SURABAYAPAGI.com, Jakarta - "Jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye. Saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye," ujar Jokowi, dalam keterangan pers seperti dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/2/2024).
Kini setelah ada kritik dari publik hingga sivitas akademika, Jokowi baru menegaskan dirinya tidak akan turun kampanye. Hal itu menjawab isu jika dirinya akan ikut serta kampanye di 10 Februari 2024.
Baca juga: Pj Gubernur Adhy Dukung Komitmen Presiden Jokowi Dalam Pengelolaan Air Bersih
"Yang bilang siapa?" kata Jokowi, bernada tanya dalam keterangan pers seperti dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/2).
Ini Jokowi menjawab pertanyaan adanya isu dirinya akan turun kampanye pada 10 Februari.
Jokowi kembali menegaskan presiden memang diperbolehkan kampanye dan diatur dalam undang-undang. Jokowi pun pernah menunjukkan bukti aturan tersebut.
"Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya, bahwa presiden memang diperbolehkan UU untuk kampanye, dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya," ucapnya
Baca juga: Jokowi Prihatin, Dokter Spesialis di Indonesia, 59% Lulusan Pilih di Jawa
Kini, presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan berkampanye.
Disampaikan di Pangkalan TNI Halim
Penegasan bahwa presiden boleh berkampanye disampaikan Presiden Joko Widodo saat menjawab pertanyaan awak media terkait adanya pandangan sejumlah menteri yang tidak ada hubungan dengan politik, tetapi menjadi tim sukses, di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
”Itu, kan, hak demokrasi, hak politik setiap orang. (Hak) Setiap menteri, sama saja. (Hal) yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Tapi, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Presiden Jokowi.
Baca juga: Sah! Pro Kontra Usia Kendaraan di DKJ Dibatasi 15 Tahun Pemakaian
Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menuturkan posisi presiden sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik. ”Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh berpolitik? Boleh. Menteri juga boleh,” ujarnya.
Saat ditanya lalu bagaimana cara memastikan agar tidak ada konflik kepentingan, Presiden Jokowi kembali menyebut soal larangan menggunakan fasilitas negara. ”Itu saja, yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” katanya. (jk/erc/rmc)
Editor : Raditya Mohammer Khadaffi