SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Kementerian Keuangan diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melunasi tagihan Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Logistik) sebesar Rp16 triliun.
Namun, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pembayaran tersebut baru akan dilakukan setelah audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Baca juga: Kemenkeu: Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 107,6 Triliun di Awal Tahun
“Mekanisme kami adalah kami melakukan pembayaran sesudah audit BPKP," ujarnya, Selasa (07/11/2023).
Menurutnya, tidak ada masalah dalam proses tagihan menagih untuk Perum Bulog soal urusan beras. saat ini pun, Sri Mulyani telah meminta BPKP untuk mempercepat proses audit terhadap Perum Bulog yang dipimpin oleh Budi Waseso (Buwas) tersebut.
“Seharusnya tidak masalah, karena Perum Bulog dan Bapanas mendapatkan penganggarannya dari mulai untuk impor beras dan operasi pasar dari dana perbankan yang akan kami bayarkan,” tutupnya.
Baca juga: Menkeu Gelontorkan BLT Baru Rp 11,25 Triliun, Dapat Rp 200 Ribu per Bulan
Disatu sisi, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bahwa utang tersebut merupakan tagihan untuk urusan pengadaan beras cadangan beras pemerintah yang harus dibayarkan oleh Kementerian Keuangan.
"Tadi arahan presiden (Jokowi), bahwa Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp16 triliun," ujarnya.
Baca juga: Kemenkeu Jawa Timur Beri Gelar Kapolda Jatim 'Relawan Pajak'
Diketahui, untuk memenuhi kebutuhan beras pun, Perum Bulog sendiri memerlukan tambahan anggaran untuk pengadaan beras senilai Rp19,1 triliun.
Sedangkan, kebutuhan tambahan anggaran tersebut, yaitu untuk tahap pertama Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun, dan tambahan terkait distribusi sebesar Rp 2,8 triliun. jk-05/dsy
Editor : Desy Ayu