Istana dan BGN, Malah Bersilang Pendapat Soal Data Dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang Bersertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Bahkan 8.549 Dapur SPPG belum Ber-SLHS, Hanya 34 SPPG
Baca juga: Legislator Golkar, Masih Kritik MBG
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Setibanya di Tanah Air usai lawatan ke-4 negara selama tujuh hari, Presiden Prabowo Subianto merespons soal banyaknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi perhatian publik belakangan ini.
Minggu (28/9) Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, buntut rentetan kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan menjelaskan kepada Prabowo terkait penyebab keracunan terjadi.
Dalam laporannya, Dadan menyampaikan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit. Total ada sebanyak 31 juta penerima.
"Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat," kata Dadan dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025).
Dadan juga melaporkan jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari-31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian. Sementara pada 1 Agustus-27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.
"Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang," ujarnya.
Dadan menjelaskan, faktor lain yang memicu insiden tersebut yakni kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi. Dia menegaskan perlunya peningkatan tata kelola sekaligus arahan agar SPPG memiliki koki terlatih dan dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan.
Dia juga menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, serta dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat. Prabowo berharap langkah itu dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman dan terpercaya.
Menurut Kepala Negara, MBG adalah program yang besar jadi pasti ada kekurangan dalam pelaksanaannya di awal.
Namun, Prabowo meyakini bahwa semua masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG bakal terselesaikan. "Ini masalah (program) besar jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Tapi, saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik ya,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Dalam kesempatan itu, Prabowo pun mengatakan, bakal segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyangkut masalah yang terjadi pada program MBG. “Saya baru dari luar negeri tujuh hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini, saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat kita akan diskusikan ya,” ujarnya.
Prabowo mengingatkan kembali bahwa tujuan MBG adalah memberikan makan gratis dan bergizi semua anak bangsa terutama yang mengalami kesulitan makan
“Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan, mungkin kita-kita ini makan lumayan, mereka tuh makanya hanya nasi pakai garam ini yang harus kita kasih,” katanya.
Berdasarkan pantauan dari YouTube Sekretariat Presiden Minggu (28/9), Presiden RI Prabowo Subianto meminta kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah di tanah air tidak dipolitisasi.
"Harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi," kata Prabowo.
Prabowo tiba di Lanud Halim Perdanakusuma pukul 15.40 WIB. Prabowo disambut oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Menpora Erick Thohir, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, dan Mensesneg Prasetyo Hadi. Selain itu, ada juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Respon BGN Soal Dapur
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang merespons soaldata yang menyebut hanya 34 dari 8.583 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menyoroti soal 8.583 SPPG yang disebutnya hanya 34 yang memiliki SLHS.
Nanik mengaku bahwa dirinya bingung dengan data itu. Dia pun mempertanyakan asal data yang disebutkan Qodari tersebut. "Kan katanya, siapa, Pak Qodari apa siapa itu nyebut. Saya juga enggak tahu data dari mana. Tapi, dalam arti saya enggak tahu Pak Qodari ini datanya dari mana," ujar Nanik di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
Nanik menjelaskan, sejak awal, BGN sudah memiliki petunjuk teknis (juknis) untuk dapur umu atau SPPG. Menurut dia, isi dari juknis BGN ini sama saja seperti SLHS yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes).
Baca juga: Atlet Berprestasi, Bonus dan Jaminan Hari Tuanya
Kemudian, terkait SLHS daripada dapur MBG, Nanik mengatakan bahwa masing-masing SPPG tinggal meminta ke Dinkes saja. Sebab, menurut dia, SPPG sudah memiliki semuanya untuk menyediakan MBG, hanya minus surat formalitas yang diminta oleh Qodari saja.
Nanik pun kembali menekankan bahwa dia belum tahu berapa dapur MBG yang sudah memegang SLHS. "Ya tanya Pak Qodari, kita belum menyelidiki, saya juga enggak tahu," ujar Nanik.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyampaikan bahwa pihaknya akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nanik memaparkan, akan ada dua tim investigasi yang dibentuk BGN. Tim investigasi yang pertama ada di bawah Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tawas). Tim itu akan bekerja sama dengan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan pemerintah daerah (pemda) setempat. “Deputi Tawas, Pemantauan dan Pengawasan nanti kerja sama di situ ada kepolisian, BIN, Dinkes (Dinas Kesehatan), BPOM, dan juga pemda setempat untuk mengadakan investigasi,” ujar Nanik.
Untuk tim investigasi kedua, Nanik menyebur bahwa BGN membentuk tim investigasi independen tersendiri yang diisi oleh para ahli. Menurut dia, tim ini akan diisi oleh para ahli kimia, ahli farmasi, dan juga juru masak alias chef. “Jadi ini sekumpulan dari yang independen, dari berbagai dispilin ilmu,” katanya. Terkait apakah hasil dari tim investigasi ini akan dibuka ke publik atau tidak, Nanik menyebut tergantung, apakah membahayakan situasi negara atau tidak.
Tim itu akan bekerja sama dengan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan pemerintah daerah (pemda) setempat.
Untuk tim investigasi kedua, Nanik menyebur bahwa BGN membentuk tim investigasi independen tersendiri yang diisi oleh para ahli. Menurut dia, tim ini akan diisi oleh para ahli kimia, ahli farmasi, dan juga juru masak alias chef.
Ada Politikus Minta Jatah
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang, mengaku geram setelah menerima pesan WhatsApp dari seorang politikus yang meminta jatah pengelolaan dapur program MBG. Ia menegaskan tidak akan melayani kepentingan politik dalam program yang menyangkut kesehatan anak ini.
WhatsApp dari seorang politikus yang meminta jatah pengelolaan dapur program makan bergizi gratis (MBG). Ia menegaskan tidak akan melayani kepentingan politik dalam program yang menyangkut kesehatan anak ini.
"Serius, nih, kemarin ada politikus kirim pesan WA ke saya. ‘Mbak, nananana...,’ lalu saya jawab, 'Kamu politikus bukannya bantu saya bagaimana mengomunikasikan soal keracunan, malah minta dapur.' Langsung saya block, block, block,” kata Nanik dalam konferseperti dikutip dari saluran Youtube BGN, Sabtu, (27/9).
Nanik mengaku tak meladeni pesan tersebut. Ia langsung memblokir politikus yang ia tak sebutkan identitasnya tersebut.
Baca juga: Difitnah, Prabowo Mulai Kutip Ayat al-Qur'an
"Saya langsung block, block, block, enak saja lu ngurusin dapur, ya lah, saya enggak mau kaya begitu," ucap dia.
Nanik menyatakan ia takkan segan mengambil tindakan tegas terhadap SPPG yang bermasalah.
"Mau punyanya jenderal, mau punyanya siapa, kalau melanggar akan saya tutup saya enggak peduli. Karena ini nyangkut nyawa manusia," ujar dia.
Hanya 34 SPPG Ber-SLHS
Dikutip dari rilis resmi Kantor Staf Presiden (KSP), dari 8.583 SPPG atau dapur MBG, hanya 34 SPPG yang memiliki SLHS sehingga 8.549 lainnya belum mengantongi SLHS hingga 22 September 2025. “Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari , Senin (22/9/2025), dikutip dari siaran pers.
Selain itu, Qodari juga menyoroti catatan Kemenkes terkait kesenjangan besar dalam penerapan standar keamanan pangan. Berdasarkan data yang diperolehnya, dari 1.379 SPPG, ternyata hanya 413 yang memiliki prosedur operasi standar (standard operating procedure/SOP) keamanan pangan
Bahkan, hanya ada 312 di antaranya yang benar-benar menerapkan SOP tersebut. “Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP keamanan pangan harus ada dan dijalankan,” ujar Qodari.
Qodari pun menegaskan, setiap SPPG wajib memiliki SOP dan SLHS sebagai prasyarat operasional. Berdasarkan hasil koordinasi KSP dengan kementerian terkait, sebetulnya sudah ada regulasi yang diterbitkan oleh BGN dengan dukungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Namun, aspek pengawasan dan kepatuhan masih menjadi tantangan terbesarnya. “Bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM, PR (pekerjaan rumah)-nya adalah sisi aktivasi dan pengawasan kepatuhan,” kata Qodari. Dalam kesempatan itu, Qodari menegaskan pentingnya langkah cepat dan tegas untuk mencegah kasus keracunan pangan dalam program MBG setelah banyaknya kasus keracunan di berbagai wilayah.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari yang menyoroti soal banyaknya dapur MBG atau SPPG yang belum tersertifikasi SLHS, mengingatkan sebanyak 8.549 dapur penyedia Makanan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum memiliki sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS).
Kondisi ini memicu kekhawatiran, terlebih sejak program diluncurkan, sudah ada 4.711 siswa yang mengalami keracunan makanan. n jk/erc/cr5/rmc
Editor : Moch Ilham