Gerbong Mutasi Kembali Bergerak, 53 Pejabat Dirotasi, BPBD Kota Mojokerto Dibentuk

Reporter : Dwi Agus Susanti
Wali Kota Mojokerto saat melakukan mutasi gelombang kedua yang digelar di Sabha Kridatama, Pendopo Rumah Rakyat, Jalan Hayam Wuruk, Jumat (10/9/2025). SP/ DWI

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Pemerintah Kota Mojokerto kembali menggelar mutasi besar-besaran. Sebanyak 53 pejabat eselon II, III, dan IV resmi bergeser posisi dalam mutasi gelombang kedua yang digelar di Sabha Kridatama, Pendopo Rumah Rakyat, Jalan Hayam Wuruk, Jumat (10/09/2025).

Mutasi ini hanya berselang sepekan dari gelombang pertama pada 3 September lalu. Selain pergeseran jabatan, momentum ini juga menandai lahirnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ganesh Pressiatantra ditunjuk sebagai Kepala Pelaksana perdana setelah sebelumnya menjabat Sekretaris Satpol PP.

Baca juga: Pemkot Mojokerto Atur Jam Kerja ASN Selama Ramadhan 2026

Di jajaran eselon II, Ruby Hartoyo kini menjabat Sekretaris DPRD setelah sebelumnya memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K). Kursinya digantikan Agung Mulyono, yang sebelumnya Kepala Bappelitbangrinda. Sementara posisi Agung diisi Riyanto, yang sebelumnya menjabat Kepala Bapenda.

Beberapa pejabat lain juga turut bergeser. Novia Kumala Dewi, Kabid Pelayanan Informasi dan Komunikasi Diskominfo, kini dipercaya sebagai Kabag Umum Sekdakot, Sutilah menjabat Camat Kranggan, dan Sutikno yang sebelumnya Camat Magersari kini dilantik sebagai Sekretaris Satpol PP. Pergeseran juga terjadi di level kepala seksi dan kepala bagian di sejumlah OPD.

Baca juga: Jaga Stabilitas Pangan Jelang Ramadhan, Pemkot Mojokerto Optimalkan Pracangan TPID dan KKMP

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan bahwa mutasi kali ini bukan sekadar bongkar pasang jabatan. “Mutasi lebih pada penyegaran birokrasi,” ujar wali kota dalam sambutannya.

Menurut Ning Ita, sapaan karib wali kota, mutasi didasarkan pada potensi, kerja keras, dan disiplin pejabat. “Artinya potensi manajerial menjadi hal utama dalam pertimbangan mutasi, bukan karena like and dislike,” tegasnya.

Baca juga: Jelang Ramadhan, Pemkot Mojokerto Percepat Pencairan BPNT APBD

BPBD sendiri sudah lama diwacanakan sejak era Wali Kota Mas’ud Yunus, namun baru benar-benar terbentuk di periode ini. Kehadiran BPBD diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan bencana di Kota Mojokerto yang memiliki kerawanan banjir dan kebakaran.

“BPBD harus segera hadir dengan kerja nyata di lapangan, karena masyarakat menunggu bukti bukan sekadar struktur baru,” kata Ning Ita. dwi

Editor : Desy Ayu

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru