SURABAYAPAGI.COM, Probolinggo - Jumlah pelanggan jaringan gas (jargas) milik Perusahaan Gas Negara (PGN) di Kota Probolinggo berkurang signifikan. Bahkan, tercatat berkurang hingga 1.476 dari kuota yang diperoleh.
Pelanggan jargas di Kota Probolinggo pada tahun ini sebanyak 12.845 orang. Padahal, tahun lalu Kota Probolinggo mendapatkan kuota 14.321 sambungan.
Baca juga: Dongkrak Swasembada Pangan, Poktan Probolinggo Mulai Percepat Tanam Padi
Kepala bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemerintah Kota Probolinggo Ratri Dian Sulistyawati mengatakan bahwa tahun ini tidak ada tambahan kuota jargas.
Ratri menjelaskan, hingga saat ini baru 13 kelurahan dari total 29 kelurahan yang mendapatkan sambungan. Belasan kelurahan ini tersebar di tiga kecamatan di antaranya Kecamatan Mayangan, Kademangan, dan Kanigaran.
Ia merinci, jumlah pelanggan jargas terbanyak berada di Kecamatan Mayangan yakni sebanyak 5.088 pelanggan. Diikuti Kecamatan Kademangan sebanyak 5.080 pelanggan dan di Kecamatan Kanigaran ada 4.153 pelanggan. Sedangkan untuk Kecamatan Wonoasih dan Kedopok masih diusulkan.
Baca juga: Harga Cabai di Pasar Probolinggo Melonjak Rp60 Ribu Jelang Bulan Ramadhan
“Kecamatan yang belum dapat sudah kami usulkan. Cuma tahun ini belum ada kuota tambahan. Insyaallah tahun depan,” kata Ratri, Selasa (2/5/2023).
Ratri mengklaim memang ada penurunan pelanggan dari kuota awal. Penurunan paling banyak terjadi di Kecamatan Mayangan yang hanya tersisa 3.718 pelanggan. Disusul Kecamatan Kademangan menjadi 4.976 pelanggan dan Kecamatan Kanigaran tersisa 4.151 pelanggan.
Ia menilai, penggunaan jargas lebih hemat jika dibandingkan dengan gas elpiji 12 kilogram dari segi harga. Sehingga, pemasangan jargas sangat membantu masyarakat. Adapun hal yang membedakan yakni pelanggan tetap dikenakan tarif terendah meski tidak pernah menggunakannya.
Baca juga: Ribuan Wisman Ikuti ‘City Tour’ di Kota Probolinggo saat Momen Libur Nataru 2025/2026
Ratri menuturkan, faktor turunnya jumlah pelanggan jargas paling banyak disebabkan karena pelanggan pindah domisili.
“Memang ada laporan yang diputus karena telat bayar. Tapi, cuma 10 orang. Sisanya pindah domisili. Ada yang keluar kota, ada yang pindah kecamatan,” tutupnya. prb
Editor : Redaksi