SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Pemerintah Kota Mojokerto menerima penghargaan insentif fiskal senilai Rp6,495 miliar, atas kinerja baiknya dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.
Penghargaan diserahkan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin kepada Wali Kota Ika Puspitasari, saat Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023, di Istana Wakil Presiden, Kamis (9/11/2023).
Pemkot Mojokerto mendapatkan penghargaan tersebut atas komitmennya dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Selain itu, Pemkot Mojokerto juga dinilai patuh dalam melakukan verifikasi data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), dan melaporkan pelaksanaannya.
Bahkan, alokasi anggaran APBD maupun penunjangnya, juga berpihak pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan, bahwa DIF insentif fiskal atas kinerja tahun berjalan akan digunakan untuk kegiatan yang manfaatnya diterima maupun dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Dana ini nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung program-program untuk penurunan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, penurunan stunting serta peningkatan investasi,” terangnya
Masih kata Ning Ita, Kota Mojokerto telah berhasil menurunan angka kemiskinan, hingga termasuk dalam kategori sangat rendah dibanding Jawa Timur dan Nasional.
"Data rilis BPS November 2022, sudah 5,98%. Sudah ada penurunan karena di Kota Mojokerto, kami mengupayakan ada berbagai program yang menyasar masyarakat miskin melalui Inkubasi Wirausaha dengan strategi 4P," ujar wali kota.
Presentase tersebut setara dengan 7880 jiwa. Sementara, perlu diketahui, presentase penduduk miskin Jawa Timur berada di angka 11,16�n Nasional sebesar 10,03%.
Lebih lanjut, peringgi Pemkot Mojokerto ini menyebut, untuk Penduduk Miskin Ekstrem tahun 2022 Kota Mojokerto sebanyak 1,10% setara dengan 1.450 jiwa (379 KK).
Kondisi demikian membuat pihaknya optimis dapat mewujudkan arahan presiden, yaitu 0% kemiskinan ekstrem (extreme poverty) pada 2024.
Untuk itu, langkah awal yang dilakukan yaitu memvalidasi data kemiskinan. Mengingat terdapat tiga jenis data yang perlu dipadankan dan difiltrasi, yaitu P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan rilis BPS.
"Kota Mojokerto sudah memiliki satu data terkait kemiskinan BNBA (By Name By Address) yang sudah diintegrasikan dengan Satu Data Kota Mojokerto. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah lain, selain Dinas Sosial," tutur Ning Ita.
Validasi data tersebut menjadi langkah penting, untuk memastikan agar program yang diusung tepat sasaran. Dimana secara garis besar, terdapat tiga upaya, yaitu mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong kemiskinan, yang kemudian diturunkan menjadi 48 jenis program.
Sementara itu, Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin saat menyerahkan insentif fiskal 2023, meminta agar Pemda yang memperoleh penghargaan dapat memanfaatkannya untuk meneruskan transformasi program menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024.
“Maksimalkan dana insentif untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, utamanya untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat,” pinta Wapres.
Lebih lanjut, Wapres juga meminta agar target penerima program kemiskinan ekstrem ini menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), sehingga lebih tepat sasaran dalam intervensinya. Terutama, kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, serta penduduk lansia dan penyandang disabilitas. Dwi
Editor : Redaksi