SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Gelombang kekecewaan terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memuncak. Sebanyak 200 Kader Surabaya Hebat (KSH) resmi mengundurkan diri dari program yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan sosial warga. Aksi pengunduran diri massal itu terjadi pada Senin (2/6/2025), sebagai bentuk penolakan atas kebijakan penggusuran di kawasan Pacarkeling, Tambaksari.
Aksi dimulai dengan istigosah dan diikuti pembacaan pernyataan sikap di lokasi pengungsian warga terdampak. Para kader kemudian menyerahkan surat pengunduran diri secara kolektif ke Pemkot Surabaya, menandai ketidakpuasan mereka terhadap penanganan konflik agraria yang dinilai merampas hak-hak warga kecil.
Baca juga: Jadi Atensi Presiden, DPRD Surabaya Komitmen Perkuat Perlindungan Cagar Budaya di Kota Pahlawan
“Kami tidak bisa tinggal diam melihat ketidakadilan. Rumah-rumah warga digusur tanpa solusi yang manusiawi. Pemerintah justru tampak abai,” ujar Usman, tokoh masyarakat setempat yang menjadi perwakilan aksi.
Usman menambahkan, para kader merasa perjuangan sosial yang selama ini mereka lakukan telah disalahartikan. Alih-alih mendampingi warga, mereka justru merasa terjebak dalam sistem yang menutup mata terhadap penderitaan rakyat.
“Kami ini relawan, bukan alat kekuasaan. Kami bekerja dengan hati, tapi kini hati kami disakiti oleh kebijakan yang menyengsarakan rakyat,” katanya tegas.
KSH dikenal sebagai program andalan Pemkot Surabaya dalam pelayanan masyarakat, mulai dari pendampingan lansia, program kesehatan lingkungan, hingga edukasi keluarga. Namun, dalam kasus Pacarkeling, para kader merasa suara mereka tak lagi dihargai.
Baca juga: Dongkrak PAD Dari Parkir, Wakil Ketua DPRD Surabaya Dukung Penerapan Parkir Digital
Menurut sejumlah kader, keputusan pengunduran diri ini merupakan bentuk solidaritas terhadap warga yang kehilangan tanah tempat tinggal karena proyek pembangunan yang dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak.
“Bukan kami tidak cinta kota ini, justru karena cinta, kami berani bersuara,” ungkap salah satu kader yang ikut dalam aksi.
Baca juga: Dorong Ekonomi Kreatif Lewat Aktivasi Ruang Publik
Aksi ini juga mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang menilai bahwa pembangunan kota tidak semestinya menyingkirkan hak-hak dasar warga. Sejumlah tokoh masyarakat turut hadir dan menyerukan agar Pemkot membuka ruang dialog terbuka tanpa intimidasi.
Hingga kini, Pemerintah Kota Surabaya belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait gelombang pengunduran diri ini. Para kader menegaskan bahwa aksi mereka bukan akhir, melainkan awal dari gerakan moral yang lebih luas menuntut keadilan agraria di Kota Pahlawan. Ad
Editor : Moch Ilham