SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Pemerintah Kota Mojokerto kembali menggelar mutasi besar-besaran. Sebanyak 53 pejabat eselon II, III, dan IV resmi bergeser posisi dalam mutasi gelombang kedua yang digelar di Sabha Kridatama, Pendopo Rumah Rakyat, Jalan Hayam Wuruk, Jumat (10/09/2025).
Mutasi ini hanya berselang sepekan dari gelombang pertama pada 3 September lalu. Selain pergeseran jabatan, momentum ini juga menandai lahirnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ganesh Pressiatantra ditunjuk sebagai Kepala Pelaksana perdana setelah sebelumnya menjabat Sekretaris Satpol PP.
Baca juga: Ning Ita Minta Prameswari, PSC dan PMI Tetap Maksimal Layani Warga Meski Puasa
Di jajaran eselon II, Ruby Hartoyo kini menjabat Sekretaris DPRD setelah sebelumnya memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K). Kursinya digantikan Agung Mulyono, yang sebelumnya Kepala Bappelitbangrinda. Sementara posisi Agung diisi Riyanto, yang sebelumnya menjabat Kepala Bapenda.
Beberapa pejabat lain juga turut bergeser. Novia Kumala Dewi, Kabid Pelayanan Informasi dan Komunikasi Diskominfo, kini dipercaya sebagai Kabag Umum Sekdakot, Sutilah menjabat Camat Kranggan, dan Sutikno yang sebelumnya Camat Magersari kini dilantik sebagai Sekretaris Satpol PP. Pergeseran juga terjadi di level kepala seksi dan kepala bagian di sejumlah OPD.
Baca juga: Pemkot Mojokerto Susun Grand Design dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan bahwa mutasi kali ini bukan sekadar bongkar pasang jabatan. “Mutasi lebih pada penyegaran birokrasi,” ujar wali kota dalam sambutannya.
Menurut Ning Ita, sapaan karib wali kota, mutasi didasarkan pada potensi, kerja keras, dan disiplin pejabat. “Artinya potensi manajerial menjadi hal utama dalam pertimbangan mutasi, bukan karena like and dislike,” tegasnya.
Baca juga: Wali Kota Mojokerto Dorong Aktivasi Bank Sampah di Tingkat RW
BPBD sendiri sudah lama diwacanakan sejak era Wali Kota Mas’ud Yunus, namun baru benar-benar terbentuk di periode ini. Kehadiran BPBD diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan bencana di Kota Mojokerto yang memiliki kerawanan banjir dan kebakaran.
“BPBD harus segera hadir dengan kerja nyata di lapangan, karena masyarakat menunggu bukti bukan sekadar struktur baru,” kata Ning Ita. dwi
Editor : Desy Ayu