SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Dampak El Nino (musim kemarau panjang) membuat beberapa produksi pangan secara umum menurun sehingga beberapa komoditas mengalami peningkatan harga seperti beras dan aneka cabai.
Oleh karena itu, Pemerintah RI gencar melakukan stabilisasi pasokan pangan tersebut guna memenuhi kecukupan pasokan dalam negeri. Pemerintah juga menerapkan kebijakan operasi pasar, gelar pangan murah, dan intervensi harga terus konsisten dilakukan agar ekspektasi inflasi dapat terjaga.
Baca juga: Kemenkeu: Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 107,6 Triliun di Awal Tahun
Pasalnya, inflasi pada Oktober 2023 tercatat sedikit meningkat sebesar 2,56% (year-on-year/yoy) dibanding September (2,28%). Hal tersebut didorong oleh naiknya inflasi harga pangan bergejolak (volatile food).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu juga mengatakan, pemerintah terus mengintervensi harga pangan dengan menambah perlindungan sosial (perlinsos) sebagai respons cepat dalam mengendalikan harga pangan.
“Pemerintah memberikan tambahan perlindungan sosial, antara lain dengan menambahkan bantuan beras hingga akhir tahun 2023 dan menggulirkan Bantuan Langsung Tunai [BLT] El Nino untuk bulan November-Desember 2023 guna menjaga daya beli kelompok miskin dan rentan,” ungkapnya.
Baca juga: Menkeu Gelontorkan BLT Baru Rp 11,25 Triliun, Dapat Rp 200 Ribu per Bulan
Sementara itu, di tengah naiknya harga pangan, inflasi harga yang diatur pemerintah (administered price) juga tercatat naik tipis menjadi 2,12% (yoy) dari angka 1,99% (yoy) seiring dengan harga minyak mentah yang masih tinggi.
Sementara itu, perlambatan inflasi inti masih berlanjut mencapai 1,91% (yoy) dari 2,00% (yoy) pada September 2023. Untuk itu, pemerintah terus melakukan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat melalui tambahan perlindungan sosial yang bersumber dari APBN tersebut.
Disisi lain, Kemenkeu akan terus melancarkan paket kebijakan ekonomi melalui Bantuan Sosial (Bansos). Selain BLT dan bantuan beras, juga insentif PPN ditanggung pemerintah untuk sektor properti pada bulan November-Desember 2023 nantinya.
Baca juga: Kemenkeu Jawa Timur Beri Gelar Kapolda Jatim 'Relawan Pajak'
Terlebih, El Nino diprediksi masih akan berlanjut dengan level moderat hingga Februari 2024.
“APBN terus dioptimalkan sebagai shock absorber, terutama di tengah tekanan yang disebabkan fenomena El Nino saat ini,” kata Febrio, Jumat (03/11/2023). Jk-02/dsy
Editor : Desy Ayu