KPPN Mojokerto Raya Paparkan Kinerja Fiskal Serta Perekonomian Regional, Ini Penjelasannya!

Reporter : Dwi Agus Susanti
Jumpa pers KPPN Mojokerto Raya terkait kinerja fiskal triwulan pertama 2025. SP/ DWI

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - KPPN Mojokerto menggelar jumpa.pers terkait gambaran umum kinerja fiskal belanja negara triwulan pertama 2025 serta perekonomian regional di Mojokerto Raya.

Acara yang digelar di Kantor KPPN Mojokerto, Rabu (30/04/2025) tersebut dibuka Kepala KPPN Mojokerto Raya, Junaedi serta diikuti perwakilan dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Akademisi, BPS serta media.

Baca juga: KPPN Mojokerto Raya Lega, Kinerja dan Target Output Belanja APBN 2024 Lampaui Target

Junaedi dalam paparannya menjelaskan kinerja pendapatan negara pada periode triwulan pertama sekaligus tantangan dalam mengumpulkan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan, khususnya perkembangan aplikasi inti perpajakan.

"Untuk kinerja pendapatan negara tercapai Rp.0,27 triliun dari target sebesar Rp.1,41 triliun atau tercapai 19,41 persen. Sedangkan kinerja belanja negara tercapai Rp.1,82 triliun dari target sebesar Rp.6,23 triliun atau tercapai 29,30 persen dimana capaian belanja negara lebih tinggi secara persentase," jelasnya.

Selain itu, juga disampaikan soal kinerja belanja negara yang langsung disalurkan dari pusat kepada penerima manfaat di Mojokerto Raya.

Diantaranya, bantuan sosial yang terdiri dari bansos YAPI sebesar Rp.13,83 miliar untuk 19.736 jiwa, Bansos PKH sebesar Rp.65,93 Miliar untuk 95.750 jiwa dan Bansos BPNT sebesar 17,57 miliar untuk 195.959 jiwa.

"Pemerintah Pusat mengharapkan Bantuan Sosial tersebut dapat menjadi jaring pengaman bagi masyarakat penerimanya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sesuai dengan tujuan masing-masing bantuan sosial," tegasnya.

Pada sesi penutupan disampaikan tantangan-tantangan yang terjadi dalam pelaksanaan fiskal untuk pengumpulan pendapatan negara dan merealisasikan belanja negara selama periode triwulan I tahun 2025.

Serta menyampaikan strategi-strategi untuk memenuhi target dalam pengumpulan penerimaan negara dan memastikan belanja negara dapat terealisasi dengan baik sesuai Indikator indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan belanja negara.

"Kita berharap semua pejabat perbendaharaan pada satuan kerja di Mojokerto Raya, mengawal pelaksanaan dengan akuntabel," pungkasmya. Dwi

Editor : Desy Ayu

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru