SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2027 di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik, Senin (16/03/26).
Kegiatan ini menjadi tahapan strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gresik untuk tahun 2027. Selain itu, Musrenbang juga berfungsi sebagai forum penyelarasan antara aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah.
Baca juga: Bupati Yani Tinjau Korban Insiden Panceng, Pastikan Keamanan Wilayah Terjaga Selama Ramadan
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, Ketua DPRD Kabupaten Gresik Syahrul Munir, Kepala Bakorwil II Bojonegoro Tri Wahyu Liswati, jajaran Forkopimda, serta anggota DPRD Kabupaten Gresik.
Dalam sambutannya, Bupati Yani menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terukur, realistis, dan tetap berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama di tengah kondisi global yang masih diliputi ketidakpastian.
Menurutnya, dinamika global yang belum stabil berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi nasional hingga kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, penyusunan program pembangunan tahun 2027 harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
“Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang Perempuan, Musrenbang Anak, hingga Musrenbang di tingkat kecamatan sangat baik. Namun dalam pelaksanaannya, kita harus tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Bupati Yani.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi fiskal daerah secara realistis dalam menyusun rencana pembangunan.
Ia menjelaskan bahwa dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik sekitar Rp3,4 triliun, sekitar Rp1,5 triliun bersumber dari dana Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi global yang belum stabil, menurutnya, berpotensi memengaruhi besaran dana transfer tersebut.
Baca juga: Gresik Raih Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih Jelang HUT ke-52 Pemkab
“Jika situasi global belum sepenuhnya pulih, sangat mungkin terjadi perubahan signifikan pada dana TKD yang diterima daerah,” kata Wabup Alif.
Dalam perencanaan pembangunan tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan lima prioritas utama, yakni peningkatan infrastruktur jalan poros desa (JPD), penanganan drainase kawasan perkotaan, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), peningkatan kualitas jalan lingkungan, serta rehabilitasi posyandu.
Selain membahas program prioritas, forum Musrenbang juga diwarnai berbagai masukan dari peserta, terutama terkait isu lingkungan seperti pengelolaan sampah dan alih fungsi lahan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Yani menegaskan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap pengelolaan lingkungan telah dilakukan secara konsisten. Hal ini tercermin dari capaian Gresik yang berhasil masuk dalam 35 kabupaten/kota terbaik nasional dalam ajang Piala Adipura kategori kabupaten/kota menuju bersih.
Baca juga: Pemkab Gresik Siapkan 750 Kursi Mudik Gratis 2026, Pendaftaran Dibuka 24 Februari
Sementara terkait alih fungsi lahan, Bupati Yani menegaskan bahwa perlindungan tata ruang, khususnya lahan pertanian, telah diatur secara ketat oleh pemerintah.
“Tidak ada ruang negosiasi dalam tata ruang di Dinas Perizinan. Pemerintah pusat sudah menetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut selaras dengan agenda nasional dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Karena itu, perlindungan lahan pertanian dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan di masa depan. did
Editor : Moch Ilham