SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kegaduhan yang muncul akibat penonaktifan mendadak 11 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) JKN pada awal 2026. Ia menilai, persoalan utamanya bukan pada kebijakan pemutakhiran data, melainkan cara pelaksanaan termasuk nihilnya notifikasi pada peserta PBI.
Pada 2026 inj, jumlah peserta PBI JKN yang dihapus dan digantikan tercatat hampir 10 persen dari total sekitar 98 juta peserta PBI. Angka ini dinilai melonjak dibanding beberapa bulan sebelumnya, sejak Juni 2025 yang konsisten di bawah satu juta setiap bulan atau sekitar 1 persen dari keseluruhan.
Baca juga: Santer Isu JKN Non Aktif, DPRD Kota Mojokerto Gercep Gelar RDP
"Kalau hanya 1 persen, orang tidak ribut. Tapi kalau hampir 10 persen, saya rasa semua yang sakit ikut terdampak, pasti terasa sekali di masyarakat," sorot Purbaya dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI, Selasa (9/2/2026).
Menurutnya, inilah yang membuat isu penonaktifan PBI mendadak ramai di awal Februari. Mayoritas masyarakat yang terdampak tidak mengetahui status PBI mereka sudah tidak aktif sampai terkendala saat datang berobat.
Baca juga: Menkeu: Jangan Ejek Ekonomi Kita Jelek, Lihat 20 Tahun Lagi
Pemutakhiran Jangan Bikin Keributan
Yudhi Sadewa naik darah buntut ramainya warga yang mengeluhkan status Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) mendadak dinonaktifkan. Padahal uang yang dikeluarkan pemerintah untuk program tersebut tidak berkurang.
Purbaya mengatakan penonaktifan sejumlah peserta PBI pada prinsipnya untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran, melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Meski demikian, ia meminta pemutakhiran jangan bikin keributan.
Baca juga: Ketua DPRD Kota Mojokerto Pastikan Layanan PBI-JK Aman Meski Isu Penonaktifan Mencuat
"Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI terkait jaminan sosial, Senin (9/2/2026).
"Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin," tegas Purbaya. Jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham