SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kediri telah diresmikan (24/9) kemarin. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana berencana akan menambah lima instansi untuk membuka pelayanan baru.
Hal ini disampaikannya saat peresmian MPP serentak seluruh Indonesia oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini secara daring.
Baca juga: Mas Dhito Doakan Korban Bencana Sumatra, Kirim 6 Truk Bantuan Logistik
Mas Dhito mengungkapkan, saat ini MPP Kabupaten Kediri sudah melayani 85 jenis pelayanan dari 21 instansi. Dimana sebelas diantaranya berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kediri, sisanya adalah instansi vertikal seperti BPJS, Kepolisian, serta BPOM.
"Semua instansi akan kita masukkan ke sini, total ada 26 instansi rencananya, hari ini baru 21 (instansi)," terang Mas Dhito pada Rabu 24 September 2025.
Dikatakan Mas Dhito, pelayanan di MPP ini akan secara bertahap dievaluasi. Pihaknya berharap salah satu upaya reformasi birokrasi ini dapat memberikan dampak yang maksimal terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Baca juga: Mas Dhito Berikan Dukungan kepada Aulia, Perwakilan Kabupaten Kediri di Ajang OMATIQ 2025
Target pelayanan MPP, lanjut Mas Dhito, direncanakan satu hari jadi. Namun demikian, setiap instansi memiliki kebijakannya masing-masing. Hal tersebut juga dilihat dari persoalan atau pengajuan yang diminta oleh pemohon.
"Sambil bertahap akan kita lakukan evaluasi," jelas bupati berusia 33 tahun tersebut.
Sementara itu, Menpan RB, Rini Widyantini menjelaskan dengan dibangunnya MPP, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan untuk melayani masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan kenyamanan dengan fasilitas MPP tersebut.
Baca juga: Waspada Bencana! Mas Dhito Instruksikan Personil BPBD dan Desa Siaga 24 Jam
MPP menurutnya dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena dengan kemudahan perijinan bisa berpengaruh positif terhadap meningkatnya angka investasi.
"Keberhasilan pemerintah diukur bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dari layanan-layanan yang diberikan," Kata Menpan RB, Rini Widyantini. can
Editor : Moch Ilham