan mengisi sejumlah posisi yang kosong.

"Ada regrouping OPD seperti halnya beberapa bidang di DPRKP bergabung dengan DLH dan DPUPR, kemudian pembentuk OPD baru yaitu Damkar dan Dinas Ketenagakerjaan dengan tujuan efisiensi anggaran,” ujarnya. gan

Editor : Redaksi

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru