SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ada peristiwa menarik saat Anies Baswedan, dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta, Rabu (22/11).
Ditanya pendapatnya soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, Anies menyebut pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan tapi justru ketimpangan.
Baca juga: Ormas Dirikan "Partai Gerakan Rakyat", Was-was
Anies awalnya ditanya oleh salah satu panelis Siti Zuhro yang hadir di lokasi. Dia menanyakan apakah IKN prospektif untuk Indonesia.
"Ada yang tertinggal berkaitan dengan yang dijelaskan Mas Anies, tentang IKN, karena otonomi daerah itu terkait, kalau otonomi daerah tidak prospektif apakah IKN itu prospektif untuk Indonesia?" tanya Siti Zuhro dalam acara tersebut, seperti dikutip dari YouTube tvMu Channel, Rabu (22/11/2023).
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA., (65 tahun) adalah Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI dan Peneliti Utama Politik BRIN.
IKN tak Hasilnya Pemerataan
Baca juga: Media Inggris Ngecap IKN Terancam Jadi 'Kota Hantu'
Anies lantas menjawab bahwa tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru. Menurutnya, pembangunan kota baru hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya.
"Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," jawab Anies.
Terkait IKN, Anies menyebut jika tujuannya memeratakan Indonesia, maka yang harus dilakukan yakni membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia.
Baca juga: Golkar Usili Status IKN Ibu Kota Politik
"Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indoneisa, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ucapnya.
Karena itu, Anies menilai apa yang dilakukan pemerintah dengan membangun IKN justru bermasalah. Dia menilai langkah yang dilakukan pemerintah tidak nyambung dengan tujuannya.
"Karena membangun 1 kota di tengah hutan itu sesungghnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem, karena itu IKN harus dikaji secara serius karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia," tuturnya. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham