SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md yang mengatakan kondisi Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja, telah menyulut TPN dua capres kompetitornya. Wartawan Surabaya Pagi di Jakarta, hari Minggu (26/11/2023) melaporkan reaksi dari kompetitornya, beragam.
Baca juga: Dugaan Penggelembungan Anggaran Whoosh 3x, Mahfud MD Siap Diperiksa KPK
Sejarah Panggil Kita
Mahfud Md, yang juga Cawapres No 3, menyebut di dalam ketata pemerintahan Indonesia digagangi oleh korupsi yang luar biasa.
"Saudara, ketat pemerintahan kita sekarang ini, Indonesia sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Sejarah memanggil kita untuk memperbaiki. Kenapa sedang tidak baik-baik? Saudara, di Indonesia ini banyak korupsi di dalam ketata pemerintahan itu digagangi oleh korupsi yang luar biasa," kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam acara Tausiyah Kebangsaan Bersama Menyelamatkan & Memajukan Indonesia, seperti disiarkan YouTube Umulquran Hidayatullah dilihat, Sabtu (25/11).
Hak Rakyat Daerah Dirampas
Mahfud menuturkan hak rakyat di daerah dirampas secara suka-suka. Penegakan hukum, kata Mahfud, juga menjadi persoalan.
"Hak-hak rakyat, terutama di daerah luar itu dirampas dengan sesuka-suka. Penegakan hukum dan keadilan juga menjadi persoalan. Itu lah sebabnya, meskipun dari waktu ke waktu, umat Islam itu maju, maju dan maju, tapi banyak juga rakyat yang tertinggal," tuturnya.
PKB Setuju dengan Mahfud
Waketum PKB Jazilul Fawaid mengaku setuju dengan cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, yang menyebut jika Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Jazilul mengatakan Indonesia memang memerlukan perubahan, sesuai dengan visi misi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN).
"Itu persis yang sudah disampaikan Pak Anies dalam berbagai kesempatan, kita perlu melakukan perubahan agar tidak terjadi melebarkan ketimpangan," kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu (25/11/2023).
Jazilul mengatakan korupsi dan kesenjangan sosial harus ditangani secara komprehensif. Hal itu, kata Jazilul, dapat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring.
"Keadilan harus menjadi basis utama ketika menetapkan program dan kegiatan," ungkapnya.
Baca juga: Mahfud MD Buka-bukaan, Mutasi Anggota di Polri Ada yang “Kotor”
"Hemat saya, tidak cukup kata kata tapi mesti menjadi kesadaran yang dijalankan dengan aksi. Keadaan yang makin bobrok tidak selesai dengan imbauan saja," sambungnya.
Jazilul mengatakan Anies-Cak Imin kerap kali menyuarakan hal tersebut. Maka, dia pun menilai jika Mahfud memiliki pandangan yang sama terkait perubahan.
"Timnas AMIN dari awal sudah menyatakan itu, artinya Pak Mahfud setuju dengan ide perubahan," tuturnya
RK: Tidak Bisa Digeneralisasi
Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan tak sepenuhnya sependapat dengan Mahfud.
"Tidak bisa semua digeneralisasi, tapi di beberapa aspek yang saya alami sendiri, hal tersebut memang masih ada," kata RK di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/11/2023).
Baca juga: 2 Nama yang Akan Mengisi Kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam)
Politisi yang akrab disapa Kang Emil itu berbicara mengenai perjalanan Indonesia. Menurutnya, pemerintah pasti memiliki upaya serta harapan untuk mewujudkan Indonesia menjadi bebas korupsi.
"Perjalanan bangsa ini kan penuh dinamika ya, ada problem masa lalu, ada problem yang datangnya hari ini," kata RK.
Butuh Partisipasi Masyarakat
"Saya kira setiap momen sebuah rezim tentu punya tujuan memperbaiki hal-hal tadi. Tapi kan butuh partisipasi masyarakat, butuh partisipasi semua ketatanegaraan kita ini untuk menjadi negara bebas korupsi," lanjutnya.
Waketum Partai Golkar itu menilai, pernyataan Mahfud telalu digeneralisasi dengan mengiraukan berbagi hal positif yang juga berhasil dicapai Indonesia.
"Banyak hal-hal positif ekonomi, pencapaian, saya pakai survei di jawa barat ya, rata-rata kan lagi keren, lagi bagus gitu, jadi poinnya kalau statement itu harus lebih spesifik. Tidak bisa digeneralisasi seolah semua," pungkasnya. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham